MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon di demo atas dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Samosir tahun 2020, lalu. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting menyayangi sikap dari kader dan simpatisan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Selasa (12/9/2023) lalu.
Baskami menilai tidak ada gunanya dan manfaatnya sesama kader politik ribut hingga menggelar unjuk rasa. Apa lagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Seharusnya, sesama kader partai di PDI Perjuangan harus solid, untuk dapat menang di Pileg dan Pilpres tahun 2024. Ia mengatakan seharusnya, sesama kader sudah fokus bekerja untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024.
“Ini tahun politik, tahun politik itu artinya tidak ada artinya kita ribut sesama kader partai, gak ada untungnya,” ungkap Baskami, Kamis (14/9/2023).
Baskami meminta kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk mendapatkan permasalahan di internal secara musyawarah. Tidak perlu menggelar unjuk rasa, apa lagi yang unjuk rasa kader demo kader.
“Kalau ada permasalahan satu meja kita berunding untuk menyelesaikannya. Masa orang PDIP demo orang PDIP,” ucap politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Baskami mengatakan kader dan anggota partai politik, harus loyal kepada pemimpinnya. Bukan malah sebaliknya, bila ada kesalahan bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan PDI Perjuangan, tidak meski melakukan unjuk rasa tersebut.
“Bagaimana Ketua PDIP salah, kita harus melindungi dia. Bukan menutupi kesalahan dia, tidak. Nanti ada Dewan Kehormatan, kita kasihkan aja dewan kehormatan kesalahan dia,” jelas Baskami.
Baskami menduga ada pihak ketiga dibelakang aksi unjuk rasa ini. Sehingga berdampak akan memperkeruh secara internal partai di PDI Perjuangan.
“Gak meski kita ribut kan, seolah-olah ada keinginan pihak ketiga dibelakang itu. Karena itu, saja tidak setuju. Partai lain, tepuk tangan lah. Itu mau dipilih, ribut aja kerjanya. Saya menyayangi apa terjadi itu (demo),” jelas Baskami.
Baskami mengungkapkan tidak perlu penegak hukum didesak untuk menangkap Rapidin Simbolon. Kalau dia bersalah, pasti akan diproses Kejati Sumut sesuai dengan hukum yang ada.
“Kenapa aparat kok didesak-desak, apa hubungannya desak aparat?. Kalau dia salah, ada proses hukumnya. Yang desak itu, orang PDI Perjuangan, ada apa ini?. Saya tidak menuduh si A, B dan si C. Ini minta Kejati Sumut tangkap ini, loh ada apa ini?,” jelas Baskami.
Baskami mengaku tidak setuju kader-kader PDI Perjuangan, bila ada permasalahan harus dilakukan unjuk rasa. Karena, ada peraturan dan mekanisme partai secara internal PDI Perjuangan, bisa ditempuh.
“Saya tidak setuju, kader-kader partai ada masalah apa pun di partai kita, cukup internal aja yang mengerjakannya. Kita kerjakan, ada dewan kehormatan,” ucap Baskami.
Baskami mengungkapkan bila kuat dugaan korupsi Baskami silakan membuat laporan ke Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan. Karena, akan diproses dan banyak juga kader bersalah dipecat sebagai anggota atau petugas partai di PDI Perjuangan.
“Banyak orang bersalah dipecat dewan kehormatan dia. Bukan tidak ada, ini sampai unjuk rasa, mempermalukan. Dia pakai baju Banteng, yang di demo orang banteng, jeruk makan jeruk. Ada apa ini?, kalau menyelesaikan ini, sampaikan ke pusat, sampaikan dewan kehormatan,” tandas Baskami.
Diberitakan sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut. Menuntut Ketua DPD PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon meletakkan jabatannya.
Tuntutan para demo meminta Rapidin turun dari jabatannya, karena diterpa isu diduga terlibat dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Samosir tahun anggaran 2020.
“Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang benar adakan gugatan atau minta surat sepotong kepada Kejaksaan Tinggi agar kami di bawah ini tidak terjadi pro kontra,” kata Tegap menggunakan pengeras suara.
Terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon membantah atas tudingan dirinya terlibat atau menikmati dana bantuan Covid-19 Kabupaten Samosir tahun anggaran 2022, lalu.
Rapidin mengatakan saat demo berlangsung dirinya sedang berada di Kepulauan Nias, dalam rangka melakukan konsolidasi internal partai bersama pengurus dan kader, untuk dapat memenangkan PDI Perjuangan dan Bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Rapidin menjelaskan bahwa dirinya tidak ada satu rupiah mengambil uang dana Covid-19 tersebut. Sehingga dia menilai tidak tepat, bila ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi seperti apa, sehingga dia menilai tidak tepat, bila ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi seperti apa ditudingkan selama ini.
“Apa dituduhkan mereka itu, apa disampaikan tentang saya dan keterlibatan saya bantuan Covid-19 tahun 2020, adalah tidak benar,” kata Rapidin. (gus/ram)
