MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi 2 DPRD Medan, mempertanyakan realisasi pendistribusian Bantuan Siswa Miskin (BSM) senilai Rp25 miliar yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan. Anggota dewan menegaskan, bantuan yang berasal dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 itu, harus disalurkan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan.
“Kami berharap, BSM itu tepat sasaran dan benar-benar diterima siswa dengan ekonomi kurang mampu. n Kami juga perlu mengetahui penerimanya siapa saja,” ungkap Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Sudari, didampingi Wakil Ketua Komisi Syaiful Ramadhan, saat memimpin rapat pembahasan P-APBD TA 2022 di Ruang Komisi 2 Gedung DPRD Medan, Selasa (13/9) lalu.
Di hadapan Kepala Disdik Kota Medan Laksamana Putra Siregar, didampingi sejumlah kepala bidangnya, Sudari juga meminta, agar penyaluran BSM bisa dilakukan secara transparan oleh Disdik Kota Medan.
“Jadi kami di Komisi 2, tidak hanya menerima laporan saja terhadap siapa yang berhak mendapatkannya. Tapi kami ingin ini transparan. Kami harus tahu prosesnya sebelum disalurkan. Program ini sangat kami dukung, apalagi dengan kenaikan BBM ini, sangat berdampak terhadap kesulitan ekonomi rakyat,” jelas Sudari.
Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Medan, Laksamana Putra Siregar memaparkan, pihaknya telah menggelontorkan anggaran BSM pada 2021 sebesar Rp5 miliar. Sedangkan untuk 2022, angkanya naik menjadi Rp25 miliar.
Laksamana juga menjelaskan, jumlah BSM untuk 2022 sebesar Rp25 miliar diperuntukkan bagi jenjang SD sebanyak 25.000 siswa, dan untuk SMP sebanyak 15.000 siswa. Adapun jumlah uang yang akan diterima di jenjang SD sebesar Rp450.000 per siswa, sedangkan SMP sebesar Rp750.000 per siswa.
“Terkait penyalurannya, direncanakan akan dilakukan pada September ini,” bebernya.
Adapun sasaran BSM ini, sambung Laksamana, bukan hanya sekolah negeri, melainkan juga untuk para siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta.
“Sasarannya warga miskin dan benar-benar berpenghasilan rendah. Penerima BSM ini tidak berfokus dengan penerima bantuan dari pusat (seperti PKH, KIP, dan lainnya),” pungkasnya. (map/saz)
