SUMUTPOS.CO- Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemko Medan terkesan tak menghargai siding paripurna DPRD Medan. Buktinya, saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses II tahun 2015 di gedung dewan, Selasa (13/10) lalu, banyak pimpinan SKPD dan Camat yang tak hadir.
Kontan ini membuat Pj Wali Kita Medan Randiman marah-marah saat menyampaikan kata sambutan dalam siding paripurna dewan itu. Menurut Randiman, sidang paripurna ini memiliki agenda yang cukup penting, karena anggota dewan menyampaikan keluhan dari masyarakat yang mereka terima dari masyarakat saat melaksanakan reses.
“Ini sudah sidang paripurna ketiga yang saya ikuti sejak dilantik, tapi tidak ada bedanya, masih banyak pimpinan SKPD dan Camat yang tidak hadir,” ketus Randiman.
Pria yang masih menjabat Sekretaris DPRD Sumut itu menilai, kedudukan DPRD Medan dan Pemko Medan sejajar. “Apa sebenarnya mau mereka (pimpinan SKPD dan Camat, Red), tolong Pak Sekda dicatat siapa-siapa saja yang tidak hadir dan tanya alasannya kenapa tidak mau hadir,” tegas Randiman dengan nada tinggi.
Menurut Mantan Kadispenda dan Kadis Pertamanan Kota Medan ini, seharusnya seluruh instansi Pemko Medan peka terhadap hasil reses, sehingga keluhan yang diterima anggota DPRD saat reses dapat ditindaklanjuti SKPD terkait.
“Kita ini sama-sama bekerja untuk masyarakat. Jadi, seharusnya kita saling menjaga dan menghargai untuk bersama-sama membangun Kota Medan yang kita cintai,” ungkapnya.
Menurut pantauan wartawan Sumut Pos di gedung dewan, beberapa pimpinan SKPD dan Camat yang tak terlihat saat paripurna tersebut diantaranya Kadis Pendidikan Kota Medan Marasutan Siregar, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Syahrizal Arif, Kepala BPPT Wirya Al-Rahman, Kadis Perkim Gunawan Surya Lubis. Sementara camat yang tak terlihat hadir diantaranya, Camat Medan Tembung Indra, Camat Medan Marelan Parlindungan Nasution, Camat Medan Perjuangan Dedi Jaminsyah Harahap, serta Camat Medan Maimun, Yasir.
Sebelumnya, Anggota DPRD Medan dari Dapil V, Mulia Asri Rambe saat membacakan laporan menyampaikan banyak warga yang mengeluhkan buruknya pelayanan kesehatan. Selain itu, banyak juga warga miskin belum tertampung sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tindakan pelayanan rumah sakit provider yang kerap menganaktirikan pasien BPJS dinilai masalah serius. “Kita minta Pemko Medan serius menyikapi ini,” kata pria yang akrab disapa Bayek itu.
Menurutnya, Begitu juga keluhan warga miskin yang sulit menjadi peserta BPJS non iuran. Sebab warga yang sebelumnya peserta Jamkesmas dan Medan Sehat terbukti tidak otomotis terintegrasi. Begitu juga warga miskin yang belum tertampung ketika mengurus kartu BPJS terkesan dipersulit karenaberbagai persyaratan yang rumit selaku warga miskin seperti rekeningair/listrik, rekening bank serta jenis warna KK.
“Kita mendesak Pemko Medan membentuk tim khusus dan segera berkodinasi dengan BPJS dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan terkait pendataan ulang warga miskin peserta BPJS non iuran. Selainitu, pihak BPJS agar mempermudah syarat peserta BPJS,” tukasnya.(dik/adz)
Pimpinan SKPD dan Camat Mangkir Paripurna
Kadis Pendidikan Kota Medan: Marasutan Siregar
Kadis Perindustrian dan Perdagangan: Syahrizal Arif
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu: Wirya Al-Rahman
Kadis Perumahan dan Pemukiman: Gunawan Surya Lubis
Camat Medan Tembung: Indra Mulia Nasution
Camat Medan Marelan: Parlindungan Nasution
Camat Medan Perjuangan: Dedi Jaminsyah Harahap
Camat Medan Maimun: M Yasir Rizka
