MEDAN- Sejumlah elemen masyarakat Sumut menolak penetapan cagub titipan dan bermasalah di Pilgubsu 2013. Kecuali meminta calon pemilih mewaspadai rekam jejak si calon, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut juga didesak bersikap tegas mencoret cagubsu yang terindikasi melakukan kasus korupsi.
“Ada partai yang mendrop calonnya dari Jakarta. Padahal mekanisme penjaringan dimulai di daerah. Habis itu nama yang diputuskan juga bermasalah,” ungkap Koordinator Wilayah (Koorwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara di Medan, Rabu (14/11).
Gandi terus terang figur anggota DPR RI Effendi MS Simbolon yang diusung pengurus pusat PDIP sebagai cagubsu seakan melecehkan proses politik yang dilakukan pengurus PDIP Sumut. Meskipun Effendi berdarah Batak, sosok Effendi dianggap asing bagi warga Batak di Sumut. ‘’Lagi pula daerah pemilihan (Dapil) waktu dia lolos ke Senayan dulu kan dari Jakarta. Kalau mau niat maju jadi gubsu sedari awal dia maju lewat dapil Sumut. Sekali lagi, nama Effendy itu asing di sini,’’ ungkapnya.
Di sisi lain, Gandi menilai, rekam jejak Effendy tidak ‘bersih’ dari indikasi masalah korupsi. Politisi PDIP itu dinilai menyimpan sejumlah kasus PLN yang siap diledakkan oleh para lawan politik pada momentum kampanye tahun depan. Dia menilai PDIP seakan tak memiliki niat memenangkan hati rakyat Sumut, baik di Pilgubsu 2013 maupun Pemilu 2014. ‘’Partai ini selalu saja mengecewakan rakyat. Dalam pengambilan keputusan seperti ada setting politik yang disetir oleh kelompok-kelompok tertentu,’’ dia menambahkan.
Sebelumnya , Presiden Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) Aldian Pinem menjelaskan jika KPUD Sumut meloloskan kembali cagubsu yang terindikasi perbuatan korupsi, artinya para komisioner KPUD mengulang dosa politik.
“Jika status hukum yang bersangkutan dapat berubah menjadi tersangka, KPU Sumut harus menolak (mencoret) ikut sebagai cagub dengan payung hukum Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara,” katanya.
Dalam penelusuran Sumut Pos dan dokumentasi yang dimuat di sejumlah media sebelumnya, indikasi dugaan korupsi dan kolusi mengarah pada cagubsu PDIP Effendi Simbolon. Pucuk pimpinan Punguan Simbolon dohot Boruna Se-Indonesia (PSBI) ini diduga terlibat sejumlah proyek di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Utara, Aceh, dan Riau (SUAR).
Aksi unjuk rasa menuntut pengusutan Effendi disuarakan Jaringan Kerja Informasi Publik (JKIP) Sumut dan sejumlah elemen di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan sikap mereka ada praktik dugaan korupsi yang diindikasikan terjadi dengan campur tangan anggota DPR RI berinisial EMS yang memiliki hubungan keluarga dengan GM PLN Pikitring SUAR, Bintatar Hutabarat.
Indikasi itu terlihat dari perusahaan-perusahaan yang diloloskan dalam proyek pengadaan tersebut bukan berasal dari Sumut, melainkan perusahaan yang berpusat di Jakarta. (val)
