MEDAN- Pemerintah Kota Medan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2014 sebesar Rp.4,31 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan 4,96 persen dari APBD 2013.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alfaridzi mengaku penambahan ini termasuk kecil apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Disebutkannya di tahun APBD tahun 2012 sebesar Rp. 3,9 Triliun, dan ketika APBD 2013 berubah menjadi 4,1 Triliun.
” Jumlah ini termasuk kecil apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya seusai mengikuti sidang paripurna DPRD, Kamis (14/11).
Dia mengaku ada dua faktor penting yang menyebabkan tidak maksimalnya pertumbuhan APBD tahun 2014 nanti. Pertama, akibat ketidakmampuan Pemko Medan memaksimalkan Pandapatan Asli Daerah (PAD). “ Hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mampu memenuhi target PAD yang sudah ditetapkan,” katanya.
Untuk itu dia mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja para Kepala SKPD yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. “ Kalau memang tidak bisa kerja, lebih baik dicari gantinya,” ungkapnya.
Kedua, belum adanya kejelasan pembayaran hutang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kepada Pemko Medan yang jumlahnya berkisar Rp. 500 Miliar lebih.
Untuk itu dia berharap agar Plt Wali Kota memaksimalkan dua point tersebut agar peningkatan APBD menjadi maksimal. DPRD Medan, kata dia, juga sudah menyurati DPRD Sumut agar mendesak Pemprovsu segera menyelesaikan utang DBH yang sudah tertunggak dua tahun lebih.
Sebelumnya, Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin dalam nota pengantarnya menyebutkan R-APBD 2014 itu untuk belanja langsung diperkirakan sebesar Rp1,96 triliun lebih dan belanja tidak langsung sebesar Rp2,37 triliun lebih.
Disebutkannya, besaran belanja daerah tahun 2014 berkisar Rp4,33 triliun lebih, dengan rincian 45,26 persen untuk belanja tidak langsung dan 54,74 persen untuk belanja langsung.
Mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Medan ini memprioritaskan APBD 2014 untuk penanggulangan kemiskinan melalui percepatan dan perluasan program-program pusat dan daerah, mendorong peningkatan penanaman modal daerah melalui pemasaran daerah, peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kota dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup dan kawasan bersejarah.
Selanjutnya mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius serta hubungan sosial yang harmonis melalui peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kota melalui kualitas tata ruang kota, pengembangan kota jasa, perdagangan, keuangan dan industri melalui peningkatan daya saing koperasi, UMKM dan pemberdayaan BUMD serta peningkatan kerjasama regional dan lintas batas melalui pengembangan ekonomi, kebudayaan dan pariwisata.
Ditambahkannya lagi seperti, peningkatan pelayanan kependudukan, keluarga berencana serta pemuda dan olahraga, penciptaan birokrasi yang semakin kreatif, inovatif, responsif dan profesional, pemeliharaan sarana prasarana publik untuk mempertahankan umur tekhnis dan ekonomisnya serta menjaga stabilitas perekonomian kota melalui langkah-langkah kebijakan terpadu yang dikeluarkan pemerintah.
“ Untuk pembiayaan agar menutupi defisit ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah adalah pembiayaan penerimaan sebesar Rp116,28 miliar dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp89,15 miliar,” katanya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan prioritas lain adalah pembangunan kota yang diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan-persoalan dasar pembangunan yang selama ini berkembang seperti isu pembangunan kawasan lingkar luar, infrastruktur dasar bina marga, perhubungan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya.
“Saya yakin, R-APBD yang disampaikan adalah formulasi anggaran yang kreatif dan inovatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan umum tahun 2014,” tandasnya. (dik)
