Diduga Massa Sari Rejo Lempari Kantor Gubsu, Edy: Wajar Warga Emosi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro Medan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK), Selasa (15/1) sekitar pukul 12.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kaca jendela pos jaga bagian depan dan gapura kantor Gubsu pecah akibat terkena lemparan batu. Bahkan sekitar lima mobil yang sedang parkir di halaman depan kantor Gubsu, menjadi sasaran lemparan batu oleh kelompok massa tersebut.

Informasi yang dihimpun Sumut Pos di lokasi, kejadian pelemparan batu itu berlangsung spontan saat ratusan massa secara iring-iringan mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Pangeran Diponegoro. Sesampainya di depan kantor Gubsu, massa berhenti dan tiba-tiba menghujani batu berukuran sedang hingga besar ke arah halaman depan kantor Gubsu.

Melihat adanya penyerangan, jasa pengamanan atau sekuriti yang biasa bertugas di kantor Gubsu kaget. Spontan mereka langsung menghindar ketempat lebih aman supaya tak terkena lemparan. Terutama petugas yang sedang stand by di pos jaga. “Kaget betul kami, tiba-tiba massa datang dan langsung melempari dengan batu,” kata seorang sekuriti kepada wartawan di lokasi kejadian.

Menurutnya, tidak ada agenda demonstrasi pada hari itu ke kantor Gubsu. Dari informasi yang mereka peroleh, OTK yang melakukan penyerangan adalah masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. “Mereka itu habis demo infonya bang. Lalu lewat kemari dan tiba-tiba menyerang kantor Gubsu. Mereka itu yang kemarin (Senin) sempat demo di kantor BPN Medan masalah sertifikat tanah,” ungkapnya.

Penyerangan ini juga membuat geger ASN dan tamu yang ada di kantor Gubsu. Bahkan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy, langsung turun ke lokasi untuk melihat peristiwa itu. Ia tampak menghimpun informasi dari petugas sekuriti dan mendokumentasikan dampak dari penyerangan tersebut. “Habis melempari batu orang itu langsung cabut (bubar), nggak jelas entah apa motifnya. Buat rusuh saja,” imbuh sekuriti lainnya.

Amatan Sumut Pos, kaca bagian depan pos jaga dan gapura kantor Gubsu pecah terkena lemparan batu. Serpihan kaca jendela itu terlihat berjatuhan dalam pos jaga dan membuat ruangan tersebut jadi porak-poranda. Sementara lima kendaraan roda empat yang turut jadi korban, ada yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Seperti mobil jenis minibus sport merah, dimana kaca bagian sebelah kanan tampak pecah.

Kondisi mobil Mintaito boru Siregar, seorang ASN Pemprov Sumut juga tak kalah parah. Mobilnya mengalami penyok yang lumayan dalam di bagian atap depan dan belakang. “Ini yang rusak wiper sama bodinya penyok. Siapalah yang mau gantinya?” ungkapnya.

Mintaito mengaku baru mengetahui mobilnya terkena lemparan saat berjalan ke Masjid Agung untuk melaksanakan Salat Zuhur. Bahkan, dia juga sudah melapor kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi soal kondisi mobilnya. “Tadi pas mau salat ada yang bilang. Kak, mobil kakak penyok itu kena batu. Udah pening lah aku tadi,” ujarnya

Pemprovsu sendiri bertindak cepat menyikapi peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini. “Kami akan segera membuat laporan ke polisi atas insiden penyerangan ini. Saya sudah tugaskan sekuriti untuk mendata dan buat kronologi kejadian,” ujar Kabiro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy.

Ia mengakui, kejadian tersebut berlangsung secara spontanitas. Sesuai standar operasional prosedur (SOP) penjagaan di lingkungan kantor Gubsu, kata dia, setiap ada tanda-tanda pengunjukrasa masuk petugas wajib menutup gerbang utama dalam rangka pengamanan. “Di sini kita juga ada petugas Satpol PP yang berjaga, begitupun pihak kepolisian untuk pengamanan demo. Tapi memang tidak ada hari ini jadwal resmi pendemo masuk kantor gubernur. Cuma sesuai SOP jika ada tanda-tanda orang mau demo, gerbang memang harus ditutup,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi yang ditanya mengenai ini, menganggap insiden tersebut adalah wajar. Apalagi jika benar yang melakukan pelemparan adalah masyarakat Sari Rejo atas polemik tanah yang sudah lama terjadi, menurut Edy adalah bentuk emosional.

“Wajar sajalah, sekian lama persoalan itu sehingga dia emosi. Rakyat emosi, cocok nggak dilaporkan menurut kalian? Yang dibutuhkan rakyat itu solusi, bukan dilaporkan dan diberi tahu ini wewenang siapa. Mau dilempar seribu batu pun, gubernur tidak punya wewenang itu,” katanya saat disinggung tindakan apa yang akan dia lakukan atas insiden ini.

Namun demikian, Edy berjanji akan berkoordinasi ke pusat untuk membantu permasalahan tanah masyarakat Sari Rejo supaya mendapat solusi yang terbaik. “Saya akan melihat suatu konteks dan kebenaran. Suatu persoalan yang begitu panjang akan membuat orang emosional. Dan dia putus asa. Mau demonstrasi seribu kali pun, tak selesai juga itu. Tapi kalau tak ada angin tak ada hujan dia terus melempar, itu yang cocok disentil kepalanya,” katanya.

Formas Kembali Surati KSP

Berbagai upaya terus dilakukan masyarakat Sari Rejo untuk mendapatkan haknya. Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) akan kembali menyurati Kepala Staf Presiden (KSP). Hal itu dikatakan Ketua Formas, Riwayat Pakpahan kepada Sumut Pos, Selasa (15/1) siang.

Dijelaskan Riwayat, surat itu untuk mempertanyakan hasil rapat di DPD pada 18 Juli 2018 lalu. “ Ada rapat di DPD waktu itu. Hasilnya, Bulan Agustus harus dibuat progres penyelesaian tanah Sari Rejo. Namun sampai sekarang tidak ada,” ungkap Riwayat.

Lebih lanjut diterangkannya, rapat tersebut dihadiri KSP, DPD RI, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria, Kepala BPN Pusat dan lainnya. Sementara mewakili Formas, dirinya dan seorang Pengrurus Formas bernama Kristanto yang hadir. “Jangan dibuat begini masyarakat, kan kasihan. Entah mau dibuat apa kami ini?” sambungnya.

Riwayat juga mengungkapkan, saat ini mereka sedang merencanakan aksi di Jakarta. Namun hal itu menunggu keputusan bersama, karena dibutuhkan 100 orang minimal untuk menggelar aksi di Istana Negara. Terlebih, untuk aksi itu membutuhkan biaya Rp2 juta perorang. “ Kalau aksi di sini sudah berulang kali. Tidak ada juga apa-apanya ini,” tandas Riwayat.

Sementara, seribuan warga Sari Rejo kembali berunjukrasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan di Jalan AH Nasution, Medan Johor, Selasa (15/1) pagi. Pahala Napitupulu selaku pimpinan aksi mengaku, mereka sudah bermalam di Kantor BPN Medan sejak Senin (14/1) lalu.

Aksi ini sempat menutup badan Jalan AH Nasution sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup parah di kedua lajur. Baik yang ke arah Titi Kuning maupun ke arah Simpang Pos, Padangbulan. Selama beberapa menit sebanyak beberapa kali, mobil rombongan warga sempat berhenti. Koordinator aksi dengan menggunakan pengeras suara berorasi. “Salahkan Wali Kota Medan, kenapa ini kami lakukan. Dia yang membuat kami menderita. Selama puluhan tahun kami berjuang mengembalikan tanah. Saksikan kemacetan terjadi,” teriak koordinator lapangan.

Setelah berorasi di badan depan kantor BPN Medan, massa bergerak ke kantor DPRD Medan di Jalan Maulana Lubis. Kemacetan terjadi sepanjang arak-arakan massa Formas sepanjang lebih dari 500 meter. Dengan memakai sepeda motor dan lebih dari sepuluh mobil odong-odong mereka melintasi jalan-jalan utama yang penuh kendaraan.

Di kantor DPRD Medan, perwakilan Formas mereka diterima pimpinan DPRD Medan, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, dan beberapa kepala dinas. Dalam pertemuan itu, Pahala Napitupulu bersama perwakilan warga lainnya menguraikan berbagai kejanggalan di atas tanah yang mereka tuntut agar dikembalikan. Seperti banyaknya polisi tidur yang dipasang, penggantian nama jalan dan sebagainya. Juga berbagai bentuk intimidasi yang menimbulkan ketakutan warga.

Kejanggalan terbesar adalah ketidakpatuhan TNI AU terhadap keputusan MA yang diterbitkan sejak 1995. Mereka malah mencatatkan tanah terselesaikan bersama yang lainnya (seluas 531Ha) sebagai aset negara di bawah Kemenkeu. Akibatnya hal itu menjadi alasan bagi BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat tanah bagi warga. “Kalau boleh kami ditolong, mintakan kepada Kemenkeu menghapus 260 Ha tanah warga Sari Rejo dari aset negara agar bisa disertifikatkan,” kata Pahala. Selain dengan cara itu, ungkapnya, bisa juga dengan meminta presiden menerbitkan Keppres.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua DPRD Medan menyatakan segera akan berangkat ke Jakarta mempertanyakan ke Menkeu mengapa tidak patuh terhadap keputusan MA. Akan ikut bersama mereka mempertanyakan dua orang perwakilan Formas. “Minggu depan kita akan berangkat mempertanyakan ke Menkeu. Dari situ kemudian didesak agar tanah warga Sari Rejo dikeluarkan dari aset negara,” tegas ketua DPRD Medan.

Sepulangnya dari DPRD Medan, Pahala mengaku mereka kembali ke kantor BPN Medan untuk melanjutkan aksi di badan jalan. Namun dia tidak dapat memastikan apakah akan kembali menginap di Kantor BPN Medan atau tidak. (prn/ris/ain)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro Medan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK), Selasa (15/1) sekitar pukul 12.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kaca jendela pos jaga bagian depan dan gapura kantor Gubsu pecah akibat terkena lemparan batu. Bahkan sekitar lima mobil yang sedang parkir di halaman depan kantor Gubsu, menjadi sasaran lemparan batu oleh kelompok massa tersebut.

Informasi yang dihimpun Sumut Pos di lokasi, kejadian pelemparan batu itu berlangsung spontan saat ratusan massa secara iring-iringan mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Pangeran Diponegoro. Sesampainya di depan kantor Gubsu, massa berhenti dan tiba-tiba menghujani batu berukuran sedang hingga besar ke arah halaman depan kantor Gubsu.

Melihat adanya penyerangan, jasa pengamanan atau sekuriti yang biasa bertugas di kantor Gubsu kaget. Spontan mereka langsung menghindar ketempat lebih aman supaya tak terkena lemparan. Terutama petugas yang sedang stand by di pos jaga. “Kaget betul kami, tiba-tiba massa datang dan langsung melempari dengan batu,” kata seorang sekuriti kepada wartawan di lokasi kejadian.

Menurutnya, tidak ada agenda demonstrasi pada hari itu ke kantor Gubsu. Dari informasi yang mereka peroleh, OTK yang melakukan penyerangan adalah masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. “Mereka itu habis demo infonya bang. Lalu lewat kemari dan tiba-tiba menyerang kantor Gubsu. Mereka itu yang kemarin (Senin) sempat demo di kantor BPN Medan masalah sertifikat tanah,” ungkapnya.

Penyerangan ini juga membuat geger ASN dan tamu yang ada di kantor Gubsu. Bahkan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy, langsung turun ke lokasi untuk melihat peristiwa itu. Ia tampak menghimpun informasi dari petugas sekuriti dan mendokumentasikan dampak dari penyerangan tersebut. “Habis melempari batu orang itu langsung cabut (bubar), nggak jelas entah apa motifnya. Buat rusuh saja,” imbuh sekuriti lainnya.

Amatan Sumut Pos, kaca bagian depan pos jaga dan gapura kantor Gubsu pecah terkena lemparan batu. Serpihan kaca jendela itu terlihat berjatuhan dalam pos jaga dan membuat ruangan tersebut jadi porak-poranda. Sementara lima kendaraan roda empat yang turut jadi korban, ada yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Seperti mobil jenis minibus sport merah, dimana kaca bagian sebelah kanan tampak pecah.

Kondisi mobil Mintaito boru Siregar, seorang ASN Pemprov Sumut juga tak kalah parah. Mobilnya mengalami penyok yang lumayan dalam di bagian atap depan dan belakang. “Ini yang rusak wiper sama bodinya penyok. Siapalah yang mau gantinya?” ungkapnya.

Mintaito mengaku baru mengetahui mobilnya terkena lemparan saat berjalan ke Masjid Agung untuk melaksanakan Salat Zuhur. Bahkan, dia juga sudah melapor kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi soal kondisi mobilnya. “Tadi pas mau salat ada yang bilang. Kak, mobil kakak penyok itu kena batu. Udah pening lah aku tadi,” ujarnya

Pemprovsu sendiri bertindak cepat menyikapi peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini. “Kami akan segera membuat laporan ke polisi atas insiden penyerangan ini. Saya sudah tugaskan sekuriti untuk mendata dan buat kronologi kejadian,” ujar Kabiro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy.

Ia mengakui, kejadian tersebut berlangsung secara spontanitas. Sesuai standar operasional prosedur (SOP) penjagaan di lingkungan kantor Gubsu, kata dia, setiap ada tanda-tanda pengunjukrasa masuk petugas wajib menutup gerbang utama dalam rangka pengamanan. “Di sini kita juga ada petugas Satpol PP yang berjaga, begitupun pihak kepolisian untuk pengamanan demo. Tapi memang tidak ada hari ini jadwal resmi pendemo masuk kantor gubernur. Cuma sesuai SOP jika ada tanda-tanda orang mau demo, gerbang memang harus ditutup,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi yang ditanya mengenai ini, menganggap insiden tersebut adalah wajar. Apalagi jika benar yang melakukan pelemparan adalah masyarakat Sari Rejo atas polemik tanah yang sudah lama terjadi, menurut Edy adalah bentuk emosional.

“Wajar sajalah, sekian lama persoalan itu sehingga dia emosi. Rakyat emosi, cocok nggak dilaporkan menurut kalian? Yang dibutuhkan rakyat itu solusi, bukan dilaporkan dan diberi tahu ini wewenang siapa. Mau dilempar seribu batu pun, gubernur tidak punya wewenang itu,” katanya saat disinggung tindakan apa yang akan dia lakukan atas insiden ini.

Namun demikian, Edy berjanji akan berkoordinasi ke pusat untuk membantu permasalahan tanah masyarakat Sari Rejo supaya mendapat solusi yang terbaik. “Saya akan melihat suatu konteks dan kebenaran. Suatu persoalan yang begitu panjang akan membuat orang emosional. Dan dia putus asa. Mau demonstrasi seribu kali pun, tak selesai juga itu. Tapi kalau tak ada angin tak ada hujan dia terus melempar, itu yang cocok disentil kepalanya,” katanya.

Formas Kembali Surati KSP

Berbagai upaya terus dilakukan masyarakat Sari Rejo untuk mendapatkan haknya. Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) akan kembali menyurati Kepala Staf Presiden (KSP). Hal itu dikatakan Ketua Formas, Riwayat Pakpahan kepada Sumut Pos, Selasa (15/1) siang.

Dijelaskan Riwayat, surat itu untuk mempertanyakan hasil rapat di DPD pada 18 Juli 2018 lalu. “ Ada rapat di DPD waktu itu. Hasilnya, Bulan Agustus harus dibuat progres penyelesaian tanah Sari Rejo. Namun sampai sekarang tidak ada,” ungkap Riwayat.

Lebih lanjut diterangkannya, rapat tersebut dihadiri KSP, DPD RI, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria, Kepala BPN Pusat dan lainnya. Sementara mewakili Formas, dirinya dan seorang Pengrurus Formas bernama Kristanto yang hadir. “Jangan dibuat begini masyarakat, kan kasihan. Entah mau dibuat apa kami ini?” sambungnya.

Riwayat juga mengungkapkan, saat ini mereka sedang merencanakan aksi di Jakarta. Namun hal itu menunggu keputusan bersama, karena dibutuhkan 100 orang minimal untuk menggelar aksi di Istana Negara. Terlebih, untuk aksi itu membutuhkan biaya Rp2 juta perorang. “ Kalau aksi di sini sudah berulang kali. Tidak ada juga apa-apanya ini,” tandas Riwayat.

Sementara, seribuan warga Sari Rejo kembali berunjukrasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan di Jalan AH Nasution, Medan Johor, Selasa (15/1) pagi. Pahala Napitupulu selaku pimpinan aksi mengaku, mereka sudah bermalam di Kantor BPN Medan sejak Senin (14/1) lalu.

Aksi ini sempat menutup badan Jalan AH Nasution sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup parah di kedua lajur. Baik yang ke arah Titi Kuning maupun ke arah Simpang Pos, Padangbulan. Selama beberapa menit sebanyak beberapa kali, mobil rombongan warga sempat berhenti. Koordinator aksi dengan menggunakan pengeras suara berorasi. “Salahkan Wali Kota Medan, kenapa ini kami lakukan. Dia yang membuat kami menderita. Selama puluhan tahun kami berjuang mengembalikan tanah. Saksikan kemacetan terjadi,” teriak koordinator lapangan.

Setelah berorasi di badan depan kantor BPN Medan, massa bergerak ke kantor DPRD Medan di Jalan Maulana Lubis. Kemacetan terjadi sepanjang arak-arakan massa Formas sepanjang lebih dari 500 meter. Dengan memakai sepeda motor dan lebih dari sepuluh mobil odong-odong mereka melintasi jalan-jalan utama yang penuh kendaraan.

Di kantor DPRD Medan, perwakilan Formas mereka diterima pimpinan DPRD Medan, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, dan beberapa kepala dinas. Dalam pertemuan itu, Pahala Napitupulu bersama perwakilan warga lainnya menguraikan berbagai kejanggalan di atas tanah yang mereka tuntut agar dikembalikan. Seperti banyaknya polisi tidur yang dipasang, penggantian nama jalan dan sebagainya. Juga berbagai bentuk intimidasi yang menimbulkan ketakutan warga.

Kejanggalan terbesar adalah ketidakpatuhan TNI AU terhadap keputusan MA yang diterbitkan sejak 1995. Mereka malah mencatatkan tanah terselesaikan bersama yang lainnya (seluas 531Ha) sebagai aset negara di bawah Kemenkeu. Akibatnya hal itu menjadi alasan bagi BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat tanah bagi warga. “Kalau boleh kami ditolong, mintakan kepada Kemenkeu menghapus 260 Ha tanah warga Sari Rejo dari aset negara agar bisa disertifikatkan,” kata Pahala. Selain dengan cara itu, ungkapnya, bisa juga dengan meminta presiden menerbitkan Keppres.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua DPRD Medan menyatakan segera akan berangkat ke Jakarta mempertanyakan ke Menkeu mengapa tidak patuh terhadap keputusan MA. Akan ikut bersama mereka mempertanyakan dua orang perwakilan Formas. “Minggu depan kita akan berangkat mempertanyakan ke Menkeu. Dari situ kemudian didesak agar tanah warga Sari Rejo dikeluarkan dari aset negara,” tegas ketua DPRD Medan.

Sepulangnya dari DPRD Medan, Pahala mengaku mereka kembali ke kantor BPN Medan untuk melanjutkan aksi di badan jalan. Namun dia tidak dapat memastikan apakah akan kembali menginap di Kantor BPN Medan atau tidak. (prn/ris/ain)