RAPAT KOODINASI: Gubsu Edy Rahmayadi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan berbagai stakeholder terkait persiapan Pemilu 2019, Jumat (15/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang Pemilihan Umum 2019, sejumlah persiapan terus dilakukan di Sumatera Utara. Termasuk menggelar rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, Jumat (15/2). Dalam rapat tersebut, setiap institusi yang terlibat memaparkan kondisi dan kesiapannya. Mulai dari KPU, Bawaslu hingga dari sisi pengamanan oleh TNI dan Polri.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengungkapkan penyelenggaraan Pemilu mendatang masih memiliki beberapa kekurangan. Dia mengingatkan agar kekurangan itu bisa diatasin
“Kita memang masih banyak kelemahan. Itulah akan ditindaklanjuti hingga tingkat kabupaten dan kota, baik nanti TPS dan KPPS-nya dan Linmas yang diatur dalam Undang-undang,” ujarnya kepada wartawan usai rakor di Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan.
Edy mengatakan, kelemahan yang ada tidak begitu krusial. Namun itu bisa mengganggu proses Pemilu di Sumut. “Salah satunya anggaran yang sangat minim,” ujarnya.
Dia berharap pesta demokrasi di Sumut bisa berjalan dengan baik. Termasuk mengimbau seluruh aparatur terkait bisa bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu. Edy mengklaim akan netralitas jajarannya pada pesta demokrasi kali ini. Karena menurutnya ketidaknetralan ASN dalam pemilu sama saja menjatuhkan martabat seorang abdi negara. “Yang pastinya itu dosa dan salah dia, Bawaslu harus bertindak,” tegasnya.
Bahkan ia juga mempersilahkan Bawaslu untuk menindak ASN yang terlibat kampanye, termasuk aparat paling bawah yakni kepala lingkungan. “Pemprov Sumut netral. Yang meneriakkan paling keras soal netralitas. Beri rakyat untuk pesta dalam demokrasi,” tukasnya.
Ketua KPU Sumut Yulhasni dalam kesempatan yang sama menyebutkan, sejauh ini sudah maksimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Meskipun beberapa kendala masih mereka hadapi, termasuk soal pelibatan 85 ribu petugas Linmas di tiap TPS. “Alat kelengkapan Linmas di TPS tidak dianggarkan oleh KPU. Jadi kita perlu bantuan pemprov bisa mendukung kegiatan,” harapnya.
Pihaknya terus melakukan distribusi logistik yang diprediksi rampung bulan ini. Menurutnya distribusi logistik pemilu terkendala akses di lokasi terpencil. Sejauh ini diungkapkan dia, pihaknya sudah mendistribusikan logistik ke 22 dari 33 kabupaten/kota. “Soal logistik, untuk ke daerah terpencil ‘kan KPU tidak memiliki alat. Misalnya ke daerah kepulauan, kita minta bantuan polisi dan pemda,” ujarnya
Pihaknya sangat berharap aparat kepolisian menggunakan kendaraan taktis untuk mengantarkan logistik, khususnya yang bisa mengakses daerah terpencil. “Bisa pakai kapal laut, dari darat atau helikopter yang dimiliki Polda,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan juga mengingatkan soal netralitas ASN. Pihaknya siap memberikan tindakan tegas untuk ASN yang melanggar. “Jadi ada sanksi pidana untuk itu. Kita juga meminta kepada gubernur , kapolda dan TNI, bahwa jajaran TNI-Polri harus netral,” ungkapnya.
Bawaslu sendiri juga sedang mendalami soal keterlibatan ASN secara struktural, hingga jajaran terbawah. Apalagi sampai diarahkan untuk mendukung salah satu capres. “Akhir-akhir ini kita marak mendengar soal pelibatan jajaran kepling, kemudian kepala desa. Ini bisa memenuhi unsur pelanggaran Pemilu,” tandasnya.
Pihaknya juga berharap peran pihak keamanan dalam menindak pelanggaran pemilu, mengingat tahapannya sudah memasuki masa kampanye rapat umum. “Kami berharap kampanye ini bisa terfasilitasi dengan baik,” ujarnya
Ia lantas menyinggung soal penertiban Alat Peraga Kampanye jelang hari pemilihan. Selama ini, kata dia, banyak yang beranggapan itu adalah murni tugas Bawaslu. “Penertiban itu di Satpol PP. Nanti bisa dikroscek ke Satpol PP. Kita berharap semuanya bisa maksimal terlaksana,” tandasnya. (prn)
