Menunggu Keberanian Gatot Pujo Nugroho
MEDAN-Kiprah Gatot Pujo Nugroho pasca persidangan Syamsul Arifin menjadi menarik dianalisis, terlebih jika dikaitkan dengan keberanian Gatot mengambil sikap dan persiapan sejumlah partai dan tokoh menuju Pilgubsu 2013 mendatang.
Pemerhati politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ridwan Rangkuti kepada Sumut Pos menegaskan, hal yang wajar bagi Gatot untuk mengganti para pejabat di lingkungan pemprovsu begitu ia menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur Sumut. Bongkar pasang pejabat bahkan diperlukan untuk menjamin terlaksananya visi dan misinya sebagai Sumut 1.
”Persoalannya, apakah Gatot mau dan berani. Kalau berani, pemutasian itu akan memberi ruang pengamanan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 mendatang. Kalau tidak berani, sebaiknya tidak usah saja jadi gubernur,” katanya, kemarni (15/3).
Ridwan kembali mengingatkan, banyak pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemprov yang dilantik selama ini prosesnya tidak diketahui Gatot. Bahkan, pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu selama gubernur Syamsul Arifin di penjara di Rutan Salemba, ditengarai sarat muatan politis.
Pun demikian, Ridwan yakin Gatot akan melakukan mutasi bertahap dan tidak dalam waktu dekat. ”Pasti akan ada pelantikan, tapi tidak membabi buta. Ini juga persoalan loyalitas. Dari situ bisa dilihat, mana SKPD yang loyal dengan Gatot mana yang loyal dengan Syamsul,” katanya.
Terkait ruang dan peluang di Pilgubsu 2013 mendatang, SKPD dan jabatan Sekda Provsu merupakan jabatan strategis untuk ’diutak-atik’, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa jabatan-jabatan ’basah’ ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Pilgubsu 2013 mendatang. Karena itu, kemungkinan akan terjadi tarik-menarik politik untuk kepentingan jabatan-jabatan ini.
”Mau nggak mau harus ada kompromi politik dengan legislatif. Dan ini tidak terlepas dari bargaining politik,” ungkapnya.
Dadang Darmawan MSi, pemerhati politik dari Universitas Medan Area, juga berpandangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Gatot untuk melakukan pemutasian pejabat SKPD, yang dinilai tidak memiliki kemampuan kerja. Terutama lagi, terhadap SKPD yang diangkat oleh Gubsu Syamsul Arifin yang tanpa sepengetahuan Gatot.
Dadang berpandangan, ketidakberanian Gatot mengevaluasi sejumlah pejabat di eselon II justru akan menimbulkan sejumlah dampak. ”Pertama, Gatot tidak akan mendapatkan keberpihakan dari masyarakat. Kedua, tidak akan ada perkembangan kinerja dari para SKPD, khususnya orang-orang yang dilantik tanpa sepengetahuannya. Dan yang ketiga adalah itu menandakan, Gatot sama saja dengan Syamsul,” tegas Dadang.
Sedangka nilai positif ’reshuffle’ di pemprov, sambung Dadang, akan meningkatkan kepercayaan dan keberpihakan publik bagi Gatot, meningkatkan kinerja pemimpin SKPD dan birokrasi di pemprov. Terakhir, evaluasi berguna menjadi pembeda antara Gatot dan Syamsul.
Lebih lanjut Dadang menegaskan, evaluasi atau mutasi pejabat oleh gubernur dijamin undang-undang. ”Jangan takut karena ada sebab-sebab tertentu. Partai pengusung (terutama PKS), pastinya juga akan mengusung pembaruan. Apalagi, ini juga telah dikuatkan dengan adanya UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010, sebagai landasan kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemutasian,” terangnya.
Dalam menyusun pimpinan SKPD, Gatot diharapkan mampu melakukan komunikasi politik dengan legislatif. ”Kalau zaman Syamsul Arifin dulu, Syamsul lebih bermain dengan bargaining politik. Kompromi politik yang dilakukan Syamsul mempertaruhkan integritas dan jati diri. Gatot tidak perlu melakukan kompromi, tapi harus menjalankan komunikasi politik. Dengan jalan itu, Gatot akan lebih direspon oleh legislatif,” pungkasnya.
Menyikapi pandangan para pengamat terkait keberanian Gatot mengutak-atik kabinetnya, Ketua Fraksi PKS di DPRD Sumut Hidayatullah langsung memberikan pembelaan. ”Bukan pada permasalahan berani atau tidak berani, tapi perlu atau tidak perlu,” tegas Hidayatullah.
Ditegaskannya, evaluasi demi efektivitas pemerintahan harus dilandasi pendekatan profesional. ”Yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus jangan dipertahankan. Jangan ada kelompok yang menyatakan, ini orang Bang Syamsul, ini orang Mas Gatot. Ini demi pembangunan di Sumatera Utara. Yang penting apa pun kebijakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan atas dasar objektifitas. Pergantian itu juga berdasarkan reward and punishment,” katanya.
Dalam catatan Fraksi PKS DPRD Sumut dan fraksi-fraksi lainnya, memang dibutuhkan perhatian yang serius terhadap beberapa SKPD. SKPD yang disorot antara lain, Dinas Perhubungan Sumut, dimana orang yang menjadi Kepala Dinas nya adalah orang yang tidak tepat. Kemudian Dinas Pendidikan Sumut, Dinas Bina Marga dan beberapa Dinas lainnya.
“Mungkin kita perlu membuka file lagi, dinas-dinas mana yang kita soroti. Namun, saya pikir memang perlu ada perhatian serius terhadap beberapa dinas. Dan kita harapkan, gubernur nantinya bersedia merespon ini. Karena, pada gubernur lama respon itu tidak terlihat,” tegasnya.
Sementara itu, seorang kepala dinas di provsu yang enggan disebutkan namanya menyatakan, semua SKPD dipastikan ketar-ketir manakala Gatot menerima SK pengangkatan dirinya sebagai Plt Gubsu. ”Pasti semua kepala dinas yang ada cemas. Pasti orang itu (SKPD, Red) bertanya-tanya, diganti nggak orang itu ya…,” katanya.
Sementara itu, tersiar kabar, tiga nama calon Sekda Provsu yakni, Kadispenda Syafaruddin, Kadisdiksu Syaiful Syafri dan Pj Bupati Madina Aspan akan dirombak habis setelah ada ketetapan Gatot menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu.
Sementara itu, sumber internal di Pemprovsu mengatakan, ada beberapa pointer yang segera dilakukan Gatot setelah SK PLT Gubsu diterimanya. Di antaranya perombakan ulang jajaran direksi PDAM Tirtanadi. Gatot sendiri kepada Sumut Pos beberapa hari lalu, pernah blak-blakan soal pelantikan direksi PDAM. Gatot menegaskan, pelantikan direksi PDAM yang dilakukan Plt Sekdaprov, Rahmatsyah, tidak atas sepengetahuannya. Padahal, di hari yang sama Gatot juga melantik Kepala BKBN Sumut.
Sejak awal, Gatot memang tidak dilibatkan dalam proses seleksi ini. Bahkan permintaannya sebagai wakil gubernur atas dasar surat permintaan masyarakat untuk meninda fit and proper test kandidat direksi PDAM, tidak dihiraukan Rektor Unimed sebagai ketua tim fit and profer test.
Sumber terpercaya tersebut juga mengatakan, karena tidak dilibatkan, Gatot juga mempersoalkan tiga calon Sekdaprov yang mengikuti fit and profer test di Kemendagri. Untuk itu, pejabat Kemendagri mengatakan, Gatot bisa saja melakukan perombakan untuk hal ini. ”Pejabat eselon II yang tak memenuhi syarat kinerja juga akan digantinya. Masak ada kepala dinas yang ngurusi perikanan berlatar belakang SH,” kata sumber terpercaya tersebut.
Menyikapi hal ini, Gatot yang dikonfirmasi Sumut Pos usai acara Musyawarah Daerah Pramuka Sumut di Aula Madinatul Hujjaz Asrama Haji Medan, kemarin, masih irit bicara. Gatot hanya memberikan jawaban, dia akan melakukan eksplorasi terkait berbagai persoalan di Pemprovsu. ”Kita akan mengeksplorasi jajaran pemerintahan. Tunggu saya jadi gubernur,” katanya.
Saat ditanya mengenai eksplorasi seperti apa, Gatot enggan menjawabnya. “Kita salat dulu ya…,” katanya. Begitu pun saat ditanya mengenai keberadaan calon Sekda Provsu. Gatot enggan menjawabnya, dan Gatot sendiri berupaya mengalihkan dengan berbincang dengan orang lain yang berada dekat di sampingnya.
Ketika petang kemarin ditelpon ulang, Gatot tetap tak mau bicara panjang lebar. ”Tidak etis kalau bicara soal itu, hingga saat ini saya masih wakil gubernur Sumatera Utara. Nanti kita bicara kalau saya sudah menjabat sebagai pelaksana gubernur,” pintanya. Hingga Selasa (15/3) sekira pukul 18:00 WIB Gatot mengaku belum ada dihubungi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait serah terima SK pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara. ”Kita jalani saja dulu, toh saya juga bukan haus jabatan kok,” ungkapnya. (ari)
