Menurut Amir, BKD Kota Binjai sudah melakukan verifikasi berkas terhadap 490 pelamar. “Paling diminati oleh pelamar yakni Formasi Strata 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Verifikasi berakhir 18 oktober 2018,” ujarnya.
Sejauh ini, lanjutnya, verifikasi berkas CPNS masih berlangsung dan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk proses ujian, rencananya akan digelar di lima sekolah. “Sekolah ini kita pilih karena sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” ucapnya.
Meski begitu, lanjut Amir, sekolah yang dipakai nantinya juga disesuaikan dengan jumlah pelamar. “Kalau jumlah sedikit, bisa saja kita manfaatkan dua sekolah yang terdekat. Di samping memudahkan pengawasan, kita juga bisa mengefesiensi anggaran,” bebernya.
Untuk pengawas ujian, sebutnya, BKD Kota Binjai mengandalkan guru di sekolah lokasi ujian. “Ini agar proses ujian berjalan lancar, kita sudah berkoordinasi dengan Polres, Kejari, PLN, Telkom, Dishub, Inspektorat, Disdik, dan Pol PP,” pungkasnya.
Dari Kabupaten Nias, pelamar jurusan kesehatan khususnya dokter spesialias nihil, begitu juga formasi dokter umum hanya 1 orang pelamar. Sedangkan bidang analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, paling banyak diminati peserta. Dari total kebutuhan sebanyak 6 orang, pelamarnya lebih dari 447 orang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Ruslam Sianturi,SE mengatakan, jumlah pelamar mencapai 2.936 orang, dan yang telah menyerahkan berkas ke kantor BKD Kabupaten Nias sebanyak 2.839 orang.”Untuk jurusan kedoteran sepi pelamar. Seharusnya dokter spesialis kita butuh 7 orang, dan dokter umum 8 orang. Sementara yang melamar hanya satu orang dari formasi dokter umum,” ungkap Ruslam.
Menurut Ruslam, sepinya pelamar di formasi kedokteran ini disebabkan kepulauan Nias masih tergolong 3T yakni : Terpencil, Tertinggal dan Terluar, sehingga para dokter tidak berminat tinggal di daerah terpencil. “Para dokter ini kan sudah menyandang spesialis, mereka pada umumnya ingin tinggal di kota-kota besar,” ujarnya.
Untuk mengatasi sepinya pelamar di formasi kedokteran, pihaknya akan melaporkan hal ini kepada Bupati Nias selaku kepala daerah, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan BKN pusat.
Ditanya mengenai kesiapan pelaksanaan ujian, Sianturi mengatakan, Kabupaten Nias termasuk salah satu dari 6 daerah mandiri di Provinsi Sumatera Utara yang sudah menganggarkan biaya pelaksanaan ujian CASN ini melalui APBD tahun 2018.
Enam daerah dimaksud yang sudah menganggarkan biaya pelaksanaan ujian mulai dari akomodasi dan transportasi pengawas hingga biaya sewa peralatan CAT adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kota Sibolga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.”Kita sangat siap untuk pelaksaan ujian bagi peserta CASN di Kabupaten Nias. Kita berencana, menggunakan aula kantor Bupati di Lt.3 sebagai Lokasi ujian,” pungkasnya. (prn/btr/sur/ian/mag-5)
