Pantasnya, Inalum Milik Sumut 100 Persen
MEDAN- Masa kontrak kerja pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang yang habis pada 2013 harus dimanfaatkan dengan baik. Ketua Dewan Penasehat DPD PDI P Sumut Syamsul Hilal menegaskan, Inalum harus menjadi milik Indonesia sepenuhnya.
Dengan demikian, pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho terkait komposisi saham 40 persen untuk pemerintah pusat, 40 persen untuk pemprovsu dan 20 persen untuk pemkab/pemko, tidak perlu lagi. “Tidak usah ada bagi-bagi saham lagi. Kan sudah habis masanya. Jadi itu sahamnya 100 persen untuk Sumatera Utara,” tegasnya, kemarin (15/4).
Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho kembali menegaskan bahwa share saham yang diajukan kepada Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sangat sesuai. Pantas bila pemerintah pusat mendapat saham sebesar 40 persen, Pemprovsu 20 persen dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba 40 persen.
“Ini adalah share saham yang relevan saya pikir,” tegas Gatot di sela-sela Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Memperingati HUT Pemprovsu ke 63 di Aula Martabe Lantai II, kemarin.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Perekonomian RI Hatta Rajasa pada saat acara Rapat Kerja Nasional Alumni IPB, Gator mengaku menawarkan alternatif, ada share saham untuk Pemprovsu. Akhirnya diperoleh kesepakatan saham untuk pemerintah pusat sebesar 40 persen, Pemprovsu 20 persen dan Pemkab/pemko terkait 40 persen.
Gatot mengakui, belum ada keputusan final pemerintah pusat terkait ajuan kompisisi saham tersebut. “Tapi kita tetap berusaha,” katanya berjanji.
Hatta Membantah
Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah adanya informasi yang menyebutkan pemerintah telah memberikan sinyal pembagian saham PT Inalum kepada Pemprov Sumut dan 10 pemkab di kawasan Danau Toba.
Hatta menegaskan, masalah pembagian saham belum pernah dibahas. Saat ini, tim negosiasi yang dibentuk pemerintah masih fokus membicarakan nasib kontrak Inalum dengan pihak NAA, Jepang.
‘’Kita belum tentukan pembagiannya. Intinya kita ingin tahun 2013 dikembalikan dulu ke pemerintah. Istilahnya tidak ada perpanjangan kontrak,’’ tegas Hatta kepada Sumut Pos di kantornya, kemarin.
Dikonfirmasi mengenai statemen Gatot Pudjo Nugroho mengenai komposisi saham 40:40:20 untuk pusat, provinsi dan 10 pemkab/pemko, lagi-lagi Hatta membantahnya. ‘’Belum ada keputusan itu. Kita sedang melakukan pembicaraan dengan Jepang,” ujar menteri yang juga Ketum DPP PAN itu.
Berkali-kali Hatta menekankan bahwa yang terpenting Inalum kembali dulu di bawah pengelolaan pemerintah RI. Dia juga memastikan, kontrak dengan NAA yang berakhir 2013 mendatang tidak akan diperpanjang lagi. Dengan demikian, pembicaraan masalah lainnya, termasuk soal pembagian saham, baru dilakukan setelah putus kontrak itu klir. “Intinya kontrak berakhir, maka harus kembali dulu ke pemerintah Indonesia. Baru setelahnya ada perundingan (soal pembagian saham, Red),’’ kata Hatta. (sam/ari)
