MEDAN, SUMUTPOS.CO- Minimnya pengalaman Hendri Jhon Hutagalung dari PDI Perjuangan dan Iswanda Nanda Ramli dari Partai Golkar, tak mampu mengendalikan anggota dewan yang berpengalaman saat memimpin rapat di DPRD Medan. Keduanya tampak gugup dan bingung saat memimpin rapat perdana dengan agenda pembahasan pembentukan fraksi-fraksi DPRD Medan di ruang Badan Anggaran, Selasa (16/9) siang.
Pantauan wartawan di ruang rapat, Hendry Jhon terlihat tidak dapat mengendalikan orang-orang yang sudah berpengalaman seperti Landen Marbun dari Hanura yang sudah empat periode, Herri Zulkarnai dari Partai Demokrat yang memasuki periode kedua, Ilhamsyah dari Golkar juga memasuki periode kedua, dan Sabar Syamsurya Sitepu juga dari Golkar yang telah memasuki periode ketiga. Berulang kali ucapan-ucapan Hendry Jhon dimentahkan para koleganya itu. Bahkan, Hendri Jhon terlihat lebih banyak terdiam mendengarkan penjelasan para koleganya yang lebih berpengalaman.
“Kami ini kan masih baru, jadi perlu arahan dan bimbingan dari rekan-rekan yang sudah lama berkecimpung menjadi anggota dewan,” kata Hendry Jhon.
Sementara, anggota DPRD dari Gerindra, Godfried Efendi Lubis berharap agar tata tertib (Tatib) anggota dewan harus dibuat secepatnya. Sehingga dapat dijadikan alasan serta dasar anggota dewan priode saat ini untuk bekerja.
“Kalau menunggu Pansus untuk membuat tatib, bisa makan waktu yang begitu lama. Makanya harus disepakati apakah tatib yang lama masih dapat dipakai atau tidak,” tegas pria berkacamata itu.
Sedangkan mengenai susunan fraksi, Godfried menyebutkan, pembuatan fraksi gabungan antara PBB, Nasdem serta PKPI akan memakan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari penyediaan ruangan serta peralatan komputer, staf ahli dan sebagainya.
“Lebih baik bergabung saja dengan fraksi yang sudah ada. Apalagi pembuatan fraksi gabungan harus sesuai dengan akta notaris,” ujarnya.
Dalam rapat kemarin, diputuskan, untuk susunan komposisi fraksi-fraksi, parpol ditenggat hingga Selasa (23/9) pecan depan untuk mengirimkan komposisinya, sehingga alat kelengkapan dewan dapat dibentuk.
Menanggapi pimpinan DPRD sementara yang tak mampu mengendalikan anggota dewan berpengalaman, pengamat Politik di Kota Medan, Dr Warjio mengaku sudah memprediksi jauh hari sebelumnya. Menurutnya, tak dapat dipungkiri kalau pengalaman menjadi penunjuang kinerja anggota dewan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan serta penggunaan anggaran oleh eksekutif (Pemko Medan, Red).
Minimnya pengalaman anggota legislatif, menurutnya bisa dimanfaatkan oleh oknum eksekutif dalam mengambil sebuah kebijakan pengelolaan anggaran untuk memperkaya diri sendiri.
“Ini harusnya bisa dijadikan pelajaran oleh pimpinan yang minim pengalaman, ternyata menjadi pimpinan itu tidaklah mudah,” sebutannya.
Pengalaman organisasi lain, lanjut dia, tidak dapat dijadikan jaminan oleh unsur pimpinan DPRD Medan yang diisi wajah baru.
“Tentu beda bekerja sebagai anggota dewan khususnya unsur pimpinan yang bertugas mengawasi kinerja eksekutif, dengan mengikuti organisasi,” terangnya.(dik/adz)
