Dibalik Keinginan PPP Mengajak PKS Berkoalisi Kembali
Namanya politik. Bisa berubah setiap saat, tergantung deal-deal yang dibangun. Wakil Ketum PPP, Hasrul Azwar, yang awal Juni lalu menegaskan partainya tak akan berkonco lagi dengan PKS pada Pilgubsu 2013, kini berputar haluan. Begitupun Hasrul tampak gamang soal jagoan PPP selaku pendamping Gatot. Pembicaraan belum menyangkut figur, kilahnya.
PINTU komunikasi PPP dengan PKS pun dibuka lagi, dan segera berkoalisi seperti yang terjadi pada Pilgubsu 2008 lalu. Peluang ini semakin besar terjadi. “Pintu kami buka lagi,” ujar Hazrul Azwar kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (15/10). Saking seriusnya ingin berkoalisi dengan PKS yang mengusung Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebagai gubsu, partai berlambang Ka’bah itu mengaku belum berkomunikasi dengan partai lain.
“Baru dengan PKS,” ujarnya saat ditanya dengan partai mana saja PPP sudah menjajaki koalisi. Apa yang membuat PPP berubah sikap? Hasrul berkisah, Gatot yang semula ingin bertemu dengan dirinya, beberapa hari lalu, di Medan. Berbagai persoalan dibincangkan dalam pertemuan itu, namun Hasrul tak memungkiri dibahas pula kemungkinan berkoalisi.
Hanya saja, belum tercapai kesepakatan. Hanya saja, dari pembicaraan awal itu lantas PPP melakukan evaluasi kerjasama yang dibangun saat Pilgubsu 2008, yang kala itu PPP mengusung Syamsul Arifin digandengkan dengan Gatot. “Kami melakukan penjajakan kemungkinan kerjasama,” imbuh Ketua Fraksi PPP di DPR RI itu. Gatot, katanya, berjanji akan bertemu lagi dengannya untuk melakukan pembicaraan lanjutan.
Jadi, peluang berkoalisi lagi dengan PKS cukup besar? “Bisa saja terjadi,” ucapnya diplomatis. Jika sepakat koalisi lagi dengan PKS, apakah tetap Fadly Nurzal yang akan dipasangkan dengan Gatot? Hasrul tidak menjawab iya atau tidak. Tapi, katanya, Fadly tetap diprioritaskan. “Lagipula pembicaraan belum menyangkut figur. Tapi prioritas tetap Fadly karena dia ketua DPW PPP Sumut,” imbuhnya.
Pada awal Juni 2012, Hasrul menyatakan ogah berkoalisi lagi dengan PKS. “Nggak, nggak. Rasanya berdasarkan pengalaman bersama PKS selama ini sudah mengajarkan kepada kami,” ujar Hasrul Azwar saat dihubungi koran ini, kala itu.
Ketika itu wartawan koran ini bertanya apakah tak ada keinginan PPP menggandengkan Fadly dengan Gatot? Lagi-lagi- ketika itu- Hasrul menyatakan belum berminat. ‘’Kami harus berpikir dua kali untuk menjalin kerjasama dengan PKS,” katanya. Memang, politik memang tak seperti matematika. Kini, Hasrul menyatakan minat yang besar soal rencana perkoncoan itu.
Dari pengurus pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta, dilaporkan, KNPI mendorong para tokoh muda yang ingin tampil mengikuti Pilgubsu. Namun jangan buru-buru berharap kemenangan. Tapi menjadikannya sebagai ajang untuk menimba pengalaman. ‘’Karena di tangan orang mudalah, masa depan bangsa Indonesia berada,’’ ujar Ketua Umum DPP KNPI, Taufan E.N.Rotorasiko, Senin (15/10).
Dalam Pilkada beberapa tahun terakhir, menurut Taufan, sekitar 50 persen pesertanya berasal dari tokoh-tokoh muda. Baik itu dalam pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota. “Jadi kalau memang ada yang merasa mampu untuk ikut, kenapa tidak?” Namun KNPI sampai saat ini menurutnya, belum merekomendasikan satu nama pun, siapa tokoh muda yang layak tampil ikut dalam Pilgub yang akan berlangsung Maret 2013 mendatang.
Taufan mengingatkan, “orang muda yang ikut bertarung dalam Pilgub, jangan melihat menang kalahnya dulu. Tapi prosesnya. Karena dari mengikuti Pilkada, kita menjadi lebih mengerti dan sekaligus dapat belajar bagaimana sebenarnya seorang pemimpin yang disukai masyarakat. Dan hal-hal apa yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin,”ujarnya kemudian. Karena dari catatan yang dimiliki KNPI, memperlihatkan begitu banyaknya pertikaian terjadi pasca dilangsungkannya Pilkada.
Taufan mengajak segenap orang muda mau belajar memahami makna otonomi daerah sebenarnya. Jangan justru melihat kekuasaan di dalamnya. “Karena otonomi daerah itu kan sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan di daerah. Kalau pusat semua yang menangani, tentu banyak daerah yang tetap menjadi daerah tertinggal,” katanya.
Dia mengaku setuju jika Pilkada nantinya dilakukan secara terbatas. “Kalau pemilihan gubernur dilakukan secara langsung, biayanya juga benar-benar sangat mahal. Jadi kita mendukung cukup dipilih oleh anggota DPRD,” katanya yang menilai bahwa terkait otonomi daerah ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan. “KNPI banyak memberikan edukasi-edukasi kepada orang muda, seperti apa dan bagaimana demokrasi langsung dan otonomi itu bersanding dalam kerangka penguatan daerah,” tukasnya. (sam/gir)
