MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan diminta untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur secara matang. Pasalnya hingga saat ini, masih ada saja hasil pekerjaan Dinas PU Kota Medan yang dinilai asal jadi.
Ke depannya hal itu harus segera dibenahi, sehingga Rp1 triliun yang dialokasikan dalam Anggaran Dinas PU Kota Medan pada 2022 mendatang, tidak menjadi sia-sia dan dapat digunakan secara maksimal.
“Cukup banyak hasil pekerjaan Dinas PU yang tidak maksimal, bahkan bisa dibilang asal jadi. Padahal, perencanaan itu harus ada analisis sebab akibat dan solusinya. Dengan anggaran Rp1 triliun, Dinas PU harus memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang ada, khususnya permasalahan infrastruktur, termasuk jalan dan drainase. Begitu juga dengan masalah banjir di Medan,” ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, Kamis (16/12).
Sebab, politisi Partai Gerindra ini, juga mengatakan, cukup banyak pembangunan drainase yangn
dilakukan Dinas PU Kota Medan terlihat tanpa perencanaan. Dedy mencontohkan, seperti pembangunan drainase di Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Amplas. Berdasarkan amatannya, drainase tampak telah dibongkar dan diganti dengan yang baru, padahal drainase yang lama masih berfungsi dengan baik.
“Selain itu, banjir dan genangan airnya juga bukan di titik-titik tersebut. Seharusnya Dinas PU mengetahui pasti, di mana titik-titik lokasi banjir daerah tersebut, dan bagaimana solusinya,” tegasnya.
Untuk itu, dalam mengawal pembangunan yang ada, lanjutnya, Komisi 4 DPRD Medan akan meminta Dinas PU Kota Medan dapat memaparkan perencanaan pembangunan drainase yang ada di Kota Medan. Pemaparan itu, harus berdasarkan analisis permasalahan yang ada.
“Saya juga berharap pembangunan drainase itu diutamakan di titik-titik lokasi yang belum ada drainase, dan terjadi genangan air. Jangan justru lokasi-lokasi yang sudah ada drainasenya dan tidak banjir, tapi tetap dibangun drainase. Padahal masih banyak tempat yang perlu penanganan khusus,” jelas Dedy.
Selanjutnya, Dedy berharap, pembangunan drainase harus saling terkoneksi dan bermuara di satu titik tertentu. Sehingga dapat mengatasi masalah yang ada dan tidak membuang anggaran secara percuma dengan hasil tidak seperti yang diharapkan.
“Untuk itulah diperlukan pengawasan dari DPRD Medan, agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Sehingga tidak sia-sia dan membuang anggaran tanpa memecahkan masalah yang dihadapi. Kami akan terus berkolaborasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, dalam mewujudkan program prioritas yang dicanangkan, agar dapat mencapai hasil maksimal,” pungkasnya. (map/saz)
