Wisata Kuliner malam Merdeka Walk di jalan Balaikota, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menutup Merdeka Walk, dinilai belum tepat. Sebab, kontrak kerja sama Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan pengelola Merdeka Walk baru berakhir pada 2024 mendatang.
Pengelola Merdeka Walk, PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) melalui humasnya, Alamsyah Hamdani menjelaskan, kontrak kerja sama atau konsensi pengelolaan Merdeka Walk dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengartakan, kontrak ditandatangani 23 Juli 2004 untuk masa 20 tahun. Berarti 2024 baru berakhi.
Berdasarkan kontrak kerja sama, lanjut Alamsyah aset dan bangunan yang berdiri akan diserahkan kepada Pemko Medan. “Setelah berakhirnya hak konsesi, maka asset (bangunan dan fasilitas lainnya) diserahkan kepada Pemko Medan.Tapi ada catatan lagi, hak konsesi bisa diperpanjang lagi dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni Pemko Medan pengelola,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar pihak-pihak di luar untuk menahan diri. “Jadi, jangan nafsu kali mau gusur Merdeka Walk yang sudah jadi ikon Medan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan di Medan mengatakan, pemindahan Merdeka Walk harus melalui kajian mendalam. Pasalnya, rencana itu banyak imbasnya.”Jangan asal ditutup, tapi perlu dilakukan kajian mendalam,” ujar Boydo.
Dijelaskan, Merdeka Walk itu telah menjadi ikon atau ciri khas Kota Medan. Selain itu, restoran yang ada di Merdeka Walk juga mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Dan, pusat kuliner itu juga telah menyerap tenaga kerja.
“Penutupan Merdeka Walk yang saat ini menjadi pusat kuliner Kota Medan harus berdasarkan urgensi. Terlebih, keberadaan pusat kuliner tersebut menambah PAD cukup besar dan menyerap tenaga kerja,” jelas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, tidak sedikit wisatawan lokal maupun mancanegara yang menghabiskan uangnya ketika mendatangi Merdeka Walk. Dengan adanya perputaran uang, maka ekonomi akan tumbuh. “Jadi, kalau memang mau dikembalikan fungsinya jadi RTH harus melalui kajian mendalam,” jelasnya.
Namun dia menyarankan agar yang ada di Merdeka Walk memang harus ditata supaya tidak mengesampingkan RTH. “Jadi, sebaiknya ditata ulang kembali saja dan tidak perlu harus dirobohkan. Misalnya, dibangun bawah tanah seperti di Singapura, kan bisa saja,” tuturnya. (ris/ila)
