27 C
Medan
Friday, September 27, 2024

Hasil Quick Count Pilpres 2019, Jokowi Unggul, Prabowo Klaim Menang

istimewa
UNJUK JARI: Capres nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai memberikan hak pilihnya, Rabu (17/4).

DUA JARI: Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan salam dua jari sembari menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai mencoblos, Rabu (17/4).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berdasar hasil hitung cepat (quick count) pemilihan Presiden 2019 sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 01 Joko Wiodo-Ma’aruf Amin sementara unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun Prabowo telah menggelar temu pers menyatakan dirinya unggul versi real count timnya. Untuk itu, masyarakat diimbau menunggu hasil penghitungan (real count) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

CAPRES petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta para pendukungnya tetap menunggu penghitungan resmi KPU atas hasil perolehan suara Pilpres 2019. “Yang kedua, dari indikasi exit poll dan juga quick count tadi sudah kita lihat semua. Tapi kita harus bersabar, bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi,” kata Jokowi dalam pernyataannya di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Jokowi yang didampingi Cawapres Ma’ruf Amin dan elite parpol koalisi juga menyampaikan apresiasi terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pemilu serentak 2019 dinilai sudah berjalann

dengan jujur dan adil. “Terima kasih juga kita sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan keamanan dan ketertiban sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count delapan lembaga atas Pilpres 2019, Rabu (17/4/2019) hingga pukul 17.25 WIB:

1. Litbang Kompas data 76,75 persen Jokowi-Ma’ruf: 54,28 persen Prabowo-Sandiaga: 45,72 persen

2. Indobarometer data 75,42 persen Jokowi-Ma’ruf: 53,81 persen Prabowo-Sandiaga: 46,19 persen

3. Charta Politika data 85,9 persen Jokowi-Ma’ruf: 54,17 persen Prabowo-Sandiaga: 45,83 persen

4. Poltracking Indonesia data 81,35 persen Jokowi-Maruf: 54,87 persen Prabowo-Sandiaga: 45,13 persen

5. Indikator Politik Indonesia data 79,9 persen Jokowi-Maruf: 54,44 persen Prabowo-Sandiaga: 45,56 persen

6. SMRC data 82,19 Jokowi-Maruf: 54,92 persen Prabowo-Sandiaga: 45,08 persen

7. LSI Denny JA data 91,10 persen Jokowi-Maruf: 55,28 persen Prabowo-Sandiaga: 44,72 persen 8. CSIS dan Cyrus Network data 88,36 persen Jokowi-Maruf: 55,81 persen Prabowo-Sandiaga: 44,19 persen

Hasil quick count ini bukan hasil resmi. KPU nanti akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Untuk diketahui, hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei hanya menggunakan sejumlah suara dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel. Sementara, hasil real count yang dilakukan oleh KPU menggunakan seluruh suara yang terkumpul dari semua TPS se-Indonesia.

Lembaga survei penyelenggara quick count telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014. PKPU mengatur kewajiban yang harus dipenuhi lembaga-lembaga survei.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, hasil quick count bukan hasil resmi pemilu. Oleh karena itu, lembaga survei harus mengumumkan dengan jelas persentase sampel yang sudah diambil dari angka yang dimunculkan tersebut.

“(Kalaupun) perolehan suara ini memang sudah 100 persen, tapi 100 persen dari sampling yang dia punya, ini masyarakat harus tahu. Berbeda dengan KPU melakukan real count, begitu data 100 persen sudah masuk maka itu data 100 persen jumlah TPS se-Indonesia,” ujar Arief. Sementara

itu, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, quick count atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI).

Hamdi menjelaskan, quick count adalah alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS). “ Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi,” kata Hamdi pada 10 Juli 2014 silam.

Prabowo Klaim Unggul

Terpisah, Capres Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak percaya dengan hasil quick count. Dalam paparannya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk menunggu hasil hitungan yang dilakukan KPU. Pasalnya, pihaknya mengklaim unggul 62 persen dari pasangan calon petahana Jokowi-Ma’aruf. Prabowo pun sujud syukur.

“Saya mau kasih update, berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62 persen. Ini adalah hasil real count. Dalam posisi lebih dari 300 ribu TPS. Sudah diyakinkan ahli-ahli statisik bahwa ini tidak akan berubah banyak,” ujar Prabowo di depan kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

Prabowo dalam jumpa pers didampingi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Eggi Sudjana, Yusuf Martak serta Rahmawati Soekarnoputri. Sandiaga Uno tak terlihat dalam jumpa pers itu. Prabowo meminta semua relawan Prabowo-Sandi termasuk parpol koalisi Indonesia Adil-Makmur yakni PKS, PAN, Demokrat, Berkarya dan Gerindra untuk tetap menjaga kotak suara hingga mengawal di kecamatan. Prabowo juga mengingatkan pendukungnya untuk menjaga kedamaian, tidak terpancing provokasi.

Prabowo dalam pidatonya menegaskan tidak akan menggunakan cara-cara di luar hukum. Prabowo mengklaim dirinya akan terpilih sebagai presiden Indonesia. “Karena kita sudah menang rakyat bersama kita, kita bagian dari rakyat,” ujar dia.

“Saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bagi saudara-saudara yang membela 01, tetap kau akan saya bela, saya akan dan sudah menjadi presiden Indonesia, Indonesia yang menang, Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang disegani dunia, Indonesia yang tidak akan ada orang lapar lagi, Indonesia yang rakyatnya bisa senyum,” papar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo membeberkan beberapa catatan selama proses pemungutan suara Pemilu 2019. Dalam catatan itu, terdapat beberapa keganjilan selama pemungutan suara. “Kami terus terang prihatin. Sebab, sejak malam terjadi kejadian yang merugikan pendukung kami,” kata Prabowo.

Dia mengatakan, banyak surat suara yang tidak sampai ke TPS. Selain itu, banyak TPS yang buka tidak tepat waktu pukul 07.00 WIB. Terakhir, ucap dia, banyak pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02 yang tidak bisa menyalurkan hak pilih meskipun memiliki surat undangan mencoblos. “Banyak pendukung kami tidak dapat undangan dan sebagainya,” ucap dia.

Menurut dia, catatan dalam proses pemungutan suara itu harus menjadi perhatian KPU dan Bawaslu. Dia berharap penyelenggara Pemilu 2019 bisa menindaklanjuti persoalan dalam pemungutan suara. “Nah, tiga hal ini jadi catatan penting kami. Bagi BPN Prabowo – Sandiaga sebagai evaluasi penyelenggaraan,” pungkas dia.

Terpisah, Ketua Sekretariat Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Seknas Prabowo-Sandi), Muhammad Taufik menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh relawan, jajaran pendukung dan partai-partai pengusung tetap menjaga proses penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019.

Langkah ini dinilai penting, karena proses penghitungan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat nasional. “Di KPU itu dengan cara manual penghitungannya. Karena itu, kotak suara memang harus dijaga. Apalagi di tingkat kecamatan itu waktunya panjang, sampai 19 hari,” ujar Taufik di Jakarta, Rabu (17/4).

Menurut Taufik, pihaknya akan menjaga secara ketat proses penghitungan di tingkat kecamatan. Karena sangat rawan terjadinya manipulasi. “Di kecamatan itu akan kami jaga secara kuat. Saya bersyukur dari hitungan kami baik di DKI maupun secara nasional, kami menang,” katanya.

Taufik juga mengajak pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 menaati imbauan Prabowo, agar tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang kemungkinan muncul. “Tidak boleh terprovokasi. Pasti akan ada orang yang memprovokasi. Ini harus dijaga. Jangan ada yang mengambil tindakan-tindakan melanggar hukum,” katanya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini mengingatkan, karena dari hasil hitung cepat yang mereka lakukan, Prabowo-Sandi Unggul dibanding Jokowi – Amin. “Kami kan juga bikin quick count. Buat mengimbangi saja. Secara lembaga survei kan kami enggak punya, diborong semua oleh mereka. Prabowo-Sandi unggul sekitar 54 persen. Ini yang saya kira patut disyukuri dan kami jaga sampai ke tingkat KPU nasional,” pungkas Taufik.

TKN Tidak Khawatir

Menyikapi klaim Prabowo, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengimbau untuk tidak saling klaim keunggulan, karena yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilu adalah KPU. Namun, Hasto mengaku tak khawatir dengan klaim sepihak tersebut. “Jadi terhadap klaim sepihak kami tidak khawatir, karena 2014 pun dulu juga terjadi. Bahkan sampai ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapatkan sebuah sanksi karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi itu,” imbuhnya.

Hasto mengatakan, basis PDIP otomatis menjadi lumbung suara bagi Jokowi, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Utara, dan Kalimantan. Hasto menyebut tren data yang masuk sudah stabil. “Sehingga yang menang mutlak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Yogya, dan di luar dugaan juga Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Ini untuk Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin,” tandas Hasto. (bbs/mg-10/gir/jpnn)

istimewa
UNJUK JARI: Capres nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai memberikan hak pilihnya, Rabu (17/4).

DUA JARI: Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan salam dua jari sembari menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai mencoblos, Rabu (17/4).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berdasar hasil hitung cepat (quick count) pemilihan Presiden 2019 sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 01 Joko Wiodo-Ma’aruf Amin sementara unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun Prabowo telah menggelar temu pers menyatakan dirinya unggul versi real count timnya. Untuk itu, masyarakat diimbau menunggu hasil penghitungan (real count) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

CAPRES petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta para pendukungnya tetap menunggu penghitungan resmi KPU atas hasil perolehan suara Pilpres 2019. “Yang kedua, dari indikasi exit poll dan juga quick count tadi sudah kita lihat semua. Tapi kita harus bersabar, bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi,” kata Jokowi dalam pernyataannya di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Jokowi yang didampingi Cawapres Ma’ruf Amin dan elite parpol koalisi juga menyampaikan apresiasi terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pemilu serentak 2019 dinilai sudah berjalann

dengan jujur dan adil. “Terima kasih juga kita sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan keamanan dan ketertiban sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count delapan lembaga atas Pilpres 2019, Rabu (17/4/2019) hingga pukul 17.25 WIB:

1. Litbang Kompas data 76,75 persen Jokowi-Ma’ruf: 54,28 persen Prabowo-Sandiaga: 45,72 persen

2. Indobarometer data 75,42 persen Jokowi-Ma’ruf: 53,81 persen Prabowo-Sandiaga: 46,19 persen

3. Charta Politika data 85,9 persen Jokowi-Ma’ruf: 54,17 persen Prabowo-Sandiaga: 45,83 persen

4. Poltracking Indonesia data 81,35 persen Jokowi-Maruf: 54,87 persen Prabowo-Sandiaga: 45,13 persen

5. Indikator Politik Indonesia data 79,9 persen Jokowi-Maruf: 54,44 persen Prabowo-Sandiaga: 45,56 persen

6. SMRC data 82,19 Jokowi-Maruf: 54,92 persen Prabowo-Sandiaga: 45,08 persen

7. LSI Denny JA data 91,10 persen Jokowi-Maruf: 55,28 persen Prabowo-Sandiaga: 44,72 persen 8. CSIS dan Cyrus Network data 88,36 persen Jokowi-Maruf: 55,81 persen Prabowo-Sandiaga: 44,19 persen

Hasil quick count ini bukan hasil resmi. KPU nanti akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Untuk diketahui, hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei hanya menggunakan sejumlah suara dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel. Sementara, hasil real count yang dilakukan oleh KPU menggunakan seluruh suara yang terkumpul dari semua TPS se-Indonesia.

Lembaga survei penyelenggara quick count telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014. PKPU mengatur kewajiban yang harus dipenuhi lembaga-lembaga survei.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, hasil quick count bukan hasil resmi pemilu. Oleh karena itu, lembaga survei harus mengumumkan dengan jelas persentase sampel yang sudah diambil dari angka yang dimunculkan tersebut.

“(Kalaupun) perolehan suara ini memang sudah 100 persen, tapi 100 persen dari sampling yang dia punya, ini masyarakat harus tahu. Berbeda dengan KPU melakukan real count, begitu data 100 persen sudah masuk maka itu data 100 persen jumlah TPS se-Indonesia,” ujar Arief. Sementara

itu, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, quick count atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI).

Hamdi menjelaskan, quick count adalah alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS). “ Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi,” kata Hamdi pada 10 Juli 2014 silam.

Prabowo Klaim Unggul

Terpisah, Capres Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak percaya dengan hasil quick count. Dalam paparannya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk menunggu hasil hitungan yang dilakukan KPU. Pasalnya, pihaknya mengklaim unggul 62 persen dari pasangan calon petahana Jokowi-Ma’aruf. Prabowo pun sujud syukur.

“Saya mau kasih update, berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62 persen. Ini adalah hasil real count. Dalam posisi lebih dari 300 ribu TPS. Sudah diyakinkan ahli-ahli statisik bahwa ini tidak akan berubah banyak,” ujar Prabowo di depan kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

Prabowo dalam jumpa pers didampingi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Eggi Sudjana, Yusuf Martak serta Rahmawati Soekarnoputri. Sandiaga Uno tak terlihat dalam jumpa pers itu. Prabowo meminta semua relawan Prabowo-Sandi termasuk parpol koalisi Indonesia Adil-Makmur yakni PKS, PAN, Demokrat, Berkarya dan Gerindra untuk tetap menjaga kotak suara hingga mengawal di kecamatan. Prabowo juga mengingatkan pendukungnya untuk menjaga kedamaian, tidak terpancing provokasi.

Prabowo dalam pidatonya menegaskan tidak akan menggunakan cara-cara di luar hukum. Prabowo mengklaim dirinya akan terpilih sebagai presiden Indonesia. “Karena kita sudah menang rakyat bersama kita, kita bagian dari rakyat,” ujar dia.

“Saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bagi saudara-saudara yang membela 01, tetap kau akan saya bela, saya akan dan sudah menjadi presiden Indonesia, Indonesia yang menang, Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang disegani dunia, Indonesia yang tidak akan ada orang lapar lagi, Indonesia yang rakyatnya bisa senyum,” papar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo membeberkan beberapa catatan selama proses pemungutan suara Pemilu 2019. Dalam catatan itu, terdapat beberapa keganjilan selama pemungutan suara. “Kami terus terang prihatin. Sebab, sejak malam terjadi kejadian yang merugikan pendukung kami,” kata Prabowo.

Dia mengatakan, banyak surat suara yang tidak sampai ke TPS. Selain itu, banyak TPS yang buka tidak tepat waktu pukul 07.00 WIB. Terakhir, ucap dia, banyak pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02 yang tidak bisa menyalurkan hak pilih meskipun memiliki surat undangan mencoblos. “Banyak pendukung kami tidak dapat undangan dan sebagainya,” ucap dia.

Menurut dia, catatan dalam proses pemungutan suara itu harus menjadi perhatian KPU dan Bawaslu. Dia berharap penyelenggara Pemilu 2019 bisa menindaklanjuti persoalan dalam pemungutan suara. “Nah, tiga hal ini jadi catatan penting kami. Bagi BPN Prabowo – Sandiaga sebagai evaluasi penyelenggaraan,” pungkas dia.

Terpisah, Ketua Sekretariat Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Seknas Prabowo-Sandi), Muhammad Taufik menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh relawan, jajaran pendukung dan partai-partai pengusung tetap menjaga proses penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019.

Langkah ini dinilai penting, karena proses penghitungan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat nasional. “Di KPU itu dengan cara manual penghitungannya. Karena itu, kotak suara memang harus dijaga. Apalagi di tingkat kecamatan itu waktunya panjang, sampai 19 hari,” ujar Taufik di Jakarta, Rabu (17/4).

Menurut Taufik, pihaknya akan menjaga secara ketat proses penghitungan di tingkat kecamatan. Karena sangat rawan terjadinya manipulasi. “Di kecamatan itu akan kami jaga secara kuat. Saya bersyukur dari hitungan kami baik di DKI maupun secara nasional, kami menang,” katanya.

Taufik juga mengajak pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 menaati imbauan Prabowo, agar tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang kemungkinan muncul. “Tidak boleh terprovokasi. Pasti akan ada orang yang memprovokasi. Ini harus dijaga. Jangan ada yang mengambil tindakan-tindakan melanggar hukum,” katanya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini mengingatkan, karena dari hasil hitung cepat yang mereka lakukan, Prabowo-Sandi Unggul dibanding Jokowi – Amin. “Kami kan juga bikin quick count. Buat mengimbangi saja. Secara lembaga survei kan kami enggak punya, diborong semua oleh mereka. Prabowo-Sandi unggul sekitar 54 persen. Ini yang saya kira patut disyukuri dan kami jaga sampai ke tingkat KPU nasional,” pungkas Taufik.

TKN Tidak Khawatir

Menyikapi klaim Prabowo, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengimbau untuk tidak saling klaim keunggulan, karena yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilu adalah KPU. Namun, Hasto mengaku tak khawatir dengan klaim sepihak tersebut. “Jadi terhadap klaim sepihak kami tidak khawatir, karena 2014 pun dulu juga terjadi. Bahkan sampai ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapatkan sebuah sanksi karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi itu,” imbuhnya.

Hasto mengatakan, basis PDIP otomatis menjadi lumbung suara bagi Jokowi, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Utara, dan Kalimantan. Hasto menyebut tren data yang masuk sudah stabil. “Sehingga yang menang mutlak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Yogya, dan di luar dugaan juga Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Ini untuk Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin,” tandas Hasto. (bbs/mg-10/gir/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/