Gatot Diminta Perhatikan Korban Gempa
MEDAN-Lambannya tanggapan Gatot Pujo Nugroho menangani dampak gempa di Tapanuli yang terjadi Selasa (14/6) lalu, memunculkan keprihatinan atas jiwa kepemimpinan Plt Gubsu itu. Anggota dewan dari Fraksi PAN Zulkifli Husein terang-terangan menyesalkan sikap Gatot yang kalah cepat dari Menko Kesra Agung Laksono.
“Bencana alam di Sumut bukan hari ini saja. Seharusnya dengan pengalaman yang dimiliki, Pemprovsu bisa menanganinya dengan lebih cepat,” jelasnya, Jumat (17/6).
Asumsi adanya lepas tangan Plt Gubsu dalam menangani bencana di Taput karena daerah tersebut sempat mengajukan diri sebagai bagian dari pemekaran Provinsi Tapanuli, Zulkifli meminta seharusnya Pemprovsu tetap bijak. “Karena hingga saat ini Taput masih menjadi bagian dari Pemprovsu. Dan penanganan bencana bagi masyarakat sudah barang tentu menjadi prioritas utama,” katanya.
Zulkifli juga mengatakan, kepentingan umum sudah seharusnya jadi prioritas utama. “Saat-saat seperti ini yang diutamakan harusnya adalah masyarakat. Daripada sibuk mencopot pejabat-pejabat eselon tiga dari berbagai SKPD,” katanya.
Menurutnya, pencopotan pejabat berbagai SKPD di jajaran Pemprovsu bisa menjadi satu keresahan yang memuncak. “Jadi SKPD tak bisa bekerja maksimal dengan keresahan yang mereka miliki atas adanya pencopotan sepihak tersebut,” tutur Zulkifli.
Anggota dewan Fraksi PDI P Brilian Moktar berkomentar, Pemprovsu sudah seharusnya menjadi orang pertama yang menjenguk masyarakatnya. “Kita sangat menyesali Plt Gubsu tak hadir pada saat kunjungan Menko Kesra ke Taput. Walau data update saat itu belum didapat dari Bupati Taput, paling tidak PLt Gubsu harusnya membuat konsep-konsep bantuan ke sana,” ujarnya.
Brilian mengatakan, Pemprovsu harus dengan cepat mengetahui kerusakan-kerusakan infrastruktur baik itu kesehatan, pendidikan maupun fasilitas umum. “Namun, pemprovsu juga harusnya jangan hanya memperhatikan kerusakan dari segi fisik, namun juga kejiwaan dan mental masyarakat. Mereka juga harus diberi treatment dalam mengembalikan semangat dari ketakutan atau trauma mengenai bencana tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, anggota dewan dari Komisi E Nurhasanah menuturkan, keterlambatan penanganan bencana oleh Pemprovsu ini karena Plt Gubsu terlihat memikul beban sendiri. “Dia harusnya membagi kewenangan, jadi sesibuk apapun penanganan bencana harusnya diutamakan,” kata anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini.
PLt Gubsu bersama dinas terkait harus bersama-sama menuntaskan masalah daerah. Seperti dinas kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Nurhasanah juga menjelaskan, dengan memikul semua beban sendiri, semua SKPD tak berfungsi sebagaimana seharusnya. “Seharusnya masalah yang datangnya mendadak apa lagi bencana, harus jadi prioritas untuk lebih dulu ditangani. Misalnya ada agenda ketemu SBY, jika ada bencana, pertemuan tersebut bisa dibatalkan dan SBY tentunya tak akan marah,” tegasnya. (saz)
