MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menurunkan harga tes swab PCR di Jawa-Bali menjadi Rp495 ribu, dan di luar Jawa-Bali menjadi Rp525 ribu. Hal ini tertuang dalam surat edaran Kemenkes tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada 16 Agustus 2021, yang ditandatangani Direktur Jenderal Layanan Kesehatan, Abdul Kadir. Namun begitu, harga PCR di sejumlah rumah sakit di Sumut, khususnya Kota Medan, belum turun.
Sub Koordinator Hukormas Rumah Sakit Umum Pusat Haji (RSUPH) Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, sejauh ini pihaknya tengah melakukan proses penyesuaian terhadap tarif baru untuk swab PCR ini. Diakui dia, saat ini memang tarif yang berlaku masih di harga Rp750.000. “Secepatnya tarif baru akan kita sesuaikan. Soalnya, SE itukan dikeluarkan tanggal 16 Agustus, dan hari ini (kemarin, red) juga hari libur. Jadi, kami harus buat dulu SK penyesuaiannya,” kata Rosa melalui sambungan seluler, Selasa (17/8).
Rosa juga mengaku, bisa saja nanti tarif swab PCR di RSUPH Adam Malik lebih murah dari batas maksimum yang telah ditentukan Kemenkes. “Makanya, kita lihat dulu dan lakukan kajian, baru bisa menetapkan tarifnya berapa,” ujarnya.
Sementara, Kasubbag Hukum dan Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Edison Peranginan-angin juga mengatakan akan melakukan penyesuaian terkait SE tarif swab PCR tersebut. Namun, pihaknya masih menetapkan tarif di harga Rp900.000. “Kita sedang proses pembuatan SK tarifnya. Kita memang sudah dengar kabar tersebut, dan direktur juga sudah menginstruksikan agar dibuat SK baru, menyusul batas tarif swab PCR yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta harga tes PCR diturunkan. Penurunan harga tes PCR bisa memperbanyak tes pemeriksaan Covid-19. “Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. saya sudah berbicara dengan Menkes mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp450 ribu sampai Rp550 ribu,” kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (15/8).
Tak hanya menurunkan harga tes PCR, Jokowi juga meminta Menkes untuk mengatur agar hasil tes PCR bisa keluar dalam waktu 1 hari. “Saya juga minta agar tes PCR, bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1×24 jam, kita butuh kecepatan,” tegas Jokowi. Menurut Presiden, tes PCR menjadi sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan testing. Testing sendiri merupakan bagian dari penanganan pandemi Covid-19.
Gubsu Mau Gratis
Merespon pernyataan presiden Jokowi itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi justru lebih sepakat apabila swab PCR bebas biaya alias gratis. “Saya malah maunya gratis,” katanya menjawab wartawan, Selasa (17/8).
Kendati demikian, harapan agar swab PCR dapat dilakukan gratis perlu dikaji dari aspek perdagangan. Diakui Edy, hal tersebut bukan keahliannya dan menunggu kajian dari para ahli. “Jadi harus tunggu ahlinya itu, karena masalah perdagangan, yang saya kurang paham,” ujarnya.
Pada prinsipnya, Pemprov Sumut tetap akan berupaya maksimal melakukan penanganan pandemi Covid-19 di wilayahnya. Sebab, lanjut Edy, hal yang paling penting adalah bagaimana penyebaran Covid-19 di Sumut dapat diminimalisir bahkan hilang sehingga kehidupan menjadi normal kembali. “Apa pun keputusannya (soal harga PCR), saya berharap virus Covid-19 ini berakhir bagaimanapun caranya,” tegas mantan Pangkostrad itu.
Karenanya, Gubsu mengajak masyarakat ikut membantu pemerintah dalam menangani dan memutus penyebaran Covid-19 di Sumut dengan tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan. “Menjaga diri sendiri yang utama itu dengan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” ajaknya.
Di sisi lain, Edy mengaku terus melakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan memaksimalkan penjagaan pagi hingga malam, yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Pembatasan mobilitas tersebut akan terus dievaluasi setiap harinya. Termasuk kebijakan perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat hingga 23 Agustus mendatang, pihaknya akan menyesuaikan aturan dimaksud seperti sebelumnya. “Kami akan melaksanakan semaksimal mungkin, baik itu pembatasan mobilitas, 3T (testing , tracing dan treatment) dan isolasi terpusat (isoter),” katanya.
Saat ini di Sumut, total keseluruhan 860 tempat tidur dan baru 12 persen pasien yang dipindahkan menjalani isoter. Seperti di Kota Medan, isoter ini dipimpin langsung wali kota. Soal percepatan vaksinasi, juga terus dilakukan di Kota Medan dan kabupaten/kota lain. “Namun yang sudah kami laporkan bahwa ketersedian obat-obatan seperti remdesivir, actemra dan lainnya sudah tidak tersedia di beberapa RS, dan kami minta (pusat) percepat mengenai obat-obatan ini,” katanya.
Sedangkan untuk bantuan sosial, Pemprovsu hanya memberikan bantuan pada sektor produktif seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Mengingat sektor konsumtif telah dilakukan pemerintah pusat dari APBN. (ris/prn)
