Proyek Infrastruktur Harus Dievaluasi
Menyikapi persoalan banjir yang masih menjadi momok bagi warga Medan, Sekretaris Komisi D DPRD Medan Salman Alfarisi menilai, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran infrastruktur yang sudah dilakukan Pemko Medan. “Persoalan banjir ini terus muncul ketika tingginya curah hujan. Saya menilai, perlu adanya evaluasi terhadap proyek infrastruktur di kota ini, karena belum bisa menjawab persoalan banjir,” ungkap Salman.
Selain itu, lanjut Salman, produk hukum yang sudah ada, misalnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi Wilayah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR), Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga perda Pengeloaan Persampahan, juga belum mampu menjawab persoalan banjir. “Dalam penerapan produk hukum ini diperlukan ketegasan Pemko Medan dalam menjalankannya. Sebab, banyak pembangunan di Medan tidak memperhatikan lingkungan sekitar sehingga menimbulkan dampak negatif,” jelasnya.
Dalam persoalan banjir ini juga, sambung Salman, sebagai kota yang memiliki banyak sungai maka diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik sehingga pemanfaatan dan memaksimalkan fungsi sungai kurang dilakukan dengan baik. Padahal, salah satu keberhasilan sebuah kota adalah pengelolaan sungainya yang baik,” cetus anggota dewan dari PKS ini.
Lebih jauh Salman mengatakan, permasalahan banjir di sebuah kota juga dikarenakan buruknya edukasi tentang sampah terhadap masyarakat. Makanya, dalam permasalahan ini dinilai Pemko Medan belum maksimal. “Soal persampahan ini, DPRD sebagai lembaga legislatif sudah menyiapkan aturannya berupa Perda Pengelolaan Persampahan. Namun, kita melihat penerapannya masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya warga yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah,” ketusnya.
Untuk menjawab permasalahan banjir ini, Salman menyarankan Pemko Medan secara bertahap terus melakukan pengelolaan kawasan pinggiran sungai dengan lebih baik lagi. “Penataan pemukiman sungai mutlak dilakukan. Selain itu, bisa juga dengan membuat kawasan wisata di pinggir sungai,” tukasnya.
