Seorang warga menarik anaknya yang menaiki karet ban saat air Sungai Deli Meluap dan merencam rumah warga di Gang Merdeka, Jalan Brigjen Katamo, Medan Maimun, Minggu (16/9). BBMKG mengimbau masyarakat khususnya Kota Medan untuk selalu mewaspadai banjir kiriman yang sewaktu-waktu bisa melanda Kota Medan.
MEDAN,SUMUTPOS.CO – Masyarakat di Kota Medan diimbau untuk mewaspadai banjir kiriman. Pasalnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprediksi, hingga tiga hari kedepan curah hujan masih berpeluang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Karenanya, potensi banjir diprediksi masih bakal mengancam sejumlah daerah termasuk Kota Medan.
KEPALA Bidang Data dan Informasi BBMKG Wilayah I Medan, Syahnan mengatakan, umumnya potensi hujan ini akan terjadi pada waktu sore hingga malam hari. “Selama tiga hari ke depan, wilayah Sumut secara merata akan menghadapi hujan. Sebab Bulan September ini memang merupakan musim penghujan,” ungkapnya kepada wartawan, Senin(17/9).
Karenanya, jelas Syahnan, potensi banjir diprediksi masih bakal mengancam sejumlah daerah termasuk Kota Medan. Hal ini, kata dia, sebab di daerah pegunungan juga sedang mengalami musim penghujan, sehingga dapat menyebabkan banjir kiriman. “Kalau daerah pegunungan dan Kota Medan mengalami hujan dengan waktu lama. sudah pasti mendapat air kiriman dan mengalami banjir. Untuk itu, situasi ini perlu diwaspadai masyarakat dan pemerintah setempat,” jelasnya.
Selain itu lanjut dia, potensi longsor juga akan terjadi terutama di daerah pegunungan. Lokasi longsor yang rawan, sebut dia, adalah Kabulaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Kecamatan Sibolangit, Deliserdang. Untuk itu Syahnan mengimbau, kepada masyarakat terutama yang tinggal di pinggiran sungai lebih waspada selama hujan turun untuk menghindari banjir.
Begitu juga bagi pengendara yang melintas di daerah pegunungan agar lebih waspadai longsor dan pohon tumbang. “Untuk angin kencang dan petir/kilat diprediksi berkurang dari sebelumnya,” sebutnya.
Ditanya soal angin kencang, Syahan mengaku belum ada warning. Sejauh ini, sebut Syahnan, hembusan angin masih normal. Sedangkan untuk petir, diakui Syahnan, pendataan mereka masih kurang. “Korban petir memang masih kurang pendataan kita, “ tandas Syahnan.
Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kota Medan, akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini, debit air sejumlah sungai di Kota Medan seperti Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Denai, Sungai Belawan dan Sungai Sei Sikambing mengalami peningkatan. Bahkan, karena hujan terus terjadi, air hingga meluap dan merendam wilayah sekitar sungai.
Akibat kondisi itu, beberapa Lembaga Kemanusiaan menggalang bantuan untuk warga terdampak banjir. Seperti yang dilakukan PKPU HI cabang Sumut, melakukan penggalangan bantuan dan menyalurkan bantuan kepada warga di Gang Kali, Gang Sada Arih dan Gang Angker, Medan Selayang.
Kepala PKPU HI cabang Sumut, Mardi Sahendra menyebut tinggi air yang merendam pemukiman warga di sana, hingga 3 Meter. “Respon kita atas bencana banjir ini, asessment lokasi, wawancara dengan masyarakat dan tokoh, pemberian nasi bungkus. Kebutuhan saat ini, makanan siap santap, hygene kits, school kit dan air bersih,” ujar Mardi singkat.
Hari Ini, Gubsu Pimpin Rakor
Persoalan banjir di Kota Medan ternyata mendapat atensi serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan Gubernur Edy Rahmayadi direncanakan akan memimpin rapat koordinasi mengatasi persoalan banjir tersebut pada hari ini. “Rencana besok (hari ini) diadakan rapat mencari solusi banjir Kota Medan dan sekitarnya di Kanror Lurah Beringin, Kecamatan Medan Selayang pukul 09.00 WIB,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, Riadil Akhir Lubis kepada Sumut Pos, Senin (17/9).
Dalam pertemuan nanti, kata Riadil, selain Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, turut diundang instansi vertikal seperti Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, serta dinas terkait baik dari provinsi, Pemkab Deliserdang maupun Pemko Medan. “Setelah rapat tersebut, gubernur bersama bupati dan wali kota akan meninjau daerah yang masih terdampak banjir,” ungkapnya.
Kata dia, para camat di jajaran Pemko Medan juga akan diundang dalam rapat koordinasi tersebut. “Terkhusus di wilayah sungai Babura, sungai Deli dan Sei Batuan,” kata mantan Kepala Bappeda Sumut itu.
Riadil yang turut mendampingi Gubsu Edy Rahmayadi saat meninjau banjir, Minggu (16/9) mengakui bahwa Pemprovsu menjadikan atensi serius atas permasalahan klasik yang menerpa Kota Medan.
Dia mengatakan, gubernur akan segera memanggil para kepala daerah di jajarannya beserta instansi vertikal dan dinas terkait untuk membahas masalah dimaksud. “Itu merupakan komitmen beliau waktu peninjauan dan berdialog bersama warga. Jadi hal ini menjadi tindak lanjut atas komitmen beliau,” bebernya.
Pihaknya secara khusus juga telah menyalurkan bantuan kepada warga Kota Medan yang terdampak banjir. “Langkah penanggulangan saat ini adalah dengan menempatkan mobil tangki air untuk kebutuhan warga,” katanya menambahkan. Selanjutnya selain bantuan bahan pokok, pihaknya telah menurunkan bantuan air bersih untuk membersihkan lumpur di rumah-rumah warga. Begitu pula dengan tangki air minum untuk menyuplai kebutuhan masyarakat.
“Sebagaimana permintaan warga dan persetujuan gubernur, mobil tangki air BPBD Sumut dengan kapasitas 3.000 liter air bersih sudah berada di Gang Merdeka, Kelurahan Sei Mati Medan untuk menyuplai kebutuhan warga dan penduduk sekitar yang kesulitan air saat banjir terjadi,” ujarnya.
Proyek Infrastruktur Harus Dievaluasi
Menyikapi persoalan banjir yang masih menjadi momok bagi warga Medan, Sekretaris Komisi D DPRD Medan Salman Alfarisi menilai, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran infrastruktur yang sudah dilakukan Pemko Medan. “Persoalan banjir ini terus muncul ketika tingginya curah hujan. Saya menilai, perlu adanya evaluasi terhadap proyek infrastruktur di kota ini, karena belum bisa menjawab persoalan banjir,” ungkap Salman.
Selain itu, lanjut Salman, produk hukum yang sudah ada, misalnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi Wilayah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR), Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga perda Pengeloaan Persampahan, juga belum mampu menjawab persoalan banjir. “Dalam penerapan produk hukum ini diperlukan ketegasan Pemko Medan dalam menjalankannya. Sebab, banyak pembangunan di Medan tidak memperhatikan lingkungan sekitar sehingga menimbulkan dampak negatif,” jelasnya.
Dalam persoalan banjir ini juga, sambung Salman, sebagai kota yang memiliki banyak sungai maka diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik sehingga pemanfaatan dan memaksimalkan fungsi sungai kurang dilakukan dengan baik. Padahal, salah satu keberhasilan sebuah kota adalah pengelolaan sungainya yang baik,” cetus anggota dewan dari PKS ini.
Lebih jauh Salman mengatakan, permasalahan banjir di sebuah kota juga dikarenakan buruknya edukasi tentang sampah terhadap masyarakat. Makanya, dalam permasalahan ini dinilai Pemko Medan belum maksimal. “Soal persampahan ini, DPRD sebagai lembaga legislatif sudah menyiapkan aturannya berupa Perda Pengelolaan Persampahan. Namun, kita melihat penerapannya masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya warga yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah,” ketusnya.
Untuk menjawab permasalahan banjir ini, Salman menyarankan Pemko Medan secara bertahap terus melakukan pengelolaan kawasan pinggiran sungai dengan lebih baik lagi. “Penataan pemukiman sungai mutlak dilakukan. Selain itu, bisa juga dengan membuat kawasan wisata di pinggir sungai,” tukasnya.
Perlu Kerjasama Lintas Pemerintah
Terpisah, anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan, Brilian Moktar meminta agar penanganan kondisi banjir di Kota Medan bisa diselesaikan dengan serius. Pasalnya dalam beberapa tahun belakangan, setiap musim hujan datang, kawasan ibukota Provinsi Sumatera Utara itu kerap terancam tergenang.
Menurut Brilian, selama ini seolah tidak ada penanganan secara menyeluruh untuk menghindari volume air dalam jumlah besar menggenangi sejumlah titik rawan banjir di Kota Medan. “Ini karena tidak ada tata kota yang baik dan jelas untuk mengatasi banjir di Kota Medan. Karena sebelumnya, ini tidak separah sekarang ini,” ujar Brilian, Senin (17/9).
Menurutnya, banjir di Kota Medan adalah karena faktor tidak adanya daerah resapan air yang sempat disebut-sebut berada di Kecamatan Medan Tuntunan. Parahnya, pembangunan terus berjalan tanpa melihat peruntukan, apakah lahan dimaksud diperuntukkan bagi pemukiman atau resapan air. “Yang dulunya tempat dipakai sebagai resapan air, sekarang sudah banyak berdiri bangunan. Jadinya tidak ada lagi penahan air,” katanya.
Begitu juga terkait adanya kanal yang dibangun belasan tahun lalu di wilayah hulu sungai yang menghubungkan antara Sungai Deli dan Sungai Denai. Fasilitas tersebut pun kata politisi PDIP itu, dapat dikatakan tidak berfungsi efektif untuk mengendalikan banjir, khususnya pada saat musim hujan datang.
“Itu (kanal) kalau bisa diusut, kenapa tidak ada manfaatnya untuk menangani banjir,” sebutnya lagi.
Untuk itu, kata Brilian, dirinya meminta agar penanganan banjir di Kota Medan bisa dibahas dan diatasi bersama.
Kerjasama antara pemko, pemprov dan pemerintahan pusat. Sehingga dapat dicarikan solusi bersama dari semua tingkatan pemerintahan. Apalagi anggaran untuk mengelola drainase dan lainnya, cukup besar. “Harus kerjasama lintas tingkatan. Pemko, Pemprov dan Pusat harus duduk bersama untuk ini. Karena ini Maslaah tata kota yang perlu penanganan menyeluruh,” sebutnya. (ain/prn/ris/bal)