MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alokasi anggaran Rp1,7 triliun lebih untuk pembangunan infrastruktur yang diajukan Pemko Medan, dalam formulasi Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (R-APBD) tahun 2019 sebesar Rp5,94 triliun, masih perlu dikaji. Sebab, anggaran tersebut belum final atau diputuskan.
Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Medan Salman Alfarisi mengatakan, R-APBD 2019 baru sebatas nota pengantar. Artinya ada pembahasan atau pengkajian di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan. “Nantinya, Banggar akan melihat secara rinci alokasi anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kata lain, apakah benar-benar dapat menjawab persoalan inrastruktur di Medan,” kata Salman, Rabu (17/10).
Diutarakan dia, melihat dari gambaran pembangunan tahun 2018 tentunya Pemko Medan diharapkan sudah melakukan riset untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, alokasi anggaran yang diajukan untuk proyek infrastruktur tahun 2019 sebesar Rp1,7 triliun itu cukup besar.
“Harapan-harapan masyarakat dari pembangunan infrastruktur di Medan tentunya bisa terakomodir, seperti persoalan banjir, jalan rusak dan lainnya. Kalau ternyata tidak, maka sangat disayangkan dan mubazir atau membuang-buang anggaran saja,” kata Salman.
Ia menyebutkan, anggaran Rp1,7 triliun untuk infrastruktur atau sekitar 30 persen dari R-APBD 2019 perlu disoroti apa saja alokasinya. “Belum dijelaskan secara detial pos-pos anggarannya seperti apa. Namun, saya berpendapat terpenting harus memuat perihal banjir, jalan rusak dan drainase,” tuturnya.
Lebih dari itu, sambung Salman, dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut juga harus memperhatikan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Artinya, kontraktor yang mengerjakan harus profesional dan bukan amatiran.
“Jangan sampai terjadi lagi tumpukan-tumpukan tanah yang dibiarkan di pinggir jalan pada proyek pengorekan drainase. Dinas PU (Pekerjaan Umum) harus tegas dan memberi pengawasan lebih kepada kontraktor yang mengerjakannya. Jika tidak profesional, maka tahun 2019 jangan dipakai lagi karena merugikan masyarakat di sekitarnya,” tegas dia.
Sementara, pengamat anggaran Elfenda Ananda menilai, Rp1,7 triliun yang dialokasi tersebut bisa dibilang sesuai dengan tingkat kebutuhan Kota Medan yang saat ini tengah fokus mengembangkan infrastruktur. Akan tetapi, apabila beberapa tahun terakhir alokasi anggaran ini cenderung besar maka sepatutnya perlu dilakukan evaluasi.
“Sebetulnya bisa dibilang Kota Medan jauh tertinggal dengan kota-kota di negara yang maju. Sebab, fokus pembangunan mereka tak lagi porsinya besar terhadap infrastruktur. Makanya, kalau porsi yang diberikan kepada infrastruktur besar tetapi hanya bertahan beberapa tahun tentu sangat disayangkan. Harusnya, mampu bertahan hingga belasan atau bahkan puluhan tahun,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, dari perencanaan anggaran sebesar Rp1,7 triliun, sebanyak Rp675,8 dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk perawatan, pembangunan jalan dan drainase. Sementara untuk Dinas Perumahan dan Pemukiman, anggaran yang direncanakan sebesar Rp546,5 miliar serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp568,4 miliar.”Total anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur sekitar Rp1,7 triliun dari total anggaran belanja langsung Rp3,87 triliun,” katanya.
Pemko Medan, lanjut Akhyar, pada tahun depan untuk mengatasi banjir masih melakukan normalisasi drainase yang sudah puluhan tahun tidak terawat. “Tahun depan kita fokuskan terhadap normalisasi drainase. Sudah puluhan tahun tidak dirawat. Normalisasi dilakukan dari parit-parit yang sudah ada, menyambungkan antar drainase supaya mengalir,” tuturnya. (ris/ila)
