MEDAN- Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Effendi Simbolon sebagai Calon Gubernur Sumut 2013-2018 dinilai melecehkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara.
Selain tidak mentaati aturan main yang ditetapkannya sendiri, PDIP terkesan arogan karena mengabaikan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Partai berlambang banteng moncong putih itu dianggap melakukan kebrutalan politik dan pembodohan demokrasi secara vulgar.
Staf pengajar FISIP USU Dadang Darmawan, Sabtu (17/11), mengatakan, masyarakat Sumut tahu persis sejak awal PDIP menetapkan dan melakukan proses seleksi terhadap enam bakal calon gubernur Sumut. Proses seleksi itu mulai dari pendaftaran, survei popularitas dan elektabilitas, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hingga lobi-lobi.
“Ini proses panjang, mengeluarkan banyak dana, tenaga dan pikiran dari enam calon yang ikut proses seleksi,” kata Darmawan. Enam nama yang mengikuti proses seleksi di PDIP yaitu Benny Pasaribu, RE Nainggolan, Gus Irawan, AY Nasution, T Erry Nuriadi, dan Bintatar Hutabarat (adik ipar Effendi Simbolon). Di antara enam nama itu hanya Benny Pasaribu yang berasal dari kader PDIP.
Namun, Selasa lalu, DPP PDIP memutuskan Effendi Simbolon sebagai cagubsu 2013-2018 dari PDIP. Padahal, Effendi Simbolon yang dikenal sebagai salah satu Ketua DPP PDIP itu sama sekali tidak mengikuti mekanisme penjaringan yang ditetapkan PDIP. “Semua proses menjadi lips service saja. PDIP menabrak cara main yang ditetapkan sendiri,” kata Darmawan.
Selain menabrak mekanisme yang ditetapkan sendiri, keputusan DPP PDIP juga sulit diterima nalar karena ternyata calon yang diusung PDIP bukan figur yang kuat, tidak punya basis massa di Sumut, dan tidak pernah berkiprah dalam kegiatan pembangunan sosial di Sumut.
Padahal, kata Darmawan, dari enam calon yang mengikuti seleksi, ada figur kuat yang amat diperhitungkan kandidat lain, yakni Dr RE Nainggolan dan Gus Irawan. ‘’PDIP menisbikan semua itu,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Darmawan, wajar jika saat ini banyak masyarakat yang mengikuti proses Pilgub Sumut 2013 menyatakan PDIP telah melakukan kebrutalan politik. “Ini adalah fenomena pembodohan politik secara vulgar yang dilakukan PDIP di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Pemerhati politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh, mencermati keputusan PDIP adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak menghargai proses seleksi yang ada. PDIP juga tidak menghargai perjuangan enam calon yang mengikuti proses seleksi satu demi satu.
“Effendi Simbolon itu kan tidak pernah mendaftar untuk ikut seleksi. Dia malah ikut sebagai DPP PDIP yang melakukan seleksi, termasuk uji kelayakan dan kepatutan. Ini kayak dagelan, pertunjukan politik yang sangat buruk bagi masyarakat luas,” kata Arifin.
Di tempat terpisah, anggota DPR RI, Edi Ramli Sitanggang, mengatakan, ‘penumpang gelap’ dalam Pilgubsu harus dieleminir rakyat dengan cara tidak memilihnya. “Orang Sumut pasti tahu siapa ‘penumpang gelap’ itu, yakni mereka yang tak tahu soal Sumut tapi mengklaim dirinya bagian dari Sumut,” kata Edi.
Tokoh masyarakat Sumut H Dharma Indra mengatakan, PDIP sudah mengecewakan masyarakat dengan mengusung calon yang sama sekali tidak populer di Sumut. “Siapa yang kenal dia di Sumut. Saya jadi mikir yang aneh-aneh, jangan-jangan PDIP memang tak berniat menang, tetapi punya agenda tertentu,” kata Dharma. (val)