MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pembangunan tol khusus sepeda motor dan tol lingkar luar Kota Medan, menuai beragam pendapat dari berbagai kalangan. Kedua infrastruktur tersebut dianggap bukan kebutuhan yang mendesak dalam mengurangi kemacetan di Kota Medan. Malah, Pemko Medan didorong untuk mempercepat infrastruktur angkutan masal seperti Light Rapid Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).
KETUA Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan secara tegas mengaku tak setuju dengan rencana pembangunan jalan tol khusus sepeda motor dan tol lingkar luar di Kota Medan pada tahun ini. Malah dia mendorong Pemko Medan untuk mempercepat infrastruktur LRT dan BRT. Sutrisno beralasan, dasar penolakan wacana itu disebabkan sepeda motor hakekatnya transportasi dari lingkungan ke lingkungan.
“Di Indonesia karena memang strategi perdagangan kita belum begitu kuat, maka sepeda motor masih diberikan sebagai pengangkut orang. Kalau berkaca dari negara-negara di Asia seperti Cina, sepeda motor itu banyak dipakai untuk ekspedisi antarbarang dari satu wilayah ke wilayah lain,” katanya.
Menurut dia, fungsi sepeda motor ke depan harus lebih ke arah sana. Untuk itu, perlu dikelola
dengan baik transportasi massal seperti MRT, LRT dan juga BRT. “Jadi jangan angkutan kota lagi, tetapi transportasi publik yang bisa mengangkut orang dalam jumlah besar.
Bahkan bukan juga bangun jalan lingkar luar, “ ujar politisi PDI Perjuangan ini. “Yang salah itu sebenarnya perencanaan Kota Medan termasuk Sumut saat ini, dimana kita selalu menjadikan kota sebagai pusat dari semuanya. Baik pusat pemerintahan, industri, bisnis maupun pendidikan,” katanya.
Ke depan, sambung Sutrisno, harus ada komitmen bersama antarpemerintah, DPRD, swasta dan masyarakat bahwa industri mesti digeser ke Deliserdang sehingga tidak lagi menumpuk beroperasi di Kota Medan.
“Kita juga punya KEK Sei Mangkei, dengan demikian akan mengikut pusat-pusat perdagangan dan pendidikan menyebar sehingga Kota Medan tidak memerlukan jalur tol khusus sepeda motor. Itu pun kalau diikuti. Tapi kalau kita kemudian mengakomodasi keserakahan masyarakat kita dan semua memusat di Medan, maka lalu-lintas Kota Medan akan stagnan,” paparnya.
Bersama Dishub Sumut sebenarnya, lanjut dia, mulai dibangun kerja sama dengan Pemerintah Korea dalam hal penyediaan sarana kereta api yang dipusatkan di Kota Medan.
“Jadi mesti ke sana kita mendorongnya. Dan kedepan sepeda motor harus kita kurangi jumlahnya, bukan malah difasilitasi melalui jalan tol. Rencana ini saya sebut gila, karena belum perlu kali dilakukan,” katanya.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan, Nezar Djoeli menyatakan hal senada. Dia menyebut, yang mesti diperbanyak saat ini di Kota Medan adalah pembangunan jalan by pass, atau ringroad-ringroad baru. “Kalau menurut saya, tol untuk motor masih belum perlu. Tapi kalau untuk ringroad (lingkar luar) sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemacetan,” katanya.
Hal ini mengingat pembangunan jalur tersebut di Medan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Selain itu perlu dilihat juga kemanpuan pemerintah pusat dalam mengakomodir kepentingan Kota Medan. “Kalau memang tak punya anggaran, ya terpaksalah harus kita cari solusi dengan tol berbayar yang sudah tentu demi kepentingan kita dan kelancaran lalu lintas kita sehingga impian kita dapat terwujud,” ujar politisi Partai NasDem ini.
Begitupun sebaiknya, imbuh dia, tidak perlu sekarang ini dibangun tol lingkar luar tapi bypas saja. Sebab pembangunan autoringroad dinilainya lebih menjanjikan solusi kepadatan kendaraan lalu lintas Kota Medan. “Apapun ceritanya kita menginginkan lalu lintas kita lebih lancar dan jarak tempuh yang efektif dalam menjalankan aktifitas,” pungkasnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Arif juga mengkritik wacana Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang ingin membangun tol lingkar luar di Kota Medan. Menurutnya, tol atau jalan berbayar hanya bisa dinikmati masyarakat tertentu. “Di mana lokasi mau dibangun tol? Biaya bangun tol itu tidak sedikit, karena akan ada juga biaya pembebasan lahan,” kata Arif kepada wartawan, Senin (18/2).
Menurutnya, yang menjadi pusat kemacetan itu ada di pusat kota, mulai dari Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pemuda, hingga Jalan Yos Sudarso. Maka dari itu, ia menyarankan agar yang lebih banyak dibangun di Kota Medan itu fly over. Selain lebih efektif, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat.
“Lebih penting lagi fly over bisa dinikmati masyarakat semua lapisan,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, ringroad di Kota Medan sudah ada. Tinggal bagaimana memanfaatkannya.
BBPJN II Belum Tahu
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Bambang Pardede mengaku belum mendengar mengenai wacana Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang ingin mengusulkan pembangunan jalan tol lingkar luar Medan. “Saya baru dengar ada wacana (tol) lingkar luar. Belum pernah dibahas dengan kami, mungkin wali kota mengusulkan langsung ke Kementrian PUPR,” ujar Bambang ketika dikonfirmasi, Senin (18/2).
Dijelaskannya, di Kementrian PU-PR ada instansi yang mengurusi secara khusus pembangunan jalan tol yakni BPJT (Badan Pembangunan Jalan Tol). “BPJT belum juga pernah ajak kami membahas. Lazimnya sebagai pelaksana kami dipanggil ke Jakarta untuk membahas teknis kegiatan, sejauh ini memang belum ada,” tuturnya.
Mengenai wacana pembangunan tol lingkar luar itu, Bambang mengaku masih memungkinkan. Menurutnya, yang paling cocok membangun tol layang. “Seperti di Jakarta ada tol dalam kota, mungkin seperti itu. Cuma memang kami belum lihat detail gambar yang diusulkan seperti apa,” ungkapnya. (prn/bbs)
