Di kesempatan lain, Ketua Fraksi PPP DPR RI, Drs Hasrul Azwar MM menegaskan, nainya Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air, sebaiknya pemerintah khususnya di tingkat daerah harus mengkaji ulang upah pekerja. Pasalnya, bila tidak dilakukan perubahan akan berdampak buruk terjadi kemiskinan baru.
Pernyataan itu disampaikannya, Minggu (18/3), saat ditemui di sekolah miliknya di Yayasan Pendidikan Islam Terpadu (YPIT) Khairul Imam di Jalan STM, Medan.
Dia memaparkan, bila BBM dinaikkan per 1 April 2012 mendatang, tentunya berdampak kepada pekerja. Gaji pekerja yang selama ini sudah diatur dalam upah minimum propinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) oleh pemerintah daerah sebaiknya segera direvisi.
“Bila tidak direvisi dampaknya gejolak buruh akan muncul, jadi itu tanggungjawabnya pemerintah daerah dan pengusaha untuk merubahnya kembali melalui pembahasan di dewan pengupahan,” ujarnya.
Dia memaparkan, sebelum adanya kenaikan ini sebaiknya pemerintah daerah sudah mengantisipasi lewat berbagai pembahasannya. Mulai dari pertemuan dengan pengusaha, buruh dan perwakilan pengamat ekonomi. Antisipasi ini penting untuk meredam gejolak yang akan muncul dari kalangan buruh. “Upah buruh harus direvisi,” ingkatnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, selama ini sikap PPP belum menyatakan setuju untuk kenaikan BBM, namun pada prinsipnya PPP mengerti kondisi keuangan negara, kenaikan harga minyak dunia dan masyarakat. Hal ini juga yang masih menjadi pertimbangan PPP sebelum mengambil sikap setuju akan kenaikan BBM 1 April 2012.
Hasrul menyebutkan, perlu diketahui bersama, bahwasannya asumsi P-APBN belum selesai dibahas di tingkat eksekutif, kemudian lanjutannya adalah panja pemerintah daerah di DPR RI juga belum selesai menghitung asumsinya. Inilah yang seharusnya tetap menjadi perhatian.
Hal lainnya, wakil ketua DPP PPP ini mengaku kasihan dengan Partai Demokrat. Sebagai partai yang sedang dirundung masalah kadernya yang dijerat persoalan hukum. Untuk mencari solusi dari kenaikan BBM ini, subsidinya dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena sangat naif jadinya ketika pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakatnya.
“Apalagi BLT ini terkesan diboncengi Partai Demokrat, makanya sebagian besar Setgab koalisi partai banyak tak setuju dengan BLT. Ada baiknya subsidi itu ditingkatkan melalui dana infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan transportasi missal,” ujarnya. (ril)