MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerataan kesejahteraan dan pengembangan pembangunan menjadi impian bagi masyarakat di Medan Utara. Nyatanya, kawasan meliputi 4 kecamatan ini masih jauh tertinggal dengan kecamatan lain yang ada di Kota Medan.
Tokoh Akademisi Sumatera Utara, Dr H Syakhyan Asmara MSP menilai, ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan di Medan Utara disebabkan pemerataan hak kehidupan masyarakat tidak dirasakan secara rata. Dengan adanya sebuah kota atau wilayah, sudah pasti ada pemimpin dan ada yang dipimpin, muaranya ini yang dipimpin harus sejahtera.
“Jadi, pemimpin harus bisa memberikan hak hidup masyarakat merata seperti di Medan Utara. Agar, masyarakat di sana sejahtera dan mendapat fasilitas yang sama. Kebutuhan sama rata dengan kecamatan lain harus diprioritaskan oleh pemimpin terhadap yang dipimpinnya,” kata Syakhyan, Sabtu (17/8).
Menurut pandangan Syakhyan, dalam konsepnya untuk mengembalikan kejayaan Kota Medan khusunya pengembangan di Medan Utara. Ia yang bertekad untuk maju di Pilkada 2020, telah memiliki program untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Medan Utara.
Mengembangkan kesejahteraan di 4 kecamatan berada di Medan bagian Utara yang meliputi, Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan. Bagi Syakhyan tidak begitu sulit.
Pertama, ia akan memprogramkan konsep Jalur Pita. Konsep ini akan membuka jalan baru atau menghidupkan jalan terisolir, agar terbuka aktivitas akses jalan masyarakat. Sehingga, peluang usaha berkembang dan transaksi pertumbuhan perekonomian masyarakat akan tumbuh.
“Coba kita lihat sekarang ini, di Medan Utara hanya mengandalkan 2 jalan utama, yakni, Jalan KL Yos Sudarso dan Jalan Marelan Raya. Ini yang akan rubah, bagaimana jalur pita bisa kita buka, sehingga jalur yang terisolir dapat berkembang. Dalam teori sosiologi dijelaskan, jalur pita adalah jalur perkembangan kota, dengan sandirinya aktivitas masyarakat akan tumbuh kembang,” jelasnya.
Kedua, kata mantan Deputi Menpora ini, mengembangkan program multinukleu, adalah menghidupkan atau membangun pusat – pusat aktivitas masyarakat, seperti tempat hiburan, pasar yang representatif, kantor, sekolah, perguruan tinggi, terminal dan lainnya. Otomatis dengan konsep Multinukleu dapat membuka transaksi baru yang berdampak kepada tumbuhnya ekonomi masyarakat.
“Selama ini, pusat aktivitas masih belum berkembang di Medan Utara. Misalnya, di Belawan. Di sana banyak terdapat industri dan kawasan pelabuhan, langkah awal yang perlu kita prioritaskan menerapkan kawasan yang bersih, indah, nyaman dan pusat bisnis berkembang serta bergengsi. Bagaimana caranya, tidak sulit dan tidak memakan biaya banyak, asal kita serius melaksanakannya. Jadi, selama ini ketertinggalan Medan Utara terjadi karena tidak ada pergerakan pola kerja pemimpin ke arah sana,” pungkas Syakhyan.
Dengan demikian, lanjut Ketua STIKP ini, Medan Utara yang memiliki potensi kehidupan tinggi, terlihat dengan tata ruang kawasan di sana masih kumuh. Padahal, akses tol sebagai penunjang jalur transportasi belum memberikan konsep baik bagi perkembangan kota Belawan.
Untuk itu, perlu adanya penataan secara fokus dan baik untuk masalah infrastruktur di beberapa kecamatan di Medan Utara. Sehingga, terbangun sarana jalan yang baik, sarana kesehatan, pendidikan dan pusat perbelanjaan yang modern serta penataan pemukiman kawasan kumuh.
“Ini hanya masalah koordinasi dan manajemen antara aparat pemerintah kota. Kalau berjalan baik, pasti permasalahan di Medan Utara dapat diselesaikan. Harusnya, peran kepala dinas harus diuji untuk memaparkan sebelum duduk dan setelah duduk agat bisa menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi secara kewilayahan agar merata di setiap kecamatan di Kota Medan khususnya di Medan Utara,” ujar Syakhyan.
Apabila pengembangan pembangunan dan kesejahteraan tidak merata dirasakan masyarakat Medan Utara, pasti akan timbul niat bagi masyarakat di sana untuk berdiri sendiri. Bila Medan Utara berdiri sendiri melakukan pemekaran, menurut Syakhyan tidak ada yang salah demi kebaikan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya, pemimpin itu bukan mempertahankan kekuasaan, tapi pemimpin itu meratakan kekuasaan, itulah sebenarnya prinsip dalam pemimpinan. Jadi, strategi peningkatan kesejahteraan di Medan Utara tetap bergabung dengan Medan masih bisa. Tidak perlu melepaskan diri dengan melakukan pemekaran, hanya saja perlu analisis bagaimana mengembangkan konsep jalan pita dan konsep Multinukleu di Medan Utara,” pungkasnya. (fac/ila)
