Anggaran Sumut Masih Ada Rp2,5 Triliun
MEDAN- Daya serap APBD Sumut 2012 hingga pekan kedua Desember 2012 baru 71,55 persen atau sekitar Rp6,1 triliun dari total belanja sekitar Rp8,6 triliun APBD dan P-APBD Sumut tahun 2012. Artinya masih ada Rp2,5 triliun yang belum terpakai.
Ditemui di Kantor Gubsu Lantai II, Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setdaprovsu Ilyas mengatakan, dari persentase penggunaan anggaran, capaiannya lebih tinggi dari posisi yang sama yakni pada pekan kedua Desember pada tahun 2011, yakni sebesar 65,14%.
“Masih ada delapan atau sembilan hari lagi masa efektif penyerapan anggaran tahun 2012. Kami masih terus menyiapkan berkas administrasi pencairan atau pembayaran kepada para rekanan dan pihak lainnya,” ujarnya.
Dia membeberkan, sekarang ini cukup banyak laporan yang belum masuk. Sebenarnya, realisasi secara fakta sudah di atas 71 persen. Tapi, sampai ke Biro Keuangan dan sudah lengkap untuk bisa dicairkan anggarannya sebesar 71 persen.
Adapun lima SKPD yang paling tinggi penyerapannya, yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut 98,77 persen, Inspektorat 97,7 persen, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) milik Pemprovsu 95 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 94,26 persen dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 91,51 persen.
Sedangkan lima SKPD penyerapannya terendah, yakni Bakoorluh 61,3 persen, Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) 64 persen, Dinas Bina Marga 64,3 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) 65,12 persen dan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) 65,89 persen.
Amatan wartawan di Lantai II Kantor Gubsu, banyak rekanan yang antre mengurus pencairan anggaran hasil pekerjaan atau dana bantuan sosial. Terjadinya antrean rekanan karena terjadi penumpukan berkas pencairan maupun atau pembayaran.
“Inilah dikarenakan pengajuan dari rekanan di akhir anggaran. Sehingga terjadi penumpukan berkas,” sebutnya.
Terpisah, Sekdaprovsu Nurdin Lubis SH menargetkan, capaian penyerapan anggaran hingga akhir Desember 2012 diupayakan diatas 90 persen. “Kami terus melakukan penyerapan. Masih ada pekerjaan yang menunggu pencairan atau pembayaran. Ini harus sudah siap semua berkasnya, lalu dibayarkan,” sebutnya.
Dia mengakui masih ada pejabat yang sangat selektif atau bahkan menunda pelaksanaan suatu kegiatan yang diprogramkan. Faktornya beragam, mulai dari kurangnya pemahaman soal hukum hingga ketakutan menyerap anggaran, maupun persoalan waktu. (ril)
