MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera berkoordinasi dengan Pertamina terkait kelangkaan solar bagi nelayan tradisional di perairan Belawan. Pemprovsu akan segera menyurati pihak Pertamina terkait hal ini.
“Kami juga baru tahu persoalan ini setelah membaca berita di media massa. Tentu kami akan coba koordinasikan ke Pertamina tentang kelangkaan solar di Belawan,” kata Kepala Bidangn
Sumber Daya Alam dan Produksi Holtikultura Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu, Yulizar kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/12).
Menurutnya, selama ini masalah yang mencuat di Sumut dan banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan elpiji tiga kilogram. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Pertamina atas masalah itu baru-baru ini.
“Untuk masalah kelangkaan gas elpiji dan Premium ini, kami memang ada dipanggil DPRD untuk membicarakan solusinya. Bahkan saya sempat mendampingi pihak Pertamina bertemu langsung Dirjen Migas di Jakarta membahas hal ini. Yang mana mulanya menyambut respon gelombang demonstrasi atas kelangkaan premiun,” paparnya.
Terlebih dulu, sambung Yulizar, pihaknya akan coba menyurati pimpinan Pertamina untuk menanyakan kelangkaan solar bagi nelayan di Belawan yang diakibatkan 3 Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang dipasok dari PT AKR sudah tidak beroperasi. “Nanti kami akan surati menanyakan apa masalah yang terjadi, bagaimana solusi yang bisa dilakukan bersama agar nelayan di Belawan kembali mendapat pasokan solar,” katanya.
Yulizar menambahkan, secara pasokan BBM jenis solar, tidak ada masalah. Sebab, masih terus tersedia di Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) maupun pangkalan. Namun, untuk persoalan kebutuhan solar kepada nelayan di Belawan baru diketahui oleh pihaknya. “Maka dari itu dalam waktu dekat kami akan surati mereka dulu, agar ada solusi bagi nelayan kita untuk melaut. Sebab informasi ini juga baru kami ketahui setelah membaca berita di media,” pungkasnya.
Anggota Komisi B DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo sebelumnya meminta Pemprovsu perlu menyurati Pertamina guna meminta pasokan solar untuk para nelayan kecil yang biasanya melaut di Belawan. Sebab, sampai saat ini 3 SPDN yang dipasok dari PT AKR sudah tutup.
Nelayan juga beralasan solar di SPDN kurang bagus sehingga membuat mesin kapal cepat panas sehingga kerusakan mesin sampan sering terjadi. “Permasalahan yang dihadapi nelayan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemprovsu harus surati Pertamina di Jakarta, supaya ada dispensasi untuk beli solar di SPBU Pertamina,” katanya.
Nanti, lanjutnya, para nelayan yang ingin beli solar di SPBU harus dikoordinir oleh kelompok nelayan. “Pemprovsu harus tinjau ke lokasi, pastikan nelayan kecil mendapatkan solar bersubsidi dari Pertamina. Caranya, dikordinir oleh kelompok nelayan untuk beli langsung ke Pertamina dengan kartu nelayan,” ungkapnya.
Pemprovsu dan Pertamina tidak boleh lepas tangan melihat permasalahan yang dihadapi para nelayan kecil. “Kalau ada masalah dengan SPDN dari PT AKR harus dibuat dispensasi untuk membeli di SPBU Pertamina. Pertamina wilayah Sumatera harus surati juga pusat, kasih tahu permasalahan yang dihadapi nelayan sebagai wujud kepedulian kita terhadap masyarakat kecil,” tambahnya.
Sebelumnya, ribuan nelayan kecil Belawan bingung mau beli minyak solar. Pasalnya tiga SPDN yang sebelumnya ada kini sudah tutup dan mereka tidak diperbolehkan membeli minyak pada SPBU karena terhalang peraturan. Akibatnya, nelayan terpaksa membeli minyak solar dari sejumlah pengecer atau perdagangan BBM gelap dengan harga Rp6.500 hingga Rp8.000 dari harga seharusnya Rp5.140 per liter. (prn/ila)
