MEDAN- Pelebaran Bandara Silangit yang terletak di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, ada juga kecurigaan kalau pelebaran itu lebih mengarah pada kebijakan politik daripada ekonomi.
Setidaknya hal ini diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Medan, M Ishak. “Perekonomian masyarakat di sekitar Bandara Silangit masih kecil dan tidak memadai, hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya putra daerah yang merantau. Hal ini menandakan bahwa lapangan kerja di daerah tersebut masih kecil. Nah, kalau ini untuk perekonomian masyarakat, kenapa tidak masyarakatnya yang ditingkatkan, mulai dari pendidikan hingga ke sosialnya?” ungkapnya.
Menurutnya, daerah sekitar bandara Silangit ini belum menjanjikan, mulai dari pertanian dan indutri kreatifnya. Hanya Danau Toba yang menjadi andalan. “Nah, bila masyarakat hanya bertumpu pada Danau Toba saja, kapan indutri kreatifnya akan berkembang? Pertaniannya juga sangat kecil, hanya menyumbang sekitar 2 hingga 3 persen di Sumut, jadi tingkatkan dulu yang kecil, agar semua masyarakat tidak tergantung hanya pada Danau Toba saja,” tegas Ishak.
Ishak tak menampik kalau Danau Toba cukup menggiurkan bagi investor. Namun, jika hanya untuk wisata danau, tidak harus Bandara Silangit yang diperbarui. Ada dua bandara lain yang lokasinya lebih dekat dengan Danau Toba, yakni Bandara Sibisa di Parapat dan Bandara Pematangraya di Simalungun. “Saya melihat pelebaran Bandara Silangit tak lepas dari sosok TB Silalahi,” cetus Ishak.
Pengusaha Mendukung Penuh
Sedikit berbeda dengan Ishak, pihak pengusaha mendukung penuh pelebaran Bandara Silangit. Setidaknya hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Parindungan Purba. “Selama ini ada penerbangan dari Pinang Sori, Aek Godang dan lainnya. Tetapi itu bukan Internasional, tapi kalau Siangit jadi internasional, maka akan jadi ikon di wilayah pantai barat,” ujarnya, Rabu (18/4).
Dia juga menegaskan bahwa ini akan memudahkan pertukaran informasi secara internasional. Bahkan lapangan kerja juga akan terbuka dengan lebar. “Bayangkan saja apa yang bisa dikelola. Lapangan kerja akan terbuka luas karena akan ada pembukaan hotel, taksi, dunia hiburan dan lainnya,” ungkap Parlindungan.
Anggota DPD RI asal Sumut ini mengharapkan agar ada kerja sama antara pihak kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba dengan Bandara Silangit. “Bila kabupaten sekitarnya tidak bekerja sama, bagaimana kita bisa menyajikan wisata tingkat internasional? Kalau pariwisatanya baik, secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat juga,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Hervian setuju dengan yang diungkapkan Parlindungan. “Kalau daerah pariwisata ditempuh lebih dari 1,5 jam, akan menjadi membosankan. Karena itu, tidak heran bila objek wisata ini (Danau Toba) tidak memadai,” ungkapnya.
Nah, bila Silangit menjadi bandara internasional, maka untuk wisatawan mancanegara terutama dari IMT- GT (Indonesia Malaysia Thailand, Growth Triangle) akan mudah untuk berkunjung. “Kalau wisman dari negara ini bisa kita ambil, maka tidak heran bila ini akan menjanjikan,” tambahnya.
Pemprovsu Belum Punya Sikap
Nah, kendati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengucurkan dalam rangka pengembangan Bandara Silangit, sebesar Rp17 miliar tahun ini, Pemprovsu belum berniat untuk melakukan hal yang sama. Pemprovsu belum bisa memiliki sikap untuk turut memberikan alokasi anggaran seperti yang dilakukan Kemenhub RI.
Itu yang dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho usai mengikuti Seminar Motivasi Going Extra Miles:Melakukan Lebih untuk Menuju Sukses, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Sumut, di Aula Martabe Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan, Rabu (18/4).
“Kayak Silangit itu, yang saya tahu akan ditake-over oleh pihak AP II. Jadi dari situ nanti, pengelolaannya akan menjadi bandara yang profesional. Kalau seperti itu, berarti kan akan menghasilkan,” ungkapnya.
Bagaimana dengan bandara-bandara perintis lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut)? “Kita lihatlah dulu,” jawabnya singkat.
Seorang pimpinan DPRD Sumut, HM Affan SS yang dimintai pendapatnya terkait hal yang sama, menyatakan ada kemungkinan anggaran pembenahan dan pembangunan sejumlah bandara perintis di Sumut, dimasukkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) Sumut 2012. “Tapi persoalannya, sejauh ini saja banyak hal terkait anggaran yang belum terpenuhi,” tutur Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDI P tersebut.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) John Tafbu Ritonga menyatakakan, tentang besar kecilnya anggaran yang nantinya dialokasikan untuk pembenahan dan pembangunan sejumlah bandara perintis di Sumut, tergantung dari dua hal yakni kemampuan APBD Sumut dan kebutuhan pembangunan.
“Yakni kemampuan APBD Sumut dan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Harusnya ada program itu,” jelasnya.(ram/ari)
