MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait dugaan manipulasi timbangan/takaran Sembako batuan Covid-19 Pemvrov Sumut yang disalurkan di Kabupaten Simalungun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Managapul Purba meminta aparat keamanan mengusut tuntas dugaan manipulasi tersebut. Dia juga memiminta kepada jajaran Gugus Tugas Provinsi Sumut agar mengevaluasi jajaran pelaksana pemberi bantuan.
“Ini parah kalau benar-benar terjadi, karena bisa jadi preseden yang buruk bagi upaya penanggulangan Pandemi Covid 19. Kalau perlu, berikan saja uang sejumlah ketentuan jangan sembako agar lebih gampang dalam pengawasannya,” kata Managapul dalam keterangan persnya, Selasa (19/5/2020).
Seharusnya, kata Mangapul, tidak ada pihak yang main-main mengurangi timbangan karena hal tersebut adalah perbuatan tidak bermoral, karena menyangkut bantuan Rakyat miskin. “Bayangkan kalau setiap paket dimanipulasi 2 Kg dan dikalikan 78.000 paket itu sdh 156 Ton dan tentu jumlah yang tidak sedikit, jadi jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Harus dipahami betul aturan main atau regulasinya dalam memberikan bantuan,” imbuh Mangapul geram.
Untuk itu, kata Mangapul, Fraksi PDI Perjuangan akan mengawasi seluruh bantuan yang ada di daerah agar tidak adalagi kecurangan timbangan dalam sembako yang disalurkan kepada masyarakat, dan Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta agar Pemprov, Polda, Kejatisu jangan lalai dengan masalah seperti ini apalagi dibiarkan. “Harus segera ditangani dengan cepat, karena kalau seluruh Kabupaten Kota terjadi Praktek seperti ini maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi, dan ini yang selalu kita wanti-wanti jika ada bahaya “Tikus-19″ selain Covid-19 dan kita akan awasi terus agar tidak ada pihak yang mengeruk keuntungan ditengah Pandemi,” tegas Mangapul.
Dalam Kesempatan tersebut Mangapul juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada aparat keamanan apabila mendapati ada bantuan yang disunat agar Rakyat tidak dirugikan. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait dugaan manipulasi timbangan/takaran Sembako batuan Covid-19 Pemvrov Sumut yang disalurkan di Kabupaten Simalungun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Managapul Purba meminta aparat keamanan mengusut tuntas dugaan manipulasi tersebut. Dia juga memiminta kepada jajaran Gugus Tugas Provinsi Sumut agar mengevaluasi jajaran pelaksana pemberi bantuan.
“Ini parah kalau benar-benar terjadi, karena bisa jadi preseden yang buruk bagi upaya penanggulangan Pandemi Covid 19. Kalau perlu, berikan saja uang sejumlah ketentuan jangan sembako agar lebih gampang dalam pengawasannya,” kata Managapul dalam keterangan persnya, Selasa (19/5/2020).
Seharusnya, kata Mangapul, tidak ada pihak yang main-main mengurangi timbangan karena hal tersebut adalah perbuatan tidak bermoral, karena menyangkut bantuan Rakyat miskin. “Bayangkan kalau setiap paket dimanipulasi 2 Kg dan dikalikan 78.000 paket itu sdh 156 Ton dan tentu jumlah yang tidak sedikit, jadi jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Harus dipahami betul aturan main atau regulasinya dalam memberikan bantuan,” imbuh Mangapul geram.
Untuk itu, kata Mangapul, Fraksi PDI Perjuangan akan mengawasi seluruh bantuan yang ada di daerah agar tidak adalagi kecurangan timbangan dalam sembako yang disalurkan kepada masyarakat, dan Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta agar Pemprov, Polda, Kejatisu jangan lalai dengan masalah seperti ini apalagi dibiarkan. “Harus segera ditangani dengan cepat, karena kalau seluruh Kabupaten Kota terjadi Praktek seperti ini maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi, dan ini yang selalu kita wanti-wanti jika ada bahaya “Tikus-19″ selain Covid-19 dan kita akan awasi terus agar tidak ada pihak yang mengeruk keuntungan ditengah Pandemi,” tegas Mangapul.
Dalam Kesempatan tersebut Mangapul juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada aparat keamanan apabila mendapati ada bantuan yang disunat agar Rakyat tidak dirugikan. (adz)
