MEDAN- Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang masih diragukan. Hal ini dikarenakan pemerintah masih terlihat belum siap untuk mengucurkan anggaran untuk SJSN tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi E, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Brillian Mochtar, Jumat (19/7). “Ada dua hal kenapa saya tidak yakin SJSN ini dapat berjalan pada Januari 2014. Pertama, tidak sanggupnya pemerintah dalam mengucurkan anggaran untuk SJSN ini,” katanya.
Brillian menjelaskan, ada dua hal yang memperlihatkan bahwa pemerintah belum siap untuk SJSN. Pertama, saat ini pemerintah tengah menanggung beban biaya Jamkesmas sebesar Rp76 triliun, maka untuk menalangi anggaran SJSN harus lebih banyak. “Mau berapa lagi pemerintah menalangi anggaran untuk SJSN ini,” katanya.
Alasan kedua, sambungnya, sesuai dengan peraturan BPJS, satu kecamatan terdapat satu rumah sakit. Artinya, satu rumah sakit itu melayani masyarakat di satu kecamatan. “Bagaimana kalau dalam satu kecamatan terdapat dua rumah sakit. Bagaimana sistem pelayanannya,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPD-RI Bidang Kesra, Darmayanti Lubis. Dia mengaku masih menyimpan banyak pertanyaan terhadap BPJS. Padahal, waktu sudah hampir tiba, namun belum ada tanda-tanda kepastian pelaksanaan di lapangan.
“Mulai dari persiapan sarana dan prasarana yang akan mengelola BPJS kesehatan sampai persoalan jumlah pasti kepesertaan. Soalnya, saat ini masyarakat miskin sudah mencapai 90 juta jiwa. Sementara, yang dikover BPJS nanti katanya 86,4 juta jiwa. Lalu, sisanya warga miskin itu mau dikemanakan,” katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, bagaimana persiapan sarana dan prasarana di Sumatera Utara. “Apakah rumah sakit sudah siap. Berapa persen yang siap. Sementara kita dapat informasi, baru 30 persen rumah sakit yang terakreditasi. Itu berarti masih sangat sedikit,” katanya.
Menurutnya, ketika BPJS jalan, ia yakin akan ada ledakan kunjungan pasien beberapa kali lipat dari sekarang. “Lalu bagaimana dengan sistem rujukan berjenjang mulai dari Puskesmas atau klinik di pelayanan kesehatan dasar. Harusnya sistem rujukan ini sudah disosialisasikan dari sekarang,”ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Cabang Sumatera Utara, Azwan Hakim mengaku hal senada. Hanya saja, dia tetap optimis BPJS akan terlaksana sesuai rencana.
“Untuk kelengkapan sarana dan prasarana di daerah ini, maka kita harapkan ada percepatan kerja dari instansi terkait untuk mengakreditasi rumah sakit yang ada. Soal rujukan berjenjang, harusnya sudah mulai disosialisasikan agar nanti tidak ada masalah saat BPJS. Dengan begitu, pasien rumah sakit tdak serta merta ke rumah sakit. Mereka terlebih dulu ke klinik atau Puskesmas, kecuali pasien darurat bisa langsung ke rumah sakit,” jelas mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik ini. (put)
