MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN, Sudari ST mendesak PT Kawasan Industri Medan (KIM) untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah banjir di Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan.
Sebab, Kelurahan Tangkahan yang memang merupakan kawasan rawan banjir itu kerap menerima limpahan limbah industri dari PT KIM saat banjir datang. Akibatnya, air yang ada bercampur dan terkontaminasi dengan limbah berbahaya.
“Kita mendesak PT KIM agar tidak diam dan mau berperan aktif dalam mengatasi banjir di Kelurahan Tangkahan. Sebab, limbah mereka berdampak langsung kepada masyarakat sekitar yang airnya terkontaminasi limbah industri. Harus ada peran mereka disini, harus ada bentuk tanggungjawabnya,” tegas Sudari saat menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan padanya saat melakukan reses di Jalan Rawe Lingkungan VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (19/12).
Pada reses yang turut dihadiri Camat Medan Labuhan Rudy Asriandi, dan Lurah Tangkahan Muhammad Idris tersebut, Sudari menjelaskan beberapa solusi. Di antaranya, pembuatan waduk serta pelebaran dan pengorekan parit secara rutin agar fungsinya sebagai saluran air dapat berjalan dengan maksimal.
Selain masalah banjir, masyarakat juga turut mengeluhkan akan masih tingginya angka pengangguran di Kelurahan Tangkahan. Padahal, kawasan tersebut merupakan daerah yang sangat berdekatan dengan Kawasan Industri Medan (KIM).
Dengan banyaknya pabrik di sekitar mereka, para warga berharap agar pabrik-pabrik tersebut tidak hanya mau ‘menyumbangkan’ limbahnya ke warga, tapi juga mau memberdayakan warga sekitar sebagai pekerja di pabrik-pabrik tersebut. Sebab, potensi KIM untuk menyerap tenaga kerja dinilai cukup besar.
“Kita nanti akan mintakan PT KIM agar mau memberikan peluang kepada masyarakat sekitar agar dapat dipekerjakan di pabrik-pabrik di PT KIM. Saat ini ada Perda soal itu, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya agar masyarakat Kota Medan pada umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya dapat diprioritaskan,” ujarnya.
Sudari juga menyatakan, agar masyarakat memiliki skill (keahlian), ke depan pihaknya siap untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada para pemuda setempat di balai-balai latihan agar bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Sudari yang merupakan anggota Komisi II DPRD Medan juga menjelaskan, bahwa pihaknya di Komisi II akan menginventarisir perusahaan-perusahaan outsourcing di kawasan industri Medan karena dicurigai banyaknya perusahaan Outsourching yang tidak resmi alias bodong.
“Perusahaan outsourcing ini membayarkan gaji secara harian dan tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Menjelang setahun nanti karyawannya akan dipecat dan akan dikontrak lagi tahun depannya untuk menghindari pembayaran THR. Perusahaan bodong ini yang akan kita inventarisir,” ujar Sudari.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga meminta agar DPRD Medan mau memfasilitasi pengadaan guru mengaji bagi anak-anak yang ada di Kelurahan Tangkahan secara gratis. Alhasil, permintaan itu pun langsung disanggupinya
“Kita akan berkoordinasi dengan Pemko, karena memang ada anggarannya di Pemko untuk guru mengaji. Segera cari guru-guru mengaji yang dapat lekas bekerja, pendidikan agama itu sangat penting,” pungkasnya. (map/il)
