Oleh : Iwan Junaidi
Redaktur Pelaksana Sumut Pos
JIKA kita berada di sebuah warung kopi, selalu ada kisah menarik yang bisa kita ceritakan kepada kawan-kawan kita yang berada di lain tempat. Dari mulai cerita si Iyem penjual jamu, atau tentang si Robert yang menjadi sopir si Ahok.
Semuanya bisa dikemas menjadi sebuah cerita yang menarik.
Terkait harga temu lawak dan jahe, mungkin menjadi cerita si Iyem. Sedang ribut-ribut masalah pembatasan BBM bersubsidi, tentu saja menjadi menu pembahasan si Robert.
Demikian juga ketika si Ahok menyatakan niatnya untuk menjadi orang nomor satu di provinsi ini Hari itu, dengan bangganya si Robert bercerita jika sang tauke bakal mendaftar sebagai bakal calon (balon) gubernur. Namun, ketika sedang asyik-asyiknya bercerita, tiba-tiba saja aura wajah pria kelahiran Pulau Samosir itu berubah tegang.
“Kayaknya tak bisa aku menjadi tim sukses (TS) taukeku itu. Soalnya, tak ada lagi gunanya TS, kalau pemilihan gubernur melalui DPRD. Bah… bisa gagal totallah objekku,” bilang si Robert.
Selanjutnya, sambil matanya menerawang si Robert mengatakan bahwa jika Pilgubsu dilaksanakan secara langsung, maka terbuka kesempatan baginya untuk membeli sebuah mobil, setidaknya sebuah mobil murah produksi anak bangsa bermerk Esemka.
Ya, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah memutuskan jika Pilgubsu yang rencananya digelar pada 7 Maret tahun depan dilakukan secara langsung, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2004, namun beberapa anggota dewan yang terhormat justru berkeinginan agar merekalah yang menentukan siapa gubernur ke depan.
Efisiensi anggaran dianggap menjadi alasan paling sakti untuk mementahkan keputusan Pilgubsu secara langsung yang melibatkan sembilan juta warga Sumatera Utara.
Menurut mereka, bila Gubsu dipilih oleh DPRD, maka anggaran yang dibutuhkan hanya berkisar Rp100 juta sampai Rp200 juta. Sedangkan bila
Gubsu dipilih langsung oleh rakyat, diperkirakan menelan anggaran Rp496 miliar.
Itu belum lagi menghitung dana operasional para calon gubernur, yang diperkirakan mencapai angka sekitar Rp200 miliar sampai Rp500 milar. “Mbok sekali-kali rakyat kecipratan dikit, ora opo-opo toh,” bilang si Iyem sembari mengelap botol jamunya.
Ha..ha..ha.. dalam hati hanya bisa tertawa ketika si Iyem mulai menghitung berapa pendapatannya bila mengikuti sebuah kampanye. “Lumayan lho Mas, kalau seorang calon gubernur ngasih Rp25 ribu sekali kampanye, sementara calonnya ada sepuluh, kan udah Rp250 ribu,” bilang Iyem yang tangannya menari-nari seolah menulis pada keranjang tempat
botol jamunya.
Sana terima, di sini juga terima, meski pada saat pemilihan nantinya, mereka justru merajut mimpi pada sebuah dengkuran teramat panjang, di dipan ataupun spring bed nya yang empuk. Walah… walah….
Terkesan mau menang sendiri memang. Tapi pantaskah mereka dipersalahkan, setelah beberapa pemimpin yang mereka percaya sebelumnya, justru telah membuat kecewa karena tak menepati janji politik yang telah terucap.
Ya.. sudahlah, anggap saja Pilgubsu secara langsung dilaksanakan karena kita menginginkan bumi yang kita pijak, air yang kita minum serta udara yang kita hirup mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Ingat, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan.
Jadi, jika rakyat tak lagi memiliki kekuasaan untuk menentukan pemimpinnya, maka sama halnya kita kembali ke zaman entah berentah, ketika seorang pemimpin Dinasti Qin Lord Shang Yang berteori jika rakyat lemah, maka negara menjadi kuat Ingat, zaman sudah berubah.
Si Iyem sudah sering membaca koran dan menonton televisi. Si Robert pun ternyata kerap nguping pembicaraan taukenya si Ahok tentang sistem kenegaraan. Jadi, harusnya kita bangga jika ternyata mereka tak sebodoh, seperti yang diperkirakan. Intinya, jika rakyat kuat (pintar), maka negara pun menjadi kuat. (*)
