MEDAN-Ditlantas Poldasu tidak main-main untuk mengambil tindakan tegas terhadap tujuh operator armada taksi yang beroperasional Bandara Kualanamu Airport Interrnasional (KNIA) karena menggunakan plat nomor polisi (nopol)n
palsu serta tidak memiliki BPKP, STNK, serta tanpa klaim asuransi PT Jasa Harja. Dalam waktu dekat, armada taksi itu akan ditilang dan dikandangkan.
“Kita akan membicarakan persoalan ini dengan Dishub Sumut, BPPT Sumut dan PT Jasa Harja dan tingkat SKPD besok (hari ini,Red). Bila dalam pertemuan tidak memiliki titik temu, kita langsung melakukan penilangan , menyetop operasional taksinya serta mengkandangkannya,” tegas Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas) Polda Sumut AKBP Joas Feriko Panjaitan.
Untuk diketahui, ketujuh operator taksi yang memilik plat palsu yakni, Nicetrans Taxi, Puskopau Taxi, Matra Taxi, Karsa Taxi, Blue Bird Taxi, Kokapura Taxi dan Press Taxi. Keselurahan armada yang menggunakan plat palsu sekitar 390 unit armada. Kasus ini terungkap saat taksi terjaring razia Ops Ketupat Toba 2013 pada 14 Agustus lalu
“Sekali lagi saya terangkan, Dishub Sumut yang melakukan lelang untuk operator transportasi di KNIA. Seharusnya, transportasi itu dilengkapi surat-surat kendaraan agar tidak illegal. Dishubsu malah membiarkan hal ini,” tegas Joas Feriko.
Dishub Buang Badan
Sementara itu, Dinas Perhubungan Sumatera Utara tak mau disalahkan dalam persoalan ini. Pihak Dishub Sumut menyatakan bukan wewenang pihaknya mengetahui nomor polisi yang digunakan oleh 7 operator taksi yang beroperasi di Kualanamu adalah asli atau palsu. Karena, tugas dari Dishub adalah untuk mengeluarkan izin operasional saja.
Hal ini ditegaskan Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Sumut, Darwin Purba. “Saat tender jelas mereka belum memiliki nomor polisi (nopol). Tetapi, bila karena sudah tender, dan mereka melengkapi semua berkas yang kita butuhkan, ya izin mereka bisa keluar,” ujarnya.
Dijelaskannya, terkait dengan STNK, BPKP, dan lainnya yang dianggap palsu juga bukan sebagai wewenang pihaknya untuk menjawabnya. “Silahkan anda tanya langsung pada operatornya. Karena mereka yang memiliki STNK. Bukan kita,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Cabang Bluebird Medan, Sarwanto Adhi Soewarno juga menolak penjelasan dari Direktorat lalu Lintas (Dtlantas) Poldasu yang menyatakan bahwa perusahaan taksi nasional ini menggunakan nopol palsu. “Tidak benar itu kalau kita menggunakan nopol palsu. Karena sebelum beroperasinya Kualanamu, kita sudah melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk melancarkan operasional kita,” ujarnya.
Dijelaskannya, tuduhan yang saat ini dialamatkan pada BlueBird hanya merupakan salah paham atau miss communication saja. Karena itu, dirinya berharap agar masyarakat tidak langsung mempercayai masalah ini. “Ini saya anggap sebagai konfirmasi dari pihak kami terkait dengan penyataan itu. Yang pasti, semua dokumen kita itu asli dan lengkap, tidak ada kekurangan. Karena kita juga dipantau dari pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan darat (Organda) yang juga pemilik Nice Trans Taksi, Haposan Siallagan dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak mengenal plat bodong, atau palsu. “Apa itu plat bodong, apa itu palsu. Tanyakan sama yang buat pernyataan lah,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, bahwa sebenarnya saat ini para operator yang dianggap menggunakan plat palsu itu tidak benar. Tetapi, bila dikatakan dokumennya belum lengkap dirinya menyatakan ada benarnya. “Sebenarnya, kita yang telah memberitahukan kepada polisi bahwa saat ini ada beberapa berkas dari para operator taksi yang belum lengkap. Dan saat ini sedang dalam proses. Jadi, apa maksud mereka mengeluarkan pernyataan itu, saya juga tidak tahu,” ungkapnya.
Terkait dengan ketidaksempurnaan berkas yang saat ini sedang berlangsung, Haposan menganggap bahwa itu bukanlah masalah besar. Karena, dalam dunia ini tidak ada yang sempurna seutuhnya. “Bandara belum lengkap saja sudah di operasikan. Nah, kalau kita bukan tidak mau melengkapi, hanya saja sedang dalam proses agar lengkap,” tutupnya. (gus/ram)
