MEDAN- Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut memprediksi angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada tahun 2011 diprediksi meningkat 100 persen, jika dibandingkan Silpa 2010 berkisar Rp400 miliar. Prediksi itu disampaikan lantaran serapan APBD 2011 Sumut hingga triwulan keempat baru mencapai 51,93 persen.
Seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Arifin Nainggolan, Kamis (20/10) membeberkan penyebab realisasi serapan anggaran masih 51,93 persen. Satu diantarannya, peralihan pucuk kepala daerah dari Syamsul Arifin ke Gatot Pujo Nugroho. Kemudian, berkaitan adanya mutasi pejabat struktural di Pemprovsu beberapa waktu lalu. “Saya pikir persoalan itu cukup signifikan mempengaruhi serapan anggaran. Bila tahun lalu Silpa Rp400 miliar, pada tahun ini bisa meningkat 100 persen,” kata politisi Fraksi Demokrat Sumut itu.
Ditambahkannya, peluang meningkatnya jumlah Silpa itu juga diakibatkan waktu penggunaan anggaran hanya tersisa dua bulan ke depan. “Kami meminta Plt Gubsu menginstruksikan kepada SKPD, guna memaksimalkan penggunaan APBD itu. Jangan sampai, karena untuk menghabis-habiskan anggaran, kemudian para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan kepada masyarakat,” beber mantan anggota DPRD Sumut asal PKS itu.
Anggota Banggar lainnya, Ahmad Hosen Hutagalung memprediksi dan mengimbau kepada Plt Gubsu melakukan evaluasi terhadap SKPD, yang tak mampu memaksimalkan anggarannya.
Politisi PPP Sumut itu menyatakan, serapan anggaran itu secara otomatis akan menjadi pertimbangan Banggar DPRD Sumut melakukan evaluasi terhadap realisasi serapan anggaran serta untuk perencanaan APBD 2012.
Data Biro Keuangan Pemprovsu, Oktober 2010 lalu, serapan anggaran berkisar 43,9 persen, dan pada Oktober 2009 mencapai 50,29 persen. Realisasi serapan anggaran Oktober 2011 sebesar 51,93 mencakup pembiayaan dari 45 SKPD di lingkup Pemprovsu. Belanja Langsung sebesar Rp1,151 triliun, Belanja Tidak Langsung Rp1,356 triliun. Jadi totalnya Rp2,4 triliun dari Rp4,3 triliun atau 51,93 persen. (ari)
