25.6 C
Medan
Monday, June 3, 2024

Pembangunan Jembatan Baru Titi Dua Sicanang, Pembebasan Lahan Belum Dilakukan

ilustrasi jembatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan hingga kini belum ada kejelasan. Pasalnya, selain belum kunjung ditenderkan pengerjaannya, proses pembebasan lahan sebagai lokasi pembangunan jembatan yang baru juga belum dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU, Mukhyar mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan gambar DED Jembatan Titi Dua Sicanang kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukimann

dan Penataan Ruang Medan (PKPPR) Kota Medan agar dapat segara menghitung luasan lahan untuk dilakukan pembebasan agar dapat segera dibangun jembatan yang baru. “Gambar DED sudah sebulan lalu sudah kami berikan. Mohon dicek kepada PKPPR,” uku Mukhyar kepada Sumut Pos, Rabu (20/11).

Kepala Dinas PKPPR, Benny Iskandar ST MT yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya justru belum menerima gambar teknis detail DED yang fix dari Dinas PU. “Yang sudah diberikan itu bukan gambar teknis detail DED, yang ada dilampirkan hanya gambar review, itu berbeda. Kalau tidak ada DED maka jelas kami belum bisa menghitung luas lahan yang akan dilakukann pembebasan,” jawab Benny kepada Sumut Pos.

Benny mengatakan, pihaknya telah mencoba untuk berkoordiasi terkait hal itu. “Minggu lalu kami ada buat rapat terkait (jembatan titi dua Sicanang) itu, tapi memang (Dinas) PU tidak hadir (dalam rapat),” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah meminta agar setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemko Medan dapat berkoordinasi dengan baik. Sebab, buruknya koordinasi hanya akan memperlambat berjalannya program yang seharusnya sudah berjalan.

“Kuncinya koordinasi, harusnya ada koordinasi yang baik diantara mereka. Kalau ini begini terus, ya bagaimana ceritanya jembatan itu bisa segera dibangun,” tegas Bahrum.

Dijelaskan Bahrum, hadirnya Jembatan Titi Dua Sicanang yang baru merupakan kebutuhan yang mendesak bagi warga Sicanang. Hal itu seharusnya mendapatkan respon cepat dari Pemko Medan melaksanakan semua proses yang berkaitan dengan pembangunan jembatan dengan cepat agar pelaksanaan pembangunan bisa cepat terlaksana.

“Padahal masyarakat di sana sudah sangat butuh, tapi di Pemko cukup lambat. Ini harus segera dituntaskan, pembangunan jembatan sudah sangat mendesak, harusnya ini bisa jadi prioritas,” pungkasnya. (map/ila)

ilustrasi jembatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan hingga kini belum ada kejelasan. Pasalnya, selain belum kunjung ditenderkan pengerjaannya, proses pembebasan lahan sebagai lokasi pembangunan jembatan yang baru juga belum dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU, Mukhyar mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan gambar DED Jembatan Titi Dua Sicanang kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukimann

dan Penataan Ruang Medan (PKPPR) Kota Medan agar dapat segara menghitung luasan lahan untuk dilakukan pembebasan agar dapat segera dibangun jembatan yang baru. “Gambar DED sudah sebulan lalu sudah kami berikan. Mohon dicek kepada PKPPR,” uku Mukhyar kepada Sumut Pos, Rabu (20/11).

Kepala Dinas PKPPR, Benny Iskandar ST MT yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya justru belum menerima gambar teknis detail DED yang fix dari Dinas PU. “Yang sudah diberikan itu bukan gambar teknis detail DED, yang ada dilampirkan hanya gambar review, itu berbeda. Kalau tidak ada DED maka jelas kami belum bisa menghitung luas lahan yang akan dilakukann pembebasan,” jawab Benny kepada Sumut Pos.

Benny mengatakan, pihaknya telah mencoba untuk berkoordiasi terkait hal itu. “Minggu lalu kami ada buat rapat terkait (jembatan titi dua Sicanang) itu, tapi memang (Dinas) PU tidak hadir (dalam rapat),” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah meminta agar setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemko Medan dapat berkoordinasi dengan baik. Sebab, buruknya koordinasi hanya akan memperlambat berjalannya program yang seharusnya sudah berjalan.

“Kuncinya koordinasi, harusnya ada koordinasi yang baik diantara mereka. Kalau ini begini terus, ya bagaimana ceritanya jembatan itu bisa segera dibangun,” tegas Bahrum.

Dijelaskan Bahrum, hadirnya Jembatan Titi Dua Sicanang yang baru merupakan kebutuhan yang mendesak bagi warga Sicanang. Hal itu seharusnya mendapatkan respon cepat dari Pemko Medan melaksanakan semua proses yang berkaitan dengan pembangunan jembatan dengan cepat agar pelaksanaan pembangunan bisa cepat terlaksana.

“Padahal masyarakat di sana sudah sangat butuh, tapi di Pemko cukup lambat. Ini harus segera dituntaskan, pembangunan jembatan sudah sangat mendesak, harusnya ini bisa jadi prioritas,” pungkasnya. (map/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/