MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani siap mendampingi Gubernur Edy Rahmayadi berkeliling di Tapanuli Tengah dan Sibolga, guna memantau pembangunan yang ada di dua daerah tersebut.
“Bila perlu nanti naik sepeda motor saya dampingi beliau (Gubernur Edy) keliling Tapteng dan Sibolga. Iya, gak apa-apa saya siap selaku wakil rakyat,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Jumat (20/12).
Hal ini dia sampaikan mengingat awal ‘perseteruan’ antara Bupati Tapteng, Bakhtiar Sibarani dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bermula dari pernyataan Gubsu saat berkunjung ke Tapteng dalam rangka kampanye Pilgubsu 2018.
“Terlepas saya saudara bupati, saya sampaikan kedua belah pihak agar selesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Namun satu hal yang perlu saya informasikan, kunjungan beliau (Edy Rahmayadi) ke Tapteng menjelang Pilgubsu 2018. Dimana pada saat itu, bupati dan wakil bupati Tapteng baru dilantik. Jadi beliau (Edy) belum dilantik waktu itu,” tutur legislator asal Dapil Sumut IX, Tapteng-Sibolga tersebut. “Maka saya selaku anggota DPRD Sumut Dapil Sumut IX, mengimbau Gubsu datang lagi ke Tapteng setelah dilantik. Dan bupati pun sudah menjalankan program kerjanya. Supaya kita sama-sama tau realita di lapangan. Benar apa tidak pembangunan berjalan ditangan Bakhtiar dan Darwin selaku bupati dan wakil bupati Tapteng,” sambung Rahmansyah.
Dirinya tampak tak ingin memperpanjang polemik yang sudah menjadi konsumsi publik tersebut, terlebih partainya juga telah menyatakan kesiapan menjembatani komunikasi antarkedua kepala daerah itu.
“Terlepas masalah antara Gubsu dan bupati Tapteng, saya hanya mendoakan dan berharap kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan baik. Apalagi secara partai (NasDem), ketua DPW sudah juga menyatakan siap menjembatani komunikasi kedua belah pihak,” katanya.
Pada kesempatan itu, Rahmansyah menyampaikan sejumlah aspirasi yang ia terima dari konstituen dalam reses masa sidang I/2019 di dapilnya, baru-baru ini. Menurutnya Gubernur Edy dan Pemprovsu perlu memerhatikan aspirasi rakyatnya, terkhusus di Tapteng dan Sibolga.
“Pertama, masyarakat Kecamatan Barus meminta Gubsu memujudkan pembangunan Masjid Raya Barus. Dan menurut informasi dari masyarakat juga, persetujuan anggaran pembangunan masjid tersebut karena sebelumnya panitia dan Pemkab Tapteng berkunjung langsung ke DPRD Sumut untuk menyampaikannya,” katanya.
Persetujuan anggaran untuk pembangunan masjid tersebut, kata dia sudah diakomodir DPRD Sumut 2014-2019. Alasannya, karena masjid tersebut dinilai masyarakat sebagai simbol masuknya Islam ke Indonesia melalui Barus, Tapteng, terlebih berada pada titik nol wilayah tersebut.
“Kedua, masyarakat mengharapkan adanya pemugaran Sumur Nommensen, sebab dinilai sebagai tanda masuknya pertama sekali Protestan ke Indonesia khususnya wilayah Tapanuli, atau tepatnya di Kec. Barus Utara, Desa Suhorbo. Ketiga, masyarakat Tapteng-Sibolga mengharapkan pembangunan SMA negeri di Kecamatan Badiri, yang sampai saat ini belum ada,” paparnya.
Keempat, lanjut dia, masyarakat Tapteng khususnya kaum nelayan meminta Pemprovsu memerhatikan TPI Tangkahan supaya nasibnya tidak sama dengan TPI yang ada di Desa Pasangterendam Kec. Barus yang 99 persen sudah hancur total. “Tinggal satu persen saja belum hancur, yaitu namanya,” katanya.
Masyarakat juga meminta Gubsu memberi perhatian dibidang pertanian dan agraria di Sibolga, Tapteng, kesehatan dan asuransi nelayan serta kesejahteraan para guru honor baik madrasah ataupun sekolah minggu.
“Lalu masyarakat juga minta agar Gubsu terbuka tentang bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota yang ada di Sumut, khususnya Tapteng-Sibolga. Ada atau tidak bantuan keuangan provinsi di Tapteng-Sibolga khususnya pada TA 2019 dan 2020. Intinya masyarakat minta Gubsu tidak pilih kasih dalam memerhatikan kabupaten dan kota di Sumut, dalam hal membantu pembangunan di daerah. Jangan sampai ada daerah yang merasa dianaktirikan,” pungkasnya. (prn)
