Sengketa Tanah Sari Rejo
MEDAN-Pemko Medan telah mengagendakan pertemuan antara Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, dengan perwakilan masyarakat Sari Rejo, Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), guna membicarakan rencana penyelesaian sengketa lahan tersebut pekan depan.
Hal itu dikemukakan oleh Zul Ahmadi, staf protokoler Pemko Medan yang ditemui wartawan koran ini di Lobi Balai Kota Medan, Kamis (21/4). “Surat sudah ke Pak Wali, kemungkinan Selasa pekan depan. Ini juga melihat-lihat waktu Pak Wali yang senggang, karena setiap hari jadwal Pak Wali padat. Tapi, nanti saya tanyakan lagi kapan waktu tepatnya,” ujarnya.
Ditambahkannya, pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi antara Pemko Medan dan Formas, karena pada pertemuan nanti terbilang relatif besar. Karena sesuai dengan permintaan Rahudman Harahap, pihak masyarakat yang hadir pada pertemuan itu sebanyak 30 orang agar informasi dapat diterima masyarakat secara keseluruhan. “Pak Wali kan minta masyarakat Sari Rejo 30 orang, mungkin nanti pertemuannya di ruang rapat,” terangnya lagi.
Hal itu pun dibenarkan oleh Ketua Formas, Riwayat Pakpahan. “Saya sudah kontak dan mendapat kabar dari Pak Zul, staf protokoler. Katanya Selasa depan Formas akan dijamu Pak Wali Kota untuk membicarakan mengenai sengketa lahan Sari Rejo. Mudah-mudahan nanti ada titik terang dari pembicaraan itu,” ungkapnya.
Berkunjung ke Sumut Pos
Sementara itu, siang kemarin, rombongan Formas berkunjung ke kantor redaksi Sumut Pos di gedung Graha Pena Medan. Mereka memberikan apresisasi kepada Sumut Pos yang banyak memberitakan kasus sengketa tanah antara TNI AU dengan masyarakat Sari Rejo. Kedatangan mereka diterima Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimpred), Pandapotan MT Siallagan dan Redaktur Pelaksana, Faliruddin Lubis
Drs H Riwayat Pakpahan, sebagai Ketua rombongan Formas mengucapakan terima kasihnya kepada Sumut Pos yang dinilainya sebagai satu-satunya media yang senantiasa mengikuti perkembangan sengketa tanah antara masyarakat Sari Rejo dengan TNI AU. Mereka berharap pemberitaan seperti ini terus ditindaklanjuti hingga kasus ini selesai.
“Hingga saat ini TNI AU terus mengklaim tanah yang kami tempati sebanyak 9 lingkungan dengan 5 ribu lebih Kepala Keluarga. Padahal kami memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah kami itu, namun TNI AU terus ngotot bahwa area kami itu milik TNI AU,” kata Pakpahan.
Sejauh ini mereka sudah mengadukan kasus ini kepada Wakil Presiden, anggota DPD dan BPN Pusat, namun beberapa kali pertemuan belum juga menemukan solusi. “Bahkan Wali Kota Medan berjanji usai Pilkada kemarin, kasus sengketa tanah ini sudah selesai, nyatanya hingga sekarang ini kasusnya belum juga tuntas,” kenangnya.
Dalam pertemuan itu, Wapimpred dan Redaktur Pelaksana Harian Sumut Pos berjanji akan terus menindaklanjut kasus sengketa lahan antara TNI AU dengan masyarakat Sari Rejo. “Ya, kami berharap kita saling memberikan informasi tentang perkembangan tentang kasus ini ke depannya, dengan acuan Sumut Pos sebagai medianya,” kata Pandapotan. (ari/azw)
