MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dianggap subjektif dalam penempatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu. Hal ini mengacu karena tiada kejelasan hingga kini atas hasil seleksi jabatan terhadap sembilan peserta lelang lainnya.
“Masih banyak cara untuk sampai ke Roma atau ke tujuan. Asal jangan membiarkan atau menggantung mimpi orang lain yang bisa memengaruhi subjektivitas kepemimpinan Gubsu akhirnya,” ujar Pengamat Pemerintahan Rafriandi Nasution menjawab Sumut Pos, Rabu (21/8).
Dia mengatakan, Gubsu Edy selaku user bisa melakukan apa saja untuk menentukan pejabat yang dianggapnya cakep dan kapabel di bidangnya masing masing. Apalagi jabatan asisten, kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Kominfo dan lainnya yang merupakan jabatan strategis dan menentukan target pendapatan asli daerah (PAD) dan kelancaran Program Sumut Bermartabat.
“Lelang sudah dilakukan, hasil pun sudah diketahui sebenarnya, cuma belum memuaskan buat Gubsu. Saya kira 9 orang itu bisa dibawa Gubsu jalan-jalan meninjau provinsi atau lokasi yang bisa membangun komunikasi yang lancar saling bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman serta 9 pejabat itu bisa mengetahui visi, misi dan keinginan pencapaian yang diharapkan Gubsu,” katanya.
Mantan anggota DPRD Sumut ini menambahkan, dari bangunan perjalanan tersebut Gubsu bisa mengetahui kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mau ditempatkan, sehingga kelak bisa cepat gerak dan pencapaian yang ditargetkan atau yang ingin dicapai.
“Penyesuaian untuk menjadi teamwork itu perlu, apalagi antara Gubsu dengan aparaturnya punya keinginan sama tapi mimpinya berbeda. Atau Gubsu sebagai leader dia putus aja ambil dan pakai yang sembilan orang itu, serta awasi dengan ketat dan yang tak sesuai target segera ganti,” katanya.
Sekretaris Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprovsu, Ibnu S Utomo mengaku tidak mengetahui nasib sembilan orang pejabat lagi yang masih menggantung, pascamengikuti hasil lelang belum lama ini. “Seperti apa kelanjutan, langsung ditanyakan saja ke bu sekda selaku ketua pansel. Saya kebetulan lagi di luar kota beberapa hari ini, jadi gak ikuti perkembangan,” ujarnya.
Lantas seperti apa polanya ke depan, apakah tetap dilantik 9 orang itu atau malah dibuka seleksi ulang? “Nah ini yang saya tidak tahu. Saya tidak ada terlibat diskusi lagi dengan gubernur dan ketua pansel soal ini. Atau coba tanya ke BKD,” katanya.
Ketua Pansel R Sabrina sampai berita ini dikirimkan ke redaksi belum bersedia menjawab wartawan. Saat hendak ditemui di ruang kerjanya, dia tidak berada di ruangan. Informasi yang diperoleh dia sedang ada kegiatan di luar kantor. Kendati demikian, ia sebelumnya menjelaskan dalam hal ini pihaknya menunggu kebijakan dari Gubsu Edy selaku pengguna dari para pimpinan OPD.
“Hasil pansel kan sudah kami kasihkan. Kebijakan tetap ada di pimpinan (Gubsu). Begitu juga kalau yang lainnya itu (sembilan orang yang belum dilantik), terserah pimpinan,” katanya.
Ia mengungkapkan, bisa saja selain pembukaan seleksi ulang mekanisme yang akan dilakukan gubernur selaku kepala daerah, melakukan rotasi jabatan antarpejabat eselon II. “Itu terserah pimpinan. Kami hanya pelaksana penilaian saja. Ini yang kami belum tahu. Nanti akan kami tanyakan lagi seperti apa kebijakannya,” ujarnya.
Sejauh ini, sambung dia, belum ada pembahasan lanjutan pihaknya dengan Gubsu terkait nasib sembilan orang calon pimpinan OPD Pemprovsu itu. “Kan baru semalam ya (Jumat pelantikan), ditambah ada kesibukan begini (paripurna), jadi kami belum sempat mendiskusikannya. Saya cuma bilang, untuk pengisian eselon II itu bisa dari eselon II ke eselon II, namun itu tidak perlu dilelang. Tapi boleh juga dilelang,” katanya usai sidang paripurna di DPRD Sumut, Senin (12/8).
Saat disinggung apakah berarti sampai kini masih menggantung nasib sembilan orang hasil seleksi yang lalu? Sabrina kembali menjawab bahwa hal tersebut merupakan prerogatif gubernur. “Itukan konsumsi pimpinan dan kami sudah serahkan hasilnya. Namun memang tak boleh kami ungkap berapa nilainya, siapa orangnya yang mampu dan tidak mampu,” pungkasnya.
Diketahui, Gubsu Edy sudah melantik tujuh orang pejabat hasil lelang JPT Pratama pada Jumat (9/8) lalu. Namun, terhadap sembilan orang lagi sejauh ini belum dia putuskan apakah tetap dilantik atau dibuka seleksi ulang. Padahal total ada 16 JPT yang dilelang oleh pansel dan tiga nama dengan passing grade tertinggi, sudah diserahkan ke Gubsu. (prn/ila)
