26 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Rahudman Belum Ada Waktu Melantik

Kekosongan Direksi BUMD Masih Berlanjut

MEDAN- Kekosongan direksi definitif di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan terus berlanjut. Hingga kini, Wali Kota Medan belum juga menetapkan nama-nama yang bakal menduduki jabatan direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pembangunan.

Padahal sebelumnya, panitia rekrutmen direksi BUMD yang juga Assisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan Arif Tri Nugoho mengungkapkan, 20 Oktober lalu akan diumumkan nama-nama calon direksi yang akan dilantik. Namun hingga kini, nama kesepuluh calon direksi BUMD milik Pemko Medan teresebut masih menjadi rahasia.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap, dia kembali menegaskan, nama-nama yang akan menduduki direksi di PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan sudah dikantongi. Sedangkan pelatikannya masih dalam proses, tinggal menunggu waktu yang tepat.

“Belum ada waktu untuk melantiknya. Tinggal menunggu waktuku sajanya itu. Semuanya sudah selesai, orang-orangnya pun sudah ada,” kata Rahudman, usai jamuan makan malam Puteri Indonesia 2011 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (20/10) malam.

Rahudman kembali memastikan, pelantikan direksi BUMD tersebut akan segera dilantik, sebelum 2012. “Sudah memang, tapi kita melihat waktu yang pas. Karena masih sibuk kali kita saat ini. Pastinya, sebelum pengajuan APBD 2012 itu sudah dilantik. Secepatnya akan diselesaikan itu,” ucapnya.

Menanggapi kekosongan direksi BUMD tersebut, Acil Lubis selaku aktivis 1998 mengkhawatirkan bakal terjadi kebocoran PAD yang dapat merugikan Pemko Medan. “Kekosongan di tubuh PD milik Pemko Medan sudah terlalu lama. Jika ini terus dibiarkan, sangat dikhawatikan terjadinya kebocoran anggaran atau pendapatan yang sangat besar manfaatnya bagi penambahan APBD Kota Medan,” katanya.

Artinya, lanjut Acil, dengan tidak adanya pimpinan yang definitif, berarti segala sumber pemasukan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemko Medan, tidak berjalan dengan semestinya. Karena pengawasan tidak bisa sepenuhya dilakukan dengan hanya mengangkat Plt Direktur Oprasional pada masing-masing PD.

“Untuk itu kita minta Wali Kota Medan segera melantik direksi definitif, agar segala pemasukan yang menyangkut dengan anggaran bisa berjalan semestinya dan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kekosongan pimpinan PD untuk memperkaya diri sendiri,” tandasnya.(adl)

Kekosongan Direksi BUMD Masih Berlanjut

MEDAN- Kekosongan direksi definitif di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan terus berlanjut. Hingga kini, Wali Kota Medan belum juga menetapkan nama-nama yang bakal menduduki jabatan direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pembangunan.

Padahal sebelumnya, panitia rekrutmen direksi BUMD yang juga Assisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan Arif Tri Nugoho mengungkapkan, 20 Oktober lalu akan diumumkan nama-nama calon direksi yang akan dilantik. Namun hingga kini, nama kesepuluh calon direksi BUMD milik Pemko Medan teresebut masih menjadi rahasia.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap, dia kembali menegaskan, nama-nama yang akan menduduki direksi di PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan sudah dikantongi. Sedangkan pelatikannya masih dalam proses, tinggal menunggu waktu yang tepat.

“Belum ada waktu untuk melantiknya. Tinggal menunggu waktuku sajanya itu. Semuanya sudah selesai, orang-orangnya pun sudah ada,” kata Rahudman, usai jamuan makan malam Puteri Indonesia 2011 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (20/10) malam.

Rahudman kembali memastikan, pelantikan direksi BUMD tersebut akan segera dilantik, sebelum 2012. “Sudah memang, tapi kita melihat waktu yang pas. Karena masih sibuk kali kita saat ini. Pastinya, sebelum pengajuan APBD 2012 itu sudah dilantik. Secepatnya akan diselesaikan itu,” ucapnya.

Menanggapi kekosongan direksi BUMD tersebut, Acil Lubis selaku aktivis 1998 mengkhawatirkan bakal terjadi kebocoran PAD yang dapat merugikan Pemko Medan. “Kekosongan di tubuh PD milik Pemko Medan sudah terlalu lama. Jika ini terus dibiarkan, sangat dikhawatikan terjadinya kebocoran anggaran atau pendapatan yang sangat besar manfaatnya bagi penambahan APBD Kota Medan,” katanya.

Artinya, lanjut Acil, dengan tidak adanya pimpinan yang definitif, berarti segala sumber pemasukan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemko Medan, tidak berjalan dengan semestinya. Karena pengawasan tidak bisa sepenuhya dilakukan dengan hanya mengangkat Plt Direktur Oprasional pada masing-masing PD.

“Untuk itu kita minta Wali Kota Medan segera melantik direksi definitif, agar segala pemasukan yang menyangkut dengan anggaran bisa berjalan semestinya dan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kekosongan pimpinan PD untuk memperkaya diri sendiri,” tandasnya.(adl)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/