MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur kembali dibahas Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait Pemprov Sumut.
Adapun rekomendasi yang disampaikan Komisi B atas persoalan ini, yakni agar pemerintah memberikan kuota impor jagung dan bahan pakan lain langsung pada asosiasi peternak petelur dalam hal ini P3SU. Sebab bila impor melalui Perum Bulog, hanya menambah mata rantai dan menambah biaya.
Kemudian, segala bentuk bantuan pemerintah (PKH dan sebagainya) sebaiknya tetap mengikutkan telur sebagai item bantuan. Mengingat ini akan menambah daya serap telur dan menjamin tercukupinya protein bagi keluarga penerima bantuan. Terakhir, mengenai bungkil kedelai. Diminta supaya diberi kesempatan bagi P3SU menjadi pelaku impor untuk kebutuhannya sendiri.
“Kami berharap pemerintah menindaklanjuti dan memberikan solusi konkret, sebagai upaya menyelamatkan peternak ayam petelur dari kehancuran,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur, Senin (22/2).
Sugianto menjelaskan, saat ini harga telur ayam di tingkat peternak Rp1.020 per butir, sementara HPP-nya sekitar Rp1.200. Harga bungkil naik dari Rp5.500 menjadi Rp9.000 per kilogram. Harga jagung pun sudah mendekati Rp5.000 per kilogram, harga tepung ikan dari Rp7.000 menjadi Rp12.000 per kilogram.
“Begitu juga MBM sudah Rp11.000. Nah, dalam komposisi pakan, penggunaan bungkil minimal 20 persen, jagung paling sedikit 50 persen,” bebernya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam rakor selama 2 hari pada pekan lalu tersebut, pihaknya memberi apresiasi terhadap langkah cepat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, atas permasalahan dimaksud. Terutama untuk menindaklanjuti masalah naiknya harga bahan pakan dan rendahnya harga telur, yang mengakibatkan kerugian peternak hingga miliaran rupiah.
“Peranan dari peternak ayam petelur itu sangat besar. Pertama, kita harus sadari, telur ayam adalah sumber protein hewani paling murah dan terjangkau. Seumpamanya hanya punya uang Rp10 ribu, masih bisa beli 6 butir telur dan sedikit cabai untuk lauk makan,” jelas Sugianto lagi.
Kedua, kecukupan protein hewani penting untuk menjamin kecerdasan anak cucu, sebagai penerus bangsa ini. Ketiga, apabila peternak ayam petelur bangkrut, sambung Sugianto, bisa mengakibatkan kelangkaan telur, dan akhirnya harga telur mahal, tidak terjangkau bagi masyarakat pada umumnya.
“Kecukupan protein hewani pun terancam. Di sini, intervensi pemerintah sangat penting guna mencegah peternak ayam petelur, jangan sampai bangkrut,” pungkas Sugianto. (prn/saz)
Teks Foto
IST
RAKOR: Komisi B DPRD Sumut saat melaksanakan rakor, menindaklanjuti mahalnya bahan pakan untuk para peternak ayam petelur saat ini, sehingga mereka dapat tetap eksis dengan mengundang instansi terkait Pemprov Sumut, pekan lalu.
