MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, yang kini menjabat Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Riadil Akhir Lubis, angkat bicara soal protes pelaku UMKM di Kota Medan dan sekitarnya atas belum dibayarnya tagihan pengadaan masker mereka tahun anggaran 2020.
Riadil mengatakan, proses pembayaran masker dilakukan pada awal TA. 2021. Saat ini, menurutnya, proses pembayarannya sedang diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Dan sedang diproses,” ujarnya menjawab konfirmasi wartawan, Kamis (22/7).
Pihaknya memahami kekecewaan para pelaku UMKM itu. “Dan justru pengadaan masker kemarin dalam upaya menggerakkan usaha bidang UMKM dengan memberi kesempatan. Jadi sudah diajukan dan dibahas bersama dengan BPKAD, Inspektorat dan lainnya,” terang dia.
Ia mengaku tetap ikut memonitor perkembangan pengajuan pembayaran tersebut. “Saya sebagai Kadis Perindag tetap memonitor perkembangannya dan berkoordinasi dengan kepala BPBD saat ini. Jadi bukan dibiarkan, justru juga dilakukan komunikasi dengan beberapa UMKM-nya selama ini untuk dijelaskan,” pungkasnya.
Diketahui, sejumlah pelaku UMKM di wilayah Medan dan sekitarnya menuntut Pemprov Sumut membayarkan tagihan atas pengadaan masker TA. 2020. Adapun pekerjaan itu bagian dari pengendalian Covid-19 di Sumut, yang kala itu diadakan oleh BPBD Sumut, di bawah kepemimpinan Riadil Lubis.
Para pelaku UMKM itu mendesak Riadil untuk melunasi semua tagihan masker. Salah seorang pelaku UMKM, Rizal, mengungkapkan seharusnya mereka menerima pembayaran pada Desember 2020. Namun sampai kini belum terealisasi dengan alasan yang tak jelas meskipun urusan berkas pembayaran sudah dilakukan sejak lama. “Kami ini pelaku usaha kecil yang seharusnya butuh bantuan dan sokongan pemerintah. Justru kami diperlakukan tak adil di situasi sulit ini,” katanya kepada wartawan di Medan, Rabu (21/7).
Pelaku UMKM lainnya, Jay, mengatakan seharusnya Riadil Lubis jangan lepas tanggungjawab meskipun saat ini tak lagi menjabat kepala BPBD Sumut. “Harusnya jauh-jauh hari persoalan masker ini dituntaskan, karena bisa jadi preseden buruk bagi gubernur dan wakil gubernur yang selama ini mendukung sektor UMKM,” katanya. “Kami yang merasa senasib saat ini sudah membentuk satu wadah perjuangan bersama dan sedang memintakan izin kepada pihak kepolisian untuk aksi demo. Mudah-mudahan semua upaya kami membuahkan hasil,” imbuh Putra, pelaku UMKM lainnya.
Dari informasi yang dihimpun wartawan, tercatat sekitar seratusan pelaku UMKM di Sumut yang sudah menyelesaikan pekerjaan masker, namun belum menerima pembayaran. Total yang harus diterima mereka (akumulasi) diperkirakan berkisar Rp10 miliar. (prn/ila)
