27 C
Medan
Sunday, September 29, 2024

Pemprovsu Inisiasi Rakor Kelangkaan BBM di Sumut, Pertamina ‘Ngeles’ Dampak PPKM Berlevel

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Sumut, menjadi atensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Untuk itu, Pemprovsu meminta PT Pertamina harus memastikan ketersediaan BBM dan mengatasi kelangkaan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Sumut.

RAKOR: Kabiro Perekonomian Setdaprovsu, Naslindo Sirait (baju kuning) pimpin rakor bersama PT Pertamina dan stakeholder terkait kelangkaan BBM di Sumut, di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (22/10) siang. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

Hal ini terungkap dalam rekomendasi yang dihasilkan dari rapat koordinasi Pemprov Sumut melalui Biro Perekonomian dengan PT Pertamina dan stakeholder terkait soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sumut, Jumat (22/10) siang. Selain memastikan ketersediaan BBM, Pertamina juga diminta untuk meningkatkan pengawasan penyaluran BBM sehingga berjalan dengan tepat sasaran, terutama untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

“Menyusun usulan kabupaten/kota pada 2022 di Sumut dan menyampaikannya ke BPH Migas. MOR I Pertamina harus sanggup dan akan menyalurkan JBT dan JBKP, sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas sampai pada Desember 2021,” kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Naslindo Sirait saat membacakan resume selaku pimpinan rapat.

Kemudian, sebut dia, MOR I Pertamina akan menyerahkan data terkait penyaluran BBM di Sumut kepada Pemprov Sumut melalui Biro Perekonomian untuk dapat digunakan sebagai pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. “Keempat akan dilakukan rakor lanjutan pada Jumat depan bersama kabupaten/kota, dan pengawasan penyaluran BBM di Sumut. Kelima, pemerintah kabupaten/kota agar proaktif melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM di wilayahnya masing-masing, antara lain terkait dengan rekomendasi dari OPD (organisasi perangkat daerah),” katanya.

Selain jajaran Pertamina, hadir dalam rakor yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan itu yakni, perwakilan Kodam I/BB, perwakilan Polda Sumut, Dinas ESDM Sumut, Kadishub Sumut, Alfi Syahriza, pelaku bisnis SPBU, dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota secara virtual. Adapun pembahasan dalam rakor, pihak Pertamina ditekankan untuk lebih mengetatkan pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah Sumut. Antara lain, bagi masyarakat yang membeli BBM melalui jeriken.

Lalu, selain menjamin ketersediaan BBM hingga akhir tahun ini, Pertamina juga harus menambah kuota BBM sehingga tidak terjadi lagi antrean di banyak stasiun bahan bakar umum atau SPBU di Sumut. Memastikan pula stok bio solar untuk kalangan nelayan, sektor pertanian maupun pelaku UMKM.

Pasalnya dari pemaparan pihak Pertamina, mestinya kuota BBM yang tersedia dengan fakta di lapangan tidak menyebabkan antrean pada SPBU. Permintaan mengenai dokumen kuota distribusi BBM di Sumut secara kompak juga disampaikan peserta rapat.

“Saya selalu rapat dengan Pertamina ini. Kalau bicara by data memang sangat bagus, tapi fakta di lapangan sangat amburadul. Kelangkaan BBM ini buat pak Kapolda marah. Apakah kuota kita turun sejak Covid? Coba di SPBU yang distribusi solar, dikasih kami dokumennya biar bisa kami ikut awasi,” ujar AKP Feri Siagian mewakili Ditreskrimsus Poldasu.

Ngeles

Region Manager Retail Sales I, Pierre Janitza Wauran, dalam kesempatan itu terkesan ‘ngeles’ atau seperti mencari alasan terkait kelangkaan BBM bersubsidi ini. Sebab ia mengatakan, ada korelasi antara penurunan level PPKM di Sumut dengan kelangkaan yang terjadi.

“Diawali kebangkitan ekonomi kita pasca PPKM. Setelah dibuka kami menarik semua kebutuhan sehingga kami harus menormalisasikan itu. Untuk stok (bio solar) kondisi normal, depot kami terintegrasi. Wilayah kami ada lima provinsi. Pendistribusian ini sebenarnya sesuatu yang baru. Kaget dengan perubahan jadi harus disesuaikan,” katanya.

Terlebih ia mengaku, untuk pasokan elpiji bersubsidi tidak bergejolak seperti BBM. Dan Medan, sebut Pierre, menjadi salah satu wilayah yang bergejolak dampak kelangkaan distribusi BBM. “Ya, kebutuhan elpiji kita aman,” ujarnya seraya menegaskan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagaimana hasil rakor.

Pihaknya pun menekankan, stok BBM di Sumut bakal aman jelang Natal hingga tahun baru nanti. Selain itu, menggaransi bahwa kelangkaan BBM yang terjadi dalam waktu dekat akan normal kembali.

Awasi Penyimpangan BBM

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak memerintahkan seluruh jajarannya melakukan penertiban terhadap penyimpangan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dikatakan Panca melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat (22/10).

Menurut Hadi, perintah tersebut ditujukan kepada seluruh Kapolrestabes, Kapolresta dan Kapolres di Sumut. “Para Kapolrestabes dan Kapolres segera cek dan koordinasikan dengan pemilik SPBU di wilayahnya masing-masing untuk diketahui berapa DO yang diterima setiap hari,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, agar para Kapolres dan Kapolrestabes untuk menempatkan anggota melakukan pengamanan dan mengatur lalu lintas di SPBU apabila terjadi antrean. “Lakukan penertiban setiap adanya penyimpangan BBM yang terjadi di SPBU. Seperti menjual atau membeli dalam kemasan jerigen di SPBU lalu ditampung dan jual kembali kepada masyarakat, Kemudian mengungkap adanya penimbunan BBM ilegal,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait masalah kelangkaan BBM di Sumut. Dari hasil koordinasi yang dilaksanakan pihak Pertamina mengakui penyuplaian pasokan bahan bakar minyak (BBM) dibeberapa wilayah di Sumut terlambat. “Dari hasil rapat dengan pihak Pertamina memang supplai BBM di Sumut mengalami keterlambatan,” kata Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol John Nababan, Sabtu (16/10) lalu.

Selain itu, lanjutnya, dari hasil penyelidikan tim di lapangan adanya keterbatasan stok di Depot Pertamina. Kelangkaan pasokan BBM di beberapa wilayah di Sumut karena keterlambatan dari tiga kapal pengangkut (tanker-red) dari Singapura dan Malaysia, karena ada beberapa penyebab masalah teknis di lapangan. “Sehingga pengiriman pasokan BBM melalui tiga kapal tanker yakni Kapal Bintang Samudera, Champion dan Rosadini, mengalami keterlambatan mengantar BBM ke Pelabuhan Belawan,” sebutnya.

John menerangkan, pihak Pertamina mengaku ketiga kapal tanker yang membawa BBM telah bersandar di Pelabuhan Belawan. “Nantinya pasokan BBM ini secepatnya dikirimkan Pertamina ke SPBU di Sumut agar masyarakat tidak mengantri untuk mendapatkan BBM. Mudah-mudahan kedepannya pasokan BBM akan stabil keberadaan di wilayah Medan dan sekitarnya,” pungkasnya. (prn/dwi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Sumut, menjadi atensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Untuk itu, Pemprovsu meminta PT Pertamina harus memastikan ketersediaan BBM dan mengatasi kelangkaan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Sumut.

RAKOR: Kabiro Perekonomian Setdaprovsu, Naslindo Sirait (baju kuning) pimpin rakor bersama PT Pertamina dan stakeholder terkait kelangkaan BBM di Sumut, di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (22/10) siang. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

Hal ini terungkap dalam rekomendasi yang dihasilkan dari rapat koordinasi Pemprov Sumut melalui Biro Perekonomian dengan PT Pertamina dan stakeholder terkait soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sumut, Jumat (22/10) siang. Selain memastikan ketersediaan BBM, Pertamina juga diminta untuk meningkatkan pengawasan penyaluran BBM sehingga berjalan dengan tepat sasaran, terutama untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

“Menyusun usulan kabupaten/kota pada 2022 di Sumut dan menyampaikannya ke BPH Migas. MOR I Pertamina harus sanggup dan akan menyalurkan JBT dan JBKP, sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas sampai pada Desember 2021,” kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Naslindo Sirait saat membacakan resume selaku pimpinan rapat.

Kemudian, sebut dia, MOR I Pertamina akan menyerahkan data terkait penyaluran BBM di Sumut kepada Pemprov Sumut melalui Biro Perekonomian untuk dapat digunakan sebagai pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. “Keempat akan dilakukan rakor lanjutan pada Jumat depan bersama kabupaten/kota, dan pengawasan penyaluran BBM di Sumut. Kelima, pemerintah kabupaten/kota agar proaktif melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM di wilayahnya masing-masing, antara lain terkait dengan rekomendasi dari OPD (organisasi perangkat daerah),” katanya.

Selain jajaran Pertamina, hadir dalam rakor yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan itu yakni, perwakilan Kodam I/BB, perwakilan Polda Sumut, Dinas ESDM Sumut, Kadishub Sumut, Alfi Syahriza, pelaku bisnis SPBU, dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota secara virtual. Adapun pembahasan dalam rakor, pihak Pertamina ditekankan untuk lebih mengetatkan pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah Sumut. Antara lain, bagi masyarakat yang membeli BBM melalui jeriken.

Lalu, selain menjamin ketersediaan BBM hingga akhir tahun ini, Pertamina juga harus menambah kuota BBM sehingga tidak terjadi lagi antrean di banyak stasiun bahan bakar umum atau SPBU di Sumut. Memastikan pula stok bio solar untuk kalangan nelayan, sektor pertanian maupun pelaku UMKM.

Pasalnya dari pemaparan pihak Pertamina, mestinya kuota BBM yang tersedia dengan fakta di lapangan tidak menyebabkan antrean pada SPBU. Permintaan mengenai dokumen kuota distribusi BBM di Sumut secara kompak juga disampaikan peserta rapat.

“Saya selalu rapat dengan Pertamina ini. Kalau bicara by data memang sangat bagus, tapi fakta di lapangan sangat amburadul. Kelangkaan BBM ini buat pak Kapolda marah. Apakah kuota kita turun sejak Covid? Coba di SPBU yang distribusi solar, dikasih kami dokumennya biar bisa kami ikut awasi,” ujar AKP Feri Siagian mewakili Ditreskrimsus Poldasu.

Ngeles

Region Manager Retail Sales I, Pierre Janitza Wauran, dalam kesempatan itu terkesan ‘ngeles’ atau seperti mencari alasan terkait kelangkaan BBM bersubsidi ini. Sebab ia mengatakan, ada korelasi antara penurunan level PPKM di Sumut dengan kelangkaan yang terjadi.

“Diawali kebangkitan ekonomi kita pasca PPKM. Setelah dibuka kami menarik semua kebutuhan sehingga kami harus menormalisasikan itu. Untuk stok (bio solar) kondisi normal, depot kami terintegrasi. Wilayah kami ada lima provinsi. Pendistribusian ini sebenarnya sesuatu yang baru. Kaget dengan perubahan jadi harus disesuaikan,” katanya.

Terlebih ia mengaku, untuk pasokan elpiji bersubsidi tidak bergejolak seperti BBM. Dan Medan, sebut Pierre, menjadi salah satu wilayah yang bergejolak dampak kelangkaan distribusi BBM. “Ya, kebutuhan elpiji kita aman,” ujarnya seraya menegaskan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagaimana hasil rakor.

Pihaknya pun menekankan, stok BBM di Sumut bakal aman jelang Natal hingga tahun baru nanti. Selain itu, menggaransi bahwa kelangkaan BBM yang terjadi dalam waktu dekat akan normal kembali.

Awasi Penyimpangan BBM

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak memerintahkan seluruh jajarannya melakukan penertiban terhadap penyimpangan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dikatakan Panca melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat (22/10).

Menurut Hadi, perintah tersebut ditujukan kepada seluruh Kapolrestabes, Kapolresta dan Kapolres di Sumut. “Para Kapolrestabes dan Kapolres segera cek dan koordinasikan dengan pemilik SPBU di wilayahnya masing-masing untuk diketahui berapa DO yang diterima setiap hari,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, agar para Kapolres dan Kapolrestabes untuk menempatkan anggota melakukan pengamanan dan mengatur lalu lintas di SPBU apabila terjadi antrean. “Lakukan penertiban setiap adanya penyimpangan BBM yang terjadi di SPBU. Seperti menjual atau membeli dalam kemasan jerigen di SPBU lalu ditampung dan jual kembali kepada masyarakat, Kemudian mengungkap adanya penimbunan BBM ilegal,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait masalah kelangkaan BBM di Sumut. Dari hasil koordinasi yang dilaksanakan pihak Pertamina mengakui penyuplaian pasokan bahan bakar minyak (BBM) dibeberapa wilayah di Sumut terlambat. “Dari hasil rapat dengan pihak Pertamina memang supplai BBM di Sumut mengalami keterlambatan,” kata Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol John Nababan, Sabtu (16/10) lalu.

Selain itu, lanjutnya, dari hasil penyelidikan tim di lapangan adanya keterbatasan stok di Depot Pertamina. Kelangkaan pasokan BBM di beberapa wilayah di Sumut karena keterlambatan dari tiga kapal pengangkut (tanker-red) dari Singapura dan Malaysia, karena ada beberapa penyebab masalah teknis di lapangan. “Sehingga pengiriman pasokan BBM melalui tiga kapal tanker yakni Kapal Bintang Samudera, Champion dan Rosadini, mengalami keterlambatan mengantar BBM ke Pelabuhan Belawan,” sebutnya.

John menerangkan, pihak Pertamina mengaku ketiga kapal tanker yang membawa BBM telah bersandar di Pelabuhan Belawan. “Nantinya pasokan BBM ini secepatnya dikirimkan Pertamina ke SPBU di Sumut agar masyarakat tidak mengantri untuk mendapatkan BBM. Mudah-mudahan kedepannya pasokan BBM akan stabil keberadaan di wilayah Medan dan sekitarnya,” pungkasnya. (prn/dwi)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/