MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Medan Tembung di Kelurahan Bandar Selamat mengeluhkan buruknya layanan BPJS Kesehatan di Kota Medan. Regulasi yang ada di BPJS kerap kali menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, padahal masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.
Seperti hal yang diungkapkan salah satu warga Bandar Selamat, Ira Siregar. Wanita paruh baya ini mengatakan, ia dan keluarganya merupakan peserta BPJS Mandiri kelas III. Ia mengaku selalu membayar iuran tepat waktu, namun sering kali mendapatkan pelayanan kesehatan yang mengecewakan.
“Kami bayar kok, walaupun kelas yang paling murah. Tapi kalau berobat ke RS sering kali ditolak, banyak kali aturannya. Alasannya regulasi lah, kamar penuh lah dan macam-macam. Kecewa kali kami ini, padahal kami bayar, bukan gratis-gratis,” ucap Ira saat menghadiri kegiatan Reses anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Hj Netty Yuniaty Siregar, Sabtu (21/12) di jalan Letda Sudjono kelurahan Bandar Selamat Medan Tembung.
Hal senada disampaikan oleh warga lainnya, Raja Aritonang, meminta agar pihak BPJS berkenan untuk membatalkan kenaikan iuran sejak 1 Januari 2020 mendatang. Sebab selain sangat memberatkan masyarakat, layanan BPJS Kesehatan juga dinilai belum sepadan dengan iuran yang dikeluarkan.
“Belum lagi tarif listrik, air, semuanya naik, mana sanggup kami. Di sini banyak kali yang pengangguran. Lalu pengangguran pun jadi pemicu maraknya peredaran narkoba di daerah ini, maling pun jadi banyak. Akibatnya apa, masyarakat yang baik-baik yang jadi korban karena hampir setiap hari harus kehilangan harta bendanya akibat dicuri. Akhirnya, faktor keamanan pun jadi masalah saat ini,” cetusnya.
Untuk itu, Aritonang meminta agar DPRD Medan mau membuat kebijakan agar seluruh masyarakat Kota Medan bisa mendapatkan jaminan kesehatan gratis dan pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu DPRD Medan juga diminta untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberantas narkoba, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang selalu resah atas perilaku oknum-oknum yang nekat mencuri harta benda masyarakat. “Kami yakin ibu Netty mampu menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi kami ini,” ujar Raja Aritonang.
Menjawab hal itu, perwakilan BPJS Kesehatan yang hadir, Rizki Rahmansyah mengatakan, seharusnya penolakan itu memang tidak boleh lagi terjadi. Sebab saat ini sudah ada jenjang rujukan, di mana pasien harus mulai dari RS tipe C terlebih dahulu agar pasien di RS tipe B dan seterusnya tidak membludak.
“Sekarang ada aplikasi untuk pengaduan, dan petugas kami di RS siap melayani keluhan itu. Kami minta masyarakat agar melaporkan hal-hal seperti itu lewat aplikasi, kami siap menindaklanjuti RS yang bertindak nakal dengan memberikan teguran hingga sanksi pencabutan kerjasama,” jawab Rizki.
Sedangkan warga Medan Tembung lainnya, Iskandar Matondang mengeluhkan lokasi rumahnya di lingkungan III Bandar Selamat yang kerap kali banjir setiap kali turun hujan. Katanya, hal itu terjadi sejak pembangunan jalan Mandala By Pass yang dinilai terlalu tinggi hingga membuat air mengalir ke wilayahmya dan membuat rumah-rumah warga terendam banjir.
Hal menarik lainnya, Iskandar mengatakan, saat ini banyak sekali anak remaja ditempat tinggalnya yang hamil di luar nikah. Bahkan tak jarang remaja tersebut sampai nekat ingin bunuh diri akibat pria yang menghamilinya tidak bertanggungjawab.
Menjawab hal itu, tokoh masyarakat Ustad Muslim Nasution meminta kepada setiap warga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini kepada anak di dalam keluarga.
“Salat itu mencegah dari perbuatan keji. Pemerintah pun kita harapkan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan agar para remaja dapat menjadi masyarakat yang bermoral dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama,” tegas Muslim.
Terakhir soal PKH (Program Keluarga Harapan), Ira Siregar kembali menyebutkan, bahwa begitu banyak warga lingkungan III kelurahan Bandar Selamat yang tergolong miskin, namun justru tidak pernah terdata oleh pemerintah hingga bisa diberikan bantuan PKH.
Menjawab hal itu, pendamping PKH kecamatan Medan Tembung, Eva Siburian menjelaskan bahwa tidak sulit untuk mengurus kepesertaan PKH. Calon peserta bisa mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk mendaftar sebagai peserta dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
“Datanya bukan dari kami, melainkan langsung dari kementerian sosial. Silahkan daftarkan diri ke Dinas Sosial, setelah itu nanti akan di cek ke lapangan untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar butuh bantuan atau tidak,” tutur Eva.
Setelah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat pada reses yang digelarnya, anggota DPRD Medan, Netty Yuniaty Siregar berjanji akan menampung seluruh aspirasi warga untuk kemudian merangkumnya dalam bentuk laporan agar dapat diparipurnakan.
“Saya sudah dengar semua keluhan ini, saya akan bawa dalam paripurna untuk bisa dibuat kebijakan yang menjadi solusi. Semua keluhan harus mendapatkan solusi dan solusi itu harus direalisasikan, kita akan minta semua pihak terkait untuk turut menuntaskan masalah ini,” pungkasnya. (map/ila)