MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar kegiatan ‘KSP Mendegar’ dengan mengundang sejumlah lembaga maupun organisasi, guna mengetahui dan menjaring berbagai permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (19/11) lalu.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan, adapun tujuan kegiatan KSP Mendengar digelar, untuk menyerap berbagai masukan sehingga pemerintah dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Terlebih di masa pandemi Covid-19, berbagai masalah baru bermunculan, baik di dunia kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Walau pemerintah sudah mengucurkan sekitar Rp800 triliun untuk memulihkan berbagai sektor kehidupan.
“Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak mudah. Pasti banyak persoalan di lapangan, seperti penerima bansos yang masih menggunakan data lama. Pandemi membuat bertambahnya pencari kerja, yang kini mencapai 9,5 juta orang,” ungkap Donny.
Di samping itu, KSP pun ingin meengetahui secara langsung dampak kemunculan UU Cipta Kerja Omnibus Law, yang diketahui hingga menimbulkan polemik di masyarakat. Menurut Donny, UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan rakyat dan siap melakukan revisi jika akhirnya kalah di Mahkamah Konstitusi (MK).
“UU Cipta Kerja ini, berawal dari pengalaman Beliau (Presiden Jokowi) saat memulai usaha di bidang furniture, yang ketika itu ongkos perizinannya memakan biaya yang cukup mahal. Termasuk juga di sisi penegakkan hukum, sanksinya harus lebih keras. Jadi Presiden menginginkan suatu Undang-Undang yang memudahkan untuk berusaha,” ujarnya.
Ketua Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Sumut, Leonard Tampubolon, yang hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan kepada KSP, kinerja Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai tidak efektif. Arahan yang disampaikan Presiden seperti tidak dijalankan oleh para menteri yang diangkat oleh Jokowi.
“Kami mempertanyakan tentang 34 kementerian yang dipimpin Presiden. Efektivitasnya seperti tidak ada. Apakah kementeriannya memang bekerja tidak efektif, sehingga aktualisasi di lapangan menjadi kurang baik, minus prestasi. Negara ini seperti tidak tahu mau dibawa ke mana,” katanya.
Pendapat tak jauh berbeda disampaikan Ketua DPD Bara JP Sumut, H Munthe. Pihaknya antara lain menyoroti bidang pertanahan, pendidikan, dan penegakan hukum intoleransi.
“Pendidikan daring perlu dapat perhatian. Memang info yang kami himpun disubsidi. Tapi tak seluruhnya dapat, terutama yang sekolah di swasta. Mall ramai, tapi sekolah diliburkan dan uang sekolah jalan terus. Jadi kami menanyakan kebijakan itu,” ujarnya.
“Presiden juga jangan ragu dengan maraknya masalah intoleransi di Indonesia. Harusnya tegas karena kita negara hukum,” tegas H Munthe.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut, Azlansyah Hasibuan, meminta pemerintah serius menyejahterakan rakyat melalui UU Cipta Kerja.
“Pemerintah harus benar-benar menyejahterakan masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi lewat UU Cipta Kerjar. Jangan malah terjadi investasi asing yang merugikan bangsa,” harapnya. (prn/saz)
Teks Foto
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
KSP MENDENGAR: Suasana kegiatan KSP Mendengar yang dihelat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis (19/11) sore, dengan mengundang sejumlah organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan organisasi mahasiswa guna menyerap aspirasi atas dinamika yang terjadi di Sumut.
