MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah sepekan lebih berlalu, bantuan insentif guru honorer sekolah negeri di Medan sebesar Rp15 miliar belum juga dicairkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Medan. Padahal, sebelumnya dijanjikan insentif dengan besaran Rp600 ribu per bulan untuk 1.962 guru akan dicairkan terhitung 15 Desember
Ketua Forum Guru Honorer Medan, Fahrul meminta Disdik Medan jangan hanya obral janji saja. Bila memang belum bisa dicairkan, agar disampaikan secara terbuka kepada guru-guru honorer.
“Belum ada masuk ke rekening saya sampai sekarang. Begitu juga guru-guru lainnya, dan sudah saya tanyakan. Padahal, mereka (Disdik) Medan sudah janji segera mencairkan,” ungkap Fahrul yang dihubungi, Minggu (23/12).
Fahrul menilai, Disdik Medan tetap bersikeras pencairan insentif itu hanya untuk 6 bulan semester kedua 2018. Alasannya, pada semester pertama telah diberikan walaupun jumlah yang diberikan lebih kecil yaitu Rp250 ribu per bulan.
“Disdik hanya mencari-cari alasan saja, padahal yang Rp250 ribu itu merupakan tunjangan fungsional (tufu) dan setahu kami dananya dari APBN. Jadi, dari judulnya saja sudah berbeda antara tufu dan insentif tapi dianggap sama, apa ini sebenarnya,” kata Fahrul.
Fahrul juga menyesalkan sikap Disdik yang intervensi kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan larangan kepada guru honorer agar tidak menggelar aksi demo. “Kepala sekolah tidak memberi izin gurunya untuk melakukan demo. Hal ini berarti ada intervensi dari Disdik Medan. Sebab, tidak mungkin tiba-tiba kepala sekolah mengeluarkan larangan itu melalui surat edaran,” tegasnya. Dengan adanya larangan tersebut, sambung Fahrul, semakin menguatkan adanya dugaan-dugaan tertentu.
“Memang saat ini belum ada bukti yang kuat, baru sebatas dugaan atau indikasi ‘permainan’. Kita lihat nanti ke depan bagaimana, sembari mencari bukti yang menguatkan dugaan itu,” kata dia.
Menurutnya, insentif tersebut harus diberikan secara\selektif untuk mengantisipasi adanya kecurangan manipulasi data. “Saya sangat setuju sekali itu jika memang insentif diberikan kepada guru yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Kabarnya, data guru honorer di Disdik Medan bertambah terus karena di akhir tahun mau dapat duit sehingga dimanfaatkan,” papar Fahrul.
Menurutnya, selain itu, untuk menghindari kecemburuan bagi yang sudah lama menjadi guru. “Saya sudah 15 tahun mengajar, jangan pula disamakan dengan yang setahun menjadi guru. Makanya ada perbedaanlah. Sama seperti ASN, kan ada golongannya,” kata dia.
Dia menambahkan, jumlah 1.962 guru honorer sekolah negeri yang menerima sebetulnya sudah bertambah dari sebelumnya. Sebab, data yang diajukan sebelumnya 1.740 orang. “Awalnya didata berjumlah 1.740 guru honorer sekolah negeri yang menerima. Namun, belakangan bertambah menjadi 1.962 orang,” bebernya.
Penambahan jumlah guru tersebut, lanjut Fahrul, sudah dipertanyakan kepada Disdik Medan kenapa bisa terjadi. Akan tetapi, tidak ada jawaban. “Padahal, sesuai aturan Kemendagri pada 2013 tidak boleh lagi menerima guru honorer. Namun, kenyataanya terus bertambah jumlah guru honorer sekolah negeri. Jadi, memang benar-benar sudah kompleks permasalahannya,” pungkasnya.
Sementara, Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Disdik Medan, Ramlan Tarigan mengakui memang saat ini belum dicairkan karena masih dalam proses pendataan. Namun, sekarang sudah tuntas dan tinggal dikirim ke rekening masing-masing. “Sudah saya teken (tanda tangani), tinggal ditransfer aja ke rekening. Paling tidak, dalam minggu ini sudah bisa diambil,” ujarnya saat dihubungi.
Disinggung soal larangan para guru melakukan aksi unjuk rasa, Ramlan mengakui pihaknya tak memperbolehkan. “Gak boleh, gak boleh. Kalau demo, tahun depan bisa gawat dan tidak dapat lagi bagaimana. Makanya, jangan demo,” pungkasnya. (ris/ila)
