Kisruh di Yayasan Rumah Sakit (RS) Haji Medan memancing rekasi berbagai elemen, terutama para karyawan rumah sakit milik pemerintah tersebut. Para karyawan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho segera turun tangann
menyelesaikan persoalan yang terjadi di manajemen rumah sakit tersebut. Bahkan, para karyawan meminta agar Direktur RS Haji Medan untuk diganti.
Lantas, seperti apa anggota DPRD Sumut menyikapi persoalan di Rumah Sakit Haji tersebut? Berikut petikan wawancara wartawan Harian Sumut Pos Ari Sisworo dengan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sumut Ahmad Hosen Hutagalung, Senin (24/10).
Seperti apa Anda menilai persoalan di Rumah Sakit Haji Medan saat ini?
Masalah ini muncul, karena telah ada indikasi kuat yang menunjukkan, Direktur RS Haji Medan membangun tirani dalam pengelolaan RS Haji tersebut. Bahkan, sangat terbuka dan telah menjadi buah bibir di kalangan karyawan dan masyarakat, Direktur ini memanfaatkan jabatannya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, yang sejatinya hal itu harusnya diperuntukkan bagi kepentingan yayasan dan kepentingan masyarakat umum.
Contohnya?
Klaim terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) yang berada tepat di samping gedung RS Haji Medan oleh direkturnya diklaim milik pribadi, dan itu dikemukakan pada RDP dengan Komisi E DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Ini salah satu bentuk kebijakan yang tidak sesuai dan arahnya untuk kepentingan pribadi. Masih banyak lagi hal lainnya.
Apa itu?
Dengan jabatan yang sampai saat ini sebagai Pelaksana Direktur, yang bersangkutan telah sangat bebasnya melakukan pergantian, pengangkatan dan pemberhentian segenap direksinya. Harusnya yang bersangkutan berkomunikasi dan berdiskusi dengan ketua yayasan dalam hal ini kepala daerah Sumatera Utara.
Jadi, relevankah tuntutan para karyawan yang meminta Direktur RS Haji diganti?
Itu sangat relevan, dengan menilik hal-hal yang terjadi itu. Karenanya, kita meminta kepada Plt Gubsu untuk menyikapi dan menyerap aspirasi karyawan tersebut. Kalau tidak, ini bisa jadi bumerang.
Bumerang seperti apa?
Tidak ada yang bisa menjamin, hal ini akan berhenti atau tidak terjadi lagi. Kalau Plt Gubsu tidak mengambil sikap, dengan mengevaluasi atau dengan langsung mengganti direkturnya, tidak menutup kejadian yang kompleks dan fatal ini akan terjadi lagi.(*)
