MEDAN-Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 10.310.872 pemilih. Data ini bertambah 15.859 pemilih dari DPT yang ditetapkan tanggal 8 Januari 2013 lalu sebanyak 10.295.013. Namun, bertambahnya DPT itu diimbangi prediksi golongan putih (Golput) yang masih 40 persen atau sekitar 4,1 juta.
Soal DPT disampaikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut dalam Rapat Pleno Terbuka Perbaikan DPT Pilgubsu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara, di Hotel Novotel, Senin (25/2).
“Jumlah DPT Pilgubsu menjadi sebesar 10.310.872 pemilih,” kata Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution ketika membacakan hasil pleno tersebut.
Dalam rinciannya, Irham Buana menyebutkan jumlah tersebut terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebesar 5.097.602 pemilih dan perempuan sebanyak 5.209.700 pemilih. “Total dari jumlah ini dibandingkan dengan jumlah DPT sebelumnya mencapai 15.859. Jumlah pemilih 10.310.872. Sebelumnya jumlah DPT Pilgubsu 2013 yang ditetapkan tanggal 08 Januari 2013 lalu yakni sebanyak 10.295.013 pemilih,” kata Irham.
Sementara, dalam rapat pleno tersebut, dua kabupaten pertama yang melaporkan perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara. Laporan ini langsung memicu masalah dalam Rapat Pleno Terbuka Perbaikan DPT Pilgubsu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
“Kami menemukan 20.402 pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan,” kata Ade Sutoyo, ketua Panwas Kabupaten Batubara, mengenai salah satu data yang berbeda antara milik Panwas dengan KPU Batubara.
“Ini tidak terkoreksi karena ketika pleno di Batubara, kami tidak diundang,” lanjut Ade Sutoyo.
Ketua KPU Batubara, Khairil Anwar, mengakui bahwa mereka tidak mengundang Panwaslu dan tim kampanye. “Pada saat itu sedang ada kesibukan karena sedang bimtek (bimbingan teknik, Red),” katanya beralasan.
Atas penyesuaian data ini, ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution yang memimpin sidang mempersilahkan KPU Batubara dan Panwas Batubara menyesuaikan data masing-masing di luar ruangan rapat.
Terpisah, Pengamat Politik Ahmad Taufan Damanik menyebutkan, penambahan DPT ini sebagai bagian dari adanya kerja tim verifikasi. Tapi, tak menutup kemungkinan masih banyak ditemukannya kartu pemilih tak sampai ke pemilih. Uniknya, berdasarkan beberapa survei yang dilakukan hasilnya tak mengetahui jadwal pelaksanaan Pilgubsu.
Dia menyebutkan, banyaknya warga yang tidak tahu jadwal Pilgubsu diakibatkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sumut. Hal ini sebenarnya dikarenakan persoalan manajemen di KPU Sumut sendiri.
“Seharusnya saat mengajukan anggaran inilah yang disampaikan ke Pemprovsu, sehingga anggaran yang besar termanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Taufan memprediksi, minimnya sosialisasi membuat pemilih pada Pilgubsu nanti hanya diangka 60 persen, diperkirakan 40 persen angka golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suara. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, khususnya di wilayah pedesaan banyak warga tidak mengetahui jadwal Pilgubsu 7 Maret 2013 dan di perkotaan warga tidak peduli lagi dengan pelaksanaan Pilkada.
Begitupun, paparnya tak sepenuhnya persoalan ini dikarenakan anggaran dan sosialisasi. Melainkan dikarenakan adanya persoalan geografis pegunungan dan pulau, sehingga sulit ditempuh.
Sebelumnya, usai menandatangani naskah hibah dana Pilgubsu, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan, 21 Januari 2013 lalu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho sempat mengatakan kalau sosialisasi Pilgubsu memang minim. Hal ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). “Tadi sudah saya sampaikan bahwa, hasil survei Kesbangpolinmas yang bekerja sama dengan USU, masih 66 persen yang tahu dan mengerti Pilgubsu,” kata Gatot saat itu.
Hasilnya? “Tapi kebanyakan warga tak mengetahui jadwal Pilkada 7 Maret 2013, sedangkan diperkotaan tak mau memilih karena tidak suka dengan politik,” timpal Ahmad Taufan Damanik. (ial)
