MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Hidayatullah SE, angkat bicara mengenai kasus anak pejabat kantor pajak yang menganiaya korbannya sampai koma. Ditambah lagi aksi pamer harta di media sosial yang sering dilakukan pelaku yang bernama Dandy Satrio. Menurut Hidayatullah, ini jelas melukai hati masyarakat di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini.
“Gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya, kontraproduktif dengan tujuan dan tanggung jawabnya. Pajak itu kuat korelasinya dengan kepercayaan membayar pajak. Kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan publik, ketidakpatuhan pajak bisa saja meningkat,” kata Hidayatullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/2).
Legislator Sumatera Utara ini mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu terkait pembenahan internal. Dikatakannya, masih segar kasus Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima gratifikasi puluhan miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini seolah belum ada pembenahan secara internal dan perbaikan sistem pengawasan oleh pimpinan. “Saya setuju jika KPK akan mengklarifikasi harta pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut,” jelas anggota dewan yang juga tokoh ekonomi Syariah Sumatera Utara ini.
Meskipun idealnya menyeluruh tidak hanya berhenti pada yang bersangkutan, tetapi para pejabat pajak yang hartanya dinilai tidak wajar perlu ditelusuri juga. Pemerintah harus fokus memperbaiki institusi pemungut pajak dari sisi kuantitas dan kualitasnya agar Tax ratio semakin tinggi sehingga porsi hutang pada APBN dapat dikurangi pungkasnya. (rel/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Hidayatullah SE, angkat bicara mengenai kasus anak pejabat kantor pajak yang menganiaya korbannya sampai koma. Ditambah lagi aksi pamer harta di media sosial yang sering dilakukan pelaku yang bernama Dandy Satrio. Menurut Hidayatullah, ini jelas melukai hati masyarakat di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini.
“Gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya, kontraproduktif dengan tujuan dan tanggung jawabnya. Pajak itu kuat korelasinya dengan kepercayaan membayar pajak. Kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan publik, ketidakpatuhan pajak bisa saja meningkat,” kata Hidayatullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/2).
Legislator Sumatera Utara ini mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu terkait pembenahan internal. Dikatakannya, masih segar kasus Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima gratifikasi puluhan miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini seolah belum ada pembenahan secara internal dan perbaikan sistem pengawasan oleh pimpinan. “Saya setuju jika KPK akan mengklarifikasi harta pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut,” jelas anggota dewan yang juga tokoh ekonomi Syariah Sumatera Utara ini.
Meskipun idealnya menyeluruh tidak hanya berhenti pada yang bersangkutan, tetapi para pejabat pajak yang hartanya dinilai tidak wajar perlu ditelusuri juga. Pemerintah harus fokus memperbaiki institusi pemungut pajak dari sisi kuantitas dan kualitasnya agar Tax ratio semakin tinggi sehingga porsi hutang pada APBN dapat dikurangi pungkasnya. (rel/adz)
