MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melakukan vaksinasi kepada 500 kepala sekolah (kasek) dan pengawas sekolah di Kota Medan beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan, melanjutkan vaksinasi kepada ratusan tenaga pendidik (guru) di Kota Medan.
KAMIS (25/3) kemarin, tak kurang dari 1.500 guru untuk tingkat SD dan SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, divaksinasi Covid-19 pada 7 titik yang berbeda.
“Alhamdulillah hari ini (kemarin), kita sudah melakukan vaksinasi kepada 1.500 guru di Kota Medan. Kita lakukan di 7 titik, salah satunya di SMP Negeri 1 Medan. Jadi kalau tempo hari kita sudah tuntaskan vaksinasi untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Kota Medan, hari ini sasaran vaksinasinya kepada para guru. Kita lakukan secara bertahap dimulai dari 1.500 guru,” ucap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, Adlan SPd MM kepada Sumut Pos, Kamis (25/3).
Dikatakan Adlan, proses vaksinasi ini akan terus berlanjut hingga semua guru tingkat SD dan SMP di Kota Medan selesai divaksin. “Kurang lebih ada 20 ribu guru yang akan divaksinasi di Kota Medan. Kita fokuskan agar selesai secepatnya. Datanya sudah kita serahkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes). Teknis pelaksanaan ada sama mereka,” ujarnya.
Adlan menegaskan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Medan terus berupaya agar proses vaksinasi kepada hampir 20 ribu guru di Kota Medan tersebut dapat dirampungkan di bulan Juni 2021. Sebab berdasarkan informasi, bulan Juli mendatang sistem belajar tatap muka di sekolah akan kembali diberlakukan. Untuk itu pihaknya berharap, agar pada bulan Juni proses vaksinasi kepada para guru di Kota Medan sudah selesai.
“Walaupun kita belum mendapatkan instruksi dari pusat (Kemendikbud) soal sistem belajar tatap muka yang akan kembali dibuka Juli nanti, tapi setidaknya kita harus siapkan vaksinasinya di bulan Juni. Jadi kalau bulan Juli sistem belajar tatap muka berlaku, kita bisa melakukannya karena guru-guru sudah divaksin,” tegasnya.
Kata Adlan, proses vaksinasi yang berfokus kepada para guru di Kota Medan ini sekaligus sebagai bentuk persiapan awal Kota Medan dalam memberlakukan sistem belajar tatap muka di sekolah pada bulan Juli mendatang. “Alhamdulillah, saya sendiri juga sudah selesai divaksinasi beberapa waktu lalu. Sudah selesai 2 tahap,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Medan, H.Surianto alias Butong, mengatakan menyambut baik proses vaksinasi yang sudah menyasar para guru di Kota Medan. “Saya berharap agar proses vaksinasi dapat diselesaikan bulan Mei. Lebih cepat terealisasi lebih baik, supaya Pemko Medan bisa lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan terkait hal ini ke depannya,” ujar Butong kepada Sumut Pos, Kamis (25/3).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan ini juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Medan agar terus meningkatkan kolaborasinya. Hal itu agar proses vaksinasi kepada para guru tidak menemui kendala yang berarti. “Semoga proses vaksinasi selesai sesuai target. Bahkan bisa lebih cepat, lebih bagus lagi,” tegasnya.
Terakhir, Butong berharap agar Dinas Pendidikan Kota Medan terus menambah perbekalan ilmu kepada para guru di Kota Medan. Sehingga, kualitas pendidikan di Kota Medan dapat meningkat dari waktu ke waktu. “Apalagi di masa pandemi saat ini, sistem belajar daring masih terus berjalan. Harapan kita para guru dibekal ilmu yang lebih, agar memiliki inovasi dalam mengajar lewat sistem daring. Hal ini tentu akan menambah semangat para siswa saat belajar dengan sistem daring,” pungkasnya.
Disiapkan dalam 5 Tahap
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pelaksanaan pembukaan sekolah tatap muka di 14 provinsi harus dipersiapkan secara bertahap. Tahapan itu juga sesuai dengan prinsip pembukaan sektor sosial ekonomi untuk masyarakat yang produktif dan aman Covid-19.
“Secara prinsip ada lima tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pembukaan sektor pendidikan. Yang pertama adalah tahapan prakondisi,” ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/3).
Secara sederhana, kata dia, tahapan pertama ini dapat dipahami sebagai pemberlakuan kebiasaan baru. Pemerintah berusaha menjamin proses adaptasi berjalan dengan baik melalui fasilitas dan sarana pendukung protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat. Kedua, adalah timing atau proses dalam menentukan waktu yang tepat.
Wiku menyebut tahapan ini mengacu kepada data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Ketiga, adalah tahapan penentuan prioritas. Tahapan ini dilakukan dengan simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dulu. “Ini sebagai bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat diperluas cakupannya secara bertahap,” ungkap Wiku.
“Pastikan simulasi dilakukan oleh semua elemen yang mencakup setiap aspek kegiatan belajar, baik dari berangkat sampai dengan pulang ke rumah. Karena peluang penularan bisa terjadi di mana saja,” jelasnya.
Wiku pun mengingatkan bahwa nantinya transparansi operasional institusi percontohan pendidikan bisa menjadi bahan bagi institusi pendidikan lain bahkan kebijakan daerah maupun nasional.
Keempat adalah tahapan koordinasi pusat dan daerah, yang diimplementasikan secara timbal balik. Menurut Wiku, antara pemerintah pusat dengan daerah, yakni dinas kesehatan, dinas pendidikan, institusi pendidikan serta orangtua murid.
“Koordinasi yang baik adalah kunci identifikasi masalah sedini mungkin agar dapat dicarikan solusinya dengan gotong-royong anggota masyarakat maupun pemerintah,” ungkapnya.
Kelima adalah tahapan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi berdasarkan skenario dengan prinsip kebijakan gas dan rem.
Wiku menuturkan, setiap pelaporan yang diberikan akan menjadi input berharga dalam perluasan pembukaan sektor pendidikan maupun sektor lainnya.
Pada Januari 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan ada 14 provinsi yang sudah siap melaksanakan kegiatan tatap muka. Keempatbelas provinsi yang dimaksud yakni Jawa Barat, DIY, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. (map/kps)
