Buah Ketidakharmonisan
MEDAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu, Nurdin Lubis menegaskan, Pemkab Karo dan Padang Lawas (Palas) diminta segera mungkin menghentikan ketidak harmonisan pimpinan daerah. Hal itu sebagai bagian mempercepat pengesahan APBD.
“Segerakan pengesahan APBD Pemkab Karo dan Palas, rakyat tidak boleh menderita karena ketidak harmonisan pimpinan daerah di Pemkab Karo dan Palas,” kata Nurdin kepada wartawan, Rabu (25/4) di Kantor Gubsu.
Dia membeberkan, sekarang ini Pemprovsu sudah menyurati Pemkab Karo dan Palas. Dalam surat yang ditandatangani oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho ditujukan ke Bupati Karo dan Palas.
Khusus untuk Palas, Nurdin memaparkan, kondisinya sekarang ini sudah ada kepemimpinan yang sah, karena sudah diangkat Plt Bupati yakni Ali Sutan Harahap. Sehingga secara prosedural sudah bisa mempercepat proses pengesahan APBD 2012.
Dia menegaskan, akibat keterlambatan dua wilayah tersebut. Secara prosedural aturan dikenakan sanksi seperti pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dan terancam pemotongan dana alokasi umum (DAU).
Lebih lanjut, dia menegaskan, surat yang dikirimkan Pemprovsu ke Bupati Karo dan Bupati Palas sudah sangat tegas. Dalam surat itu, Plt Gubsu sudah meminta kedua bupati jangan mengorbankan kepentingan rakyat akibat ketidak harmonisan pimpinan daerah. “Rakyat butuh pembangunan, jadi segera percepat pengesahan APBD di Karo dan Palas,” tegasnya.
Terpisah, pengamat anggaran, Elfenda Ananda menyatakan, keterlambatan pengesahan APBD di Karo dan Palas, sebenarnya bukan harus disalahkan dalam proses ketidka harmonisan semata. Tapi, ada hal yang sangat penting yakni masing-masing kabupaten/kota termasuk pemerintah propinsi harus menyusun agenda penyusunan APBD secara konstant dan dibuat dalam bentuk aturan perda.
Dia menyebutkan, dengan aturan Perda tentang agenda penyusunan APBD, maka semua daerah wajib mengikutinya bila tidak diberikan sanksi. Sistem seperti itu perlu dibuat agar Pemprovsu serta Pemkab/Pemko bisa mematuhi aturannya.
“Selama ini pengesahan APBD selalu molor, bahkan uniknya hanya dikarenakan pimpinan daerah tidak harmonis,” pungkasnya. (ril)
