Antisipasi Aksi Corat-coret Usai UNBK, SMPN 7 Medan Kumpuli Seragam Sekolah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi aksi corat-coret usai mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), para siswa SMP Negeri 7 Medan lebih memilih mengumpulkan seragam sekolah untuk dapat digunakan kembali adik kelas mereka.

Satu persatu siswa keluar dari ruang ujian, mereka membuka seragam mereka dan dikumpulkan dalam sebuah kardus. Kemudian, mereka menggunakan pakaian batik sekolah di akhir UNBK, Kamis (25/4). Di SMP Negeri 7 Medan peserta UNBK berjumlah 264 siswan

Selain itu, Kepala Sekolah (Kasek) SMP Negeri 7 Medan, Irnawati mewajibkan orangtua untuk menjemput anaknya setelah melaksanakan UN terakhir dengan mata pelajara Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kemarin.

“SMP Negeri 7 Medan dalam melakukan kegiatan akhir Ujian Nasional dan telah kami sosialisasikan ke orangtua lewat pemberitahuan. Pertama, kami memohon kepada orangtua untuk kerja samanya dalam mengantisiapasi kegiatan yang sifatnya euforia yang selalu dilakukan oleh siswa setiap tahunnya. Seperti ngebut-ngebut di jalan, coret-coret, kongkow di jalanan yang bisa menyebabkan terganggungnya arus lalin dan mengakibatkan masyarakat terganggu,” ucap Irnawati kepada wartawan di Sekolah SMP Negeri 7 Medan, kemarin siang.

Imbauan itu juga sudah disampaikan melalui dengan nomor : 6017/SMP/2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, sebelum pelaksanaan UN berakhir. Pastinya, pihak tetap melakukan antisipasi kegiatan negatif dilakukan siswa.

“Pertama mengajurkan siswa dan orang tua untuk memberikan sumbangan pakaian seragam yang masih layak digunakan untuk adik-adik kelas maupun yang membutuhkan. Yang kedua, menggunakan baju seragam batik saat ujian,” jelas wanita berjilbab itu.

Ia mengungkapkan, pihak sekolah juga memberikan fasilitas coret-coretan mengarah positif dengan menggunakan spanduk putih, para siswa dipersilahkan menuliskan komitmen mereka di dalam spanduk panjang untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.

“Nah di situlah disediakan untuk anak-anak apa yang mau mereka tulis. Dan terakhir, pulang harus dijemput orang tua. Kalau tidak dijemput orangtua. Kami menahan sementara sampai batas waktu kami anggap kondusif untuk diperbolehkan pulang,” ungkap wanita berkacamata itu.

Selanjutnya, ia mengatakan jika siswa atau anak kedapatan melakukan aksi negatif, seperti tertera dalam surat disampaikan tersebut.”Maka siswa tersebut akan dipertimbangkan untuk kelulusannya dari SMP Negeri 7 Medan,” pungkasnya.

Disdik Diminta Data Kebutuhan Komputer SMP Negeri

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, pelaksanaan UNBK secara mandiri yang dilakukan seluruh SMP negeri pada tahun ini harus dievalusi. Sebab, banyak catatan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Mulai dari ketidaksiapan sekolah dalam hal perangkat komputer hingga persoalan teknis di lapangan, seperti gangguan jaringan dan lain sebagainya.

“Kalau tahun ini komputer di seluruh SMP negeri belum memadai, maka tahun depan pelaksanaannya harus ada sekolah yang benar-benar lengkap peralatannya (komputer). Paling tidak, 50 persen dari jumlah SMP negeri yang ada (45 sekolah) harus sudah memiliki,” ungkap Irsal.

Diutarakan dia, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan harus mempunyai data kebutuhan komputer di setiap SMP negeri yang ada. Artinya, melakukan pendataan dan kemudian diajukan pengadaannya pada APBD.

“Disdik Medan harus melakukan pendataan dari sekarang jumlah komputer yang dibutuhkan masing-masing SMP negeri, lalu diusulkan pengadaannya. Selain itu, jangan hanya mengandalkan APBD saja tetapi mencari solusi dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau lainnya untuk menyerap dana CSR (Control Social Responsibility). Bahkan, kalau bisa mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Kata dia, Disdik Medan harus mengurangi anggaran kegiatannya yang tidak penting untuk mengalokasikan pengadaan komputer. Sebab, menurutnya, dengan meminjam berarti membebani siswa atau orang tuanya. “Kalau kebetulan tidak banyak yang punya laptop bagaimana? Tentu ini menjadi persoalan,” ujarnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi. Ia mengkritik pelaksanaan UNBK tingkat SMP negeri yang dinilai terkesan dipaksakan. Alasannya, karena perangkat komputer belum memadai sehingga meminjam laptop kepada siswa.

Kata Jumadi, seharusnya sekolah jangan memaksakan untuk UNBK mandiri apabila memang belum memadai peralatan komputernya. Karena, dengan memaksakan diri akhirnya membebani siswa secara tidak langsung.

Jumadi sangat menyayangkan, kalau memang mau menerapkan UNBK tingkat SMP 100 persen maka jauh-jauh hari peralatan komputernya atau sarana dan prasarana telah disiapkan. Dengan begitu, siswa bisa fokus belajar dalam mengikuti ujian. Sedangkan orang tua siswa, tinggal mengawasi anaknya.

“Jika begini kondisinya, siswa dan orang tua murid seperti terbebani karena mau tidak mau mencari laptop untuk dipinjamkan. Kalau kebetulan punya tentu tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak ada bagaimana,” sebutnya.

Oleh karenanya, sambung dia, hal-hal seperti itu perlu dicermati sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Medan. “UNBK ini kan sudah dari tahun lalu dan bahkan tahun sebelumnya. Tapi kenapa belum disiapkan juga peralatan komputernya. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Medan pada tahun berikutnya guna menyediakan komputernya,” tukas dia.

Sementara, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Medan, Supri Harahap mengatakan, pihaknya mengakui bahwa pelaksanaan UNBK secara mandiri di SMP negeri masih mengalami kekurangan terutama perangkat komputernya. Tidak mungkin sanggup sekolah menyediakan komputer seluruhnya, minimal sepertiga dari jumlah murid yang mengikuti ujian.

Disinggung adakah Disdik Medan melakukan pendataan terhadap kebutuhan perangkat komputer di SMP negeri dalam melaksanakan UNBK, Supri menyatakan tidak ada dilakukan. “Pendataan tidak ada memang kami lakukan, yang penting bagi kami bagaimana sekolah melakukan jalinan kerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan komputer. Sebab, banyak sekali yang harus dipenuhi. Misalnya, dengan meminjam kepada siswa atau orang tua murid, guru hingga sekolah lain yang memiliki komputer berlebih,” pungkasnya. (gus/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi aksi corat-coret usai mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), para siswa SMP Negeri 7 Medan lebih memilih mengumpulkan seragam sekolah untuk dapat digunakan kembali adik kelas mereka.

Satu persatu siswa keluar dari ruang ujian, mereka membuka seragam mereka dan dikumpulkan dalam sebuah kardus. Kemudian, mereka menggunakan pakaian batik sekolah di akhir UNBK, Kamis (25/4). Di SMP Negeri 7 Medan peserta UNBK berjumlah 264 siswan

Selain itu, Kepala Sekolah (Kasek) SMP Negeri 7 Medan, Irnawati mewajibkan orangtua untuk menjemput anaknya setelah melaksanakan UN terakhir dengan mata pelajara Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kemarin.

“SMP Negeri 7 Medan dalam melakukan kegiatan akhir Ujian Nasional dan telah kami sosialisasikan ke orangtua lewat pemberitahuan. Pertama, kami memohon kepada orangtua untuk kerja samanya dalam mengantisiapasi kegiatan yang sifatnya euforia yang selalu dilakukan oleh siswa setiap tahunnya. Seperti ngebut-ngebut di jalan, coret-coret, kongkow di jalanan yang bisa menyebabkan terganggungnya arus lalin dan mengakibatkan masyarakat terganggu,” ucap Irnawati kepada wartawan di Sekolah SMP Negeri 7 Medan, kemarin siang.

Imbauan itu juga sudah disampaikan melalui dengan nomor : 6017/SMP/2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, sebelum pelaksanaan UN berakhir. Pastinya, pihak tetap melakukan antisipasi kegiatan negatif dilakukan siswa.

“Pertama mengajurkan siswa dan orang tua untuk memberikan sumbangan pakaian seragam yang masih layak digunakan untuk adik-adik kelas maupun yang membutuhkan. Yang kedua, menggunakan baju seragam batik saat ujian,” jelas wanita berjilbab itu.

Ia mengungkapkan, pihak sekolah juga memberikan fasilitas coret-coretan mengarah positif dengan menggunakan spanduk putih, para siswa dipersilahkan menuliskan komitmen mereka di dalam spanduk panjang untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.

“Nah di situlah disediakan untuk anak-anak apa yang mau mereka tulis. Dan terakhir, pulang harus dijemput orang tua. Kalau tidak dijemput orangtua. Kami menahan sementara sampai batas waktu kami anggap kondusif untuk diperbolehkan pulang,” ungkap wanita berkacamata itu.

Selanjutnya, ia mengatakan jika siswa atau anak kedapatan melakukan aksi negatif, seperti tertera dalam surat disampaikan tersebut.”Maka siswa tersebut akan dipertimbangkan untuk kelulusannya dari SMP Negeri 7 Medan,” pungkasnya.

Disdik Diminta Data Kebutuhan Komputer SMP Negeri

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, pelaksanaan UNBK secara mandiri yang dilakukan seluruh SMP negeri pada tahun ini harus dievalusi. Sebab, banyak catatan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Mulai dari ketidaksiapan sekolah dalam hal perangkat komputer hingga persoalan teknis di lapangan, seperti gangguan jaringan dan lain sebagainya.

“Kalau tahun ini komputer di seluruh SMP negeri belum memadai, maka tahun depan pelaksanaannya harus ada sekolah yang benar-benar lengkap peralatannya (komputer). Paling tidak, 50 persen dari jumlah SMP negeri yang ada (45 sekolah) harus sudah memiliki,” ungkap Irsal.

Diutarakan dia, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan harus mempunyai data kebutuhan komputer di setiap SMP negeri yang ada. Artinya, melakukan pendataan dan kemudian diajukan pengadaannya pada APBD.

“Disdik Medan harus melakukan pendataan dari sekarang jumlah komputer yang dibutuhkan masing-masing SMP negeri, lalu diusulkan pengadaannya. Selain itu, jangan hanya mengandalkan APBD saja tetapi mencari solusi dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau lainnya untuk menyerap dana CSR (Control Social Responsibility). Bahkan, kalau bisa mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Kata dia, Disdik Medan harus mengurangi anggaran kegiatannya yang tidak penting untuk mengalokasikan pengadaan komputer. Sebab, menurutnya, dengan meminjam berarti membebani siswa atau orang tuanya. “Kalau kebetulan tidak banyak yang punya laptop bagaimana? Tentu ini menjadi persoalan,” ujarnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi. Ia mengkritik pelaksanaan UNBK tingkat SMP negeri yang dinilai terkesan dipaksakan. Alasannya, karena perangkat komputer belum memadai sehingga meminjam laptop kepada siswa.

Kata Jumadi, seharusnya sekolah jangan memaksakan untuk UNBK mandiri apabila memang belum memadai peralatan komputernya. Karena, dengan memaksakan diri akhirnya membebani siswa secara tidak langsung.

Jumadi sangat menyayangkan, kalau memang mau menerapkan UNBK tingkat SMP 100 persen maka jauh-jauh hari peralatan komputernya atau sarana dan prasarana telah disiapkan. Dengan begitu, siswa bisa fokus belajar dalam mengikuti ujian. Sedangkan orang tua siswa, tinggal mengawasi anaknya.

“Jika begini kondisinya, siswa dan orang tua murid seperti terbebani karena mau tidak mau mencari laptop untuk dipinjamkan. Kalau kebetulan punya tentu tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak ada bagaimana,” sebutnya.

Oleh karenanya, sambung dia, hal-hal seperti itu perlu dicermati sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Medan. “UNBK ini kan sudah dari tahun lalu dan bahkan tahun sebelumnya. Tapi kenapa belum disiapkan juga peralatan komputernya. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Medan pada tahun berikutnya guna menyediakan komputernya,” tukas dia.

Sementara, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Medan, Supri Harahap mengatakan, pihaknya mengakui bahwa pelaksanaan UNBK secara mandiri di SMP negeri masih mengalami kekurangan terutama perangkat komputernya. Tidak mungkin sanggup sekolah menyediakan komputer seluruhnya, minimal sepertiga dari jumlah murid yang mengikuti ujian.

Disinggung adakah Disdik Medan melakukan pendataan terhadap kebutuhan perangkat komputer di SMP negeri dalam melaksanakan UNBK, Supri menyatakan tidak ada dilakukan. “Pendataan tidak ada memang kami lakukan, yang penting bagi kami bagaimana sekolah melakukan jalinan kerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan komputer. Sebab, banyak sekali yang harus dipenuhi. Misalnya, dengan meminjam kepada siswa atau orang tua murid, guru hingga sekolah lain yang memiliki komputer berlebih,” pungkasnya. (gus/ris/ila)